Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor: 16 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Pasal 56 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (7), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar grosir dan/atau pertokoan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 59);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

 

 

 

 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

3.

Bupati adalah Bupati Pati.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan pengelolaan pasar.

5.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan pengelolaan pasar.

6.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

7.

Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

8.

Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

9.

Pedagang adalah orang atau badan yang menjajakan barang-barang dagangannya di area pasar baik yang memiliki tempat secara tetap maupun tidak tetap.

10.

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

11.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

12.

Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan/atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.

13.

Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

15.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

16.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

21.

Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.

22.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.

sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

b.

menciptakan ketertiban Pengelolaan Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

 

 

 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a.

terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan retribusi pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan;

b.

terwujudnya penataan dan penggunaan kios, los dan yang teratur di dalam pasar grosir dan/atau pertokoan;

c.

terwujudnya ketertiban, kebersihan dan kenyamanan para pedagang;

d.

mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diklasifikasikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.

(2)

Penetapan Klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

 

a.

sarana prasarana;

 

b.

waktu beroperasi.

(3)

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Klasifikasi Pasar Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terdiri dari:

 

a.

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan klasifikasi I; dan

 

b.

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan klasifikasi II.

 

 

 

 

(1)

Kriteria Pasar Grosir dan/atau Pertokoan klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

struktur bangunan permanen berjumlah di atas 60% (enam puluh persen);

 

b.

waktu beroperasi lebih dari 5 (lima) jam.

(2)

Kriteria Pasar Grosir dan/atau Pertokoan klasifikasi II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

struktur bangunan permanen berjumlah antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);

 

b.

waktu beroperasi kurang lebih dari 5 (lima) jam.

 

 

 

 

Penetapan klasifikasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b, adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pedagang yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2)

Izin pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ada, berlaku sampai dengan berakhirnya masa perizinan.

(3)

Izin pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berakhir masa berlakunya wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

(4)

Izin pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

(1)

Dalam pengelolaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

(2)

Kerjasama pengelolaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Pengelolaan fasilitas pasar yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemakaian pelataran.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

 

 

 

 

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pegawai Pasar setempat yang ditugaskan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada pegawai Pasar setempat yang ditugaskan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

Retribusi yang telah diterima disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.

 

 

 

 

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat penyediaan fasilitas pasar diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi terutang secara angsuran.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Permohonan angsuran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima oleh Wajib Retribusi.

(4)

Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Penundaan pembayaran retribusi harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

 

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membetulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3)

Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat:

 

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

b.

mengurangkan atau membatalkan Kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan karena tidak benar.

 

c.

Mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan

(4)

Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4)

Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

 

 

 

 

 

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk menandatangani:

a.

keputusan penolakan atau persetujuan dalam hal:

 

1.

angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;

 

2.

pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif retribusi;

 

3.

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;

 

4.

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

b.

pemberitahuan kepada Wajib retribusi atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah lewat 1 (satu) bulan kalender.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 28 Februari 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

 

Diundangkan di Pati

pada tanggal 28 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 46