Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor: 25 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 61 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Krn. 60 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeleggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Pati.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan parkir di tepi jalan umum.

5.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan parkir di tepi jalan umum.

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

8.

Tempat Parkir adalah tempat yang benada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

9.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

10.

Juru Parkir adalah seseorang yang mengatur kendaraan bermotor di tempat parkir.

11.

Paguyuban Juru Parkir adalah suatu wadah perkumpulan yang dibentuk dan beranggotakan para juru parkir yang ada di Kabupaten Pati.

12.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13.

Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

15.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

20.

Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud ditetapkannya pengaturan pengelolaan parkir ditepi jalan umum adalah:

a.

sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum;

b.

sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa parkir kepada para pemakai jasa parkir di Daerah;

c.

pengendalian kelancaran dan ketertiban pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan ditetapkanya pengaturan pengelolaan parkir di tepi jalan umum adalah:

a.

terciptanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas jalan sebagai perwujudan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pemakai jasa parkir;

b.

terciptanya penataan parkir di tepi jalan umum secara teratur;

c.

untuk menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh SKPD.

(2)

Dalam Pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir kecuali pemungutan retribusi parkir berlangganan.

(3)

Dalam pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Paguyuban Juru Parkir.

(4)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Warga Negara Indonesia;

 

b.

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

 

c.

berijazah paling rendah sekolah dasar dan/atau yang sederajat;

 

d.

berumur paling rendah 20 tahun;

 

e.

berdomisili di Daerah;

 

f.

sehat jasmani dan rohani;

 

g.

berkelakuan baik;

 

h.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan

 

i.

tidak terikat kontrak kerja dengan Badan/orang lain.

(2)

Juru parkir mempunyai kewajiban:

 

a.

memberikan pelayanan kepada pemakai jasa parkir;

 

b.

menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan SKPD;

 

c.

memakai tanda pengenal yang telah ditentukan oleh SKPD;

 

d.

menertibkan dan menjaga keamanan lokasi parkir; dan

 

e.

memahami dan mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan perparkiran di tepi jalan umum.

(3)

Juru parkir mempunyai hak:

 

a.

mendapatkan pembinaan tentang perparkiran;

 

b.

mendapatkan pakaian seragam/tanda pengenal yang telah ditentukan oleh Kepala SKPD;

(4)

Pengangkatan dan pemberhentian juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD berdasarkan usulan paguyuban juru parkir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Paguyuban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai wadah berhimpunnya para juru parkir.

(2)

Paguyuban juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan persyaratan:

 

a.

berbadan hukum;

 

b.

mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

 

c.

bergerak di bidang sosial;

 

d.

dibentuk oleh juru parkir yang ada di Daerah;

 

e.

juru parkir yang berhimpun dalam paguyuban adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Pati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis yang berlaku sesuai dengan golongan kendaraan dan kartu berlangganan bagi parkir berlangganan.

(3)

Karcis dan kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada juru parkir.

(2)

Wajib retribusi parkir berlangganan melakukan pembayaran kepada petugas yang ditunjuk oleh Satuan kerja Perangkat Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetorkan kepada petugas yang ditunjuk pada SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

(2)

Retribusi parkir berlangganan yang diterima petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib membukukan semua pendapatan yang diterima dari juru parkir sebagai laporan kepada kepala SKPD selaku penanggung jawab kegiatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi terutang secara angsuran.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alasan yang jelas.

(3)

Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang di persamakan diterima oleh Wajib Retribusi.

(4)

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat:

 

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

 

b.

mengurangkan atau membatalkan Kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan karena tidak benar;

 

c.

mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

(4)

Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)

Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk menandatangani:

a.

keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal:

 

1.

angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;

 

2.

pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif retribusi;

 

3.

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;

 

4.

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

b.

pemberitahuan kepada Wajib retribusi atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 1 (satu) bulan kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila juru parkir melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi:

 

a.

diberikan peringatan secara tertulis;

 

b.

pemindahan/pengalihan tempat tugas;

 

c.

diberhentikan sebagai juru parkir.

(2)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan paguyuban juru parkir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala SKPD melaksanakan pembinaan penyelenggaraan parkir di Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2012
Pj. BUPATI PATI,
ttd.
Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 66