Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 27 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang besarannya dihitung berdasarkan faktor-faktor sesuai dengan kondisi masing-masing daerah;

b.

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, pengaturan nilai perolehan dan harga dasar air untuk perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Pekalongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Harga Dasar Air Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengurangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);

17.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

7.

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

8.

Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak, yang besarannya sama dengan volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

9.

Volume Air Tanah adalah banyaknya air tanah yang diambil dengan satuan meter kubik (M³).

 

 

 

 

 

(1)

Besaran nilai perolehan dan harga dasar air tanah dinyatakan dalam rupiah (Rp).

(2)

Besaran nilai perolehan dan harga dasar air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

 

a.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan

 

b.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut:

 

a.

sosial/non niaga;

 

b.

niaga kecil;

 

c.

industri kecil dan menengah;

 

d.

niaga besar; dan

 

e.

industri besar.

(2)

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria sosial/non niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain pemanfaatan oleh:

 

a.

asrama/rumah susun;

 

b.

rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

 

c.

lembaga pendidikan;

 

d.

pasar;

 

e.

real estate; dan

 

f.

kelompok usaha lain yang sejenis.

(3)

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria niaga kecil sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:

 

a.

warung/rumah makan;

 

b.

kantor swasta;

 

c.

rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;

 

d.

penginapan/mes/apartemen;

 

e.

night club/bar/panti pijat/salon;

 

f.

service station/bengkel;

 

g.

warung air;

 

h.

kolam renang/tempat hiburan;

 

i.

usaha pertanian/peternakan/kehutanan;

 

j.

pergudangan;

 

k.

perikanan/tambak;

 

l.

pasar tradisional; dan

 

m.

kelompok usaha lain yang sejenis.

(4)

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:

 

a.

industri rumah tangga;

 

b.

pabrik es;

 

c.

karoseri/perakitan;

 

d.

pengepakan;

 

e.

percetakan;

 

f.

pengecoran logam;

 

g.

furniture; dan

 

h.

kelompok usaha lain yang sejenis.

(5)

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:

 

a.

hotel berbintang/motel;

 

b.

restoran;

 

c.

jalan tol;

 

d.

mall/pasaraya;

 

e.

pelabuhan angkutan kereta api; dan

 

f.

kelompok usaha lain yang sejenis.

(6)

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:

 

a.

industri tekstil/printing/garmen;

 

b.

pengolahan;

 

c.

makanan/minuman;

 

d.

air dalam kemasan;

 

e.

rokok;

 

f.

kertas;

 

g.

peleburan besi;

 

h.

keramik;

 

i.

cat;

 

j.

kosmetik; dan

 

k.

kelompok usaha lain yang sejenis.

 

 

 

 

Berdasarkan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut:

a.

volume pengambilan 0 s/d 100 M³ (nol sampai dengan seratus meter kubik);

b.

volume pengambilan 101 s/d 500 M³ (seratus satu sampai dengan lima ratus meter kubik);

c.

volume pengambilan 501 s/d 1.000 M³ (lima ratus satu sampai dengan seribu meter kubik);

d.

volume pengambilan 1.001 s/d 2.500 M³ (seribu satu sampai dengan dua ribu lima ratus meter kubik);

e.

volume pengambilan 2.501 s/d 5.000 M³ (dua ribu lima ratus satu sampai dengan lima ribu meter kubik);

f.

volume pengambilan lebih dari 5.001-10.000 M³ (di atas lima ribu meter kubik); dan

g.

volume pengambilan lebih dari 10.000 M³ (di atas sepuluh ribu meter kubik).

 

 

 

 

 

Besaran Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Juni 2018
BUPATI PEKALONGAN,
ttd.
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 26 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 22