Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 35 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran,maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

8.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

16.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran;

24.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Pangandaran;

4.

Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5.

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;

8.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;

10.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, cafe, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;

11.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;

12.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

13.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

14.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

15.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

17.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada pemilik restoran;

18.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

19.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB;

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

24.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

25.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

26.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

27.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

28.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2)

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran.

(3)

Termasuk dalam pengertian Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, cafe, bar, jasa boga/katering termasuk tempat-tempat penjualan makanan dan minuman dengan fasilitas penyantapannya yang sifatnya menetap dan insidentil.

(4)

Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

(2)

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak diawali dengan pengisian formulir pendaftaran secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Kepala Badan.

(2)

Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pengusaha restoran sebelum memulai usahanya.

(3)

Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sarana administrasi dan pengawasan Wajib Pajak, pengukuhan, dan pembuatan NPWPD yang akan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah, serta untuk keperluan pengelolaan database Wajib Pajak.

(4)

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada satuan kerja perangkat daerah(SKPD) untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.

(5)

Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk wajib pajak orang pribadi, harus melampirkan:

 

a.

Photocopy KTP;

 

b.

Photocopy Surat Keterangan Domisili Usaha.

(6)

Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk wajib pajak Badan, harus melampirkan:

 

a.

Photocopy KTP salah seorang Pimpinan dan Akta Pendirian;

 

b.

Photocopy SIUP/TDP atau Surat Keterangan Domisili Usaha.

(7)

Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada pihak lain maka selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilampirkan juga surat kuasa yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(8)

Wajib Pajak Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan hasil kegiatan pendataan dalam rangka pemberian NPWPD;

(9)

Data Wajib Pajak dikelola dalam suatu database yang selalu dimutakhirkan. (10)Data Wajib Pajak untuk kebutuhan pengelolaan database,minimal terdiri dari:

 

a.

nama dan alamat restoran;

 

b.

nama dan alamat pemilik restoran;

 

c.

nama dan alamat pengelola restoran;

 

d.

klasifikasi restoran;

 

e.

fasilitas yang tersedia (meja, kursi, lesehan);

 

f.

rata-rata kunjungan orang makan per hari;

 

g.

rata-rata omzet per hari.

(11)

Data Wajib Pajak selain untuk pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(12)

Bupati atau Kepala Badan menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

(13)

Pendataan Wajib Pajak selanjutnya, dapat dilakukan dengan cara berikut:

 

a.

petugas yang ditunjuk mengunjungi/mendatangi Wajib Pajak;

 

b.

petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, melakukan pemantauan kegiatan usaha yang sedang berlangsung, atau cara lain yang diperlukan;

 

c.

petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan atau dokumentasi atas kegiatan yang diperoleh pada huruf a dan b.

(14)

Tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain berupa pemantauan langsung di lokasi restoran, menghitung dan mencatat kunjungan tamu restoran pada hari-hari tertentu seperti musim liburan.

(15)

Tatacara pendataan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran adalah jumlah pembayaran termasuk potongan harga dan pemberian cuma-cuma yang diberikan sehingga atas potongan harga dan pemberian cuma-cuma tersebut tetap dikenakan pajak restoran.

(2)

Wajib Pajak yang tidak memungut pajak restoran atau memberikan potongan harga atau makan dengan cuma-cuma maka pajak restoran harus dibayar oleh wajib pajak/pengusaha restoran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, dan wajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

 

a.

Formulir kertas (hardcopy) atau Formulir SPTPD;

 

b.

SPTPD Elektronik (e-SPTPD).

(3)

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Badan.

(4)

SPTPD Elektronik (e-SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diisi melalui Sistem Informasi Pajak Daerah.

(5)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh Petugas Pajak apabila:

 

a.

Data Laporan Omzet telah diisi pada Sistem Informasi Pajak Daerah dengan lengkap dan benar serta mengunggah atau menyampaikan lampirannya secara manual;

 

b.

Ditandatangani oleh WP dan dibubuhi cap/stempel perusahaan untuk WP kuasanya dalam hal lampiran SPTPD disampaikan secara manual atau terdapat tanda tangan elektronik dalam hal diunggah melalui Sistem Informasi Pajak Daerah;

 

c.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah rekapitulasi penerimaan harian selama 1 (satu) bulan.

(6)

Wajib pajak dapat menyampaikan SPTPD melalui media elektronik dengan menggunakan sistem informasi pajak daerah setelah mendapatkan kode akses yang disediakan Badan.

(7)

Untuk kepentingan penggunaan kode akses dan legalisasi pelaporan pajak melalui sistem informasi pajak daerah,Wajib pajak menyampaikan Spacimen tanda tangan untuk selanjutnya dilakukan perekaman pada sistem informasi pajak daerah.

(8)

Penggunaan kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Sepenuhnya menjadi tanggungjawab wajib pajak.

(9)

Dalam hal wajib pajak tidak dapat mengingat kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7),Wajib pajak melaporkan dan mengajukan pembukaan kode akses secara tertulis ke Badan.

(10)

Penyampaian SPTPD melalui sistem informasi pajak daerah dilakukan dengan memasukan jumlah omset penerimaan wajib pajak dan rekapitulasi penerimaan harian.

(11)

Dalam hal rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (10),Tidak dapat dilakukan Sistem Informasi Pajak Daerah maka sampaikan secara manual (Hard Copy) Kepada Badan.

(12)

Wajib Pajak akan mendapatkan nomor bayar setelah mengisi jumlah omzet penerimaan pada Sistem Informasi Pajak Daerah.

(13)

Berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, data jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak dituangkan dalam formulir SPTPD, dan digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak terutang.

(14)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Badan yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(15)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(16)

Untuk memperoleh kepastian dalam penetapan pajak diadakan pemantauan pengembalian SPTPD, yang pengaturannya ditentukan sebagai berikut:

 

a.

apabila tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya atau 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, Badan mengeluarkan Surat Peringatan;

 

b.

apabila tanggal 15 setiap bulannya atau tanggal batas akhir bulan atau tanggal batas akhir waktu pengembalian ternyata SPTPD belum dikembalikan oleh Wajib Pajak, Badan mengeluarkan Surat Teguran;

 

c.

apabila 7 (tujuh) hari setelah penerimaan Surat Teguran ternyata Wajib Pajak belum mengembalikan SPTPD, Badan menetapkan besarnya pajak terutang secara jabatan;

(17)

Formulir SPTPD terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan peruntukkan:

 

a.

Lembar pertama untuk Badan;

 

b.

Lembar kedua untuk Wajib Pajak.

(18)

Bentuk dan tatacara pengisian formulir SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (16) huruf c diterbitkan dalam SKPD dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk menerbitkan SKPD Badan mengumpulkan data tentang omzet Wajib Pajak untuk masa pajak berkenaan.

 

b.

data omzet wajib pajak dapat diperoleh dari wajib pajak itu sendiri atau sumber lainnya.

 

c.

format formulir untuk mengumpulkan data omzet wajib pajak dapat dibuat dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(2)

Bentuk dan tata cara pengisian formulir SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Restoran dalam melakukan pungutan pajak kepada konsumen menggunakan Bon/Nota/Bill yang diperforasi oleh Badan dan harus membuat register pembukuan bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2)

Hasil pemungutan pajak secara bruto disetorkan ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhitung sejak terutangnya pajak sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, Bupati dapat menetapkan:

a.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

b.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau belum terungkapnya semua data yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang;

c.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Formulir SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan peruntukkan:

 

a.

lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;

 

b.

lembar kedua (warna hijau) untuk Badan;

(2)

Bentuk dan tata cara pengisian formulir SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(2)

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;

(3)

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(6)

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut dilakukan pemasangan stiker atau spanduk peringatan, dan apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut dilakukan penutupan sementara, penyegelan, dan atau pembekuan izin.

(7)

Penutupan Sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penegak Peraturan Daerah berdasarkan usulan Kepala Badan.

(8)

Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda/bunganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penutupan sementara dilakukan.

(9)

Pembekuan Izin dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan izin berdasarkan usulan Kepala Badan.

(10)

Kepala Badan mengusulkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam hal wajib pajak belum melunasi tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya sampai jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) terlampaui.

(11)

Kepala Satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) melaksanakan pembekuan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan diterima.

(12)

Pembekuan Izin dapat dicabut dalam hal wajib pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

(13)

Pengawasan penutupan sementara dan/atau penyegelan dan pembekuan izin dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penegak Peraturan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan pembekuan izin, Kepala Badan dan aparat wilayah setempat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

(2)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima Wajib Pajak.

(3)

Wajib Pajak yang memilih membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalah 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir penyampaian SPTPD.

(4)

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara langsung (Tunai) ke Bank Persepsi atau kepada petugas yang ditunjuk berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(5)

Wajib Pajak yang membayar pajak daerah secara elektronik menggunakan nomor bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) ke Bank Persepsi atau melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

(6)

Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) wajib Pajak akan menerima SSPD dari Bank Persepsi atau petugas yang ditunjuk.

(7)

Dalam hal pembayaran menggunakan mesin ATM, Wajib Pajak dapat menukar hasil cetak ATM ke Bank Persepsi untuk mendapatkan SSPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Seluruh pendapatan pajak harus disetor ke Rekening Kas Daerah.

(2)

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Kas Daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, atau petugas pemungut yang ditunjuk.

(3)

Petugas pemungut yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak, menyetorkan seluruh penerimaannya kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.

(4)

Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, menyetorkan seluruh hasil penerimaan pajaknya,baik yang diterima langsung dari Wajib Pajak maupun yang diterima dari petugas pemungut yang ditunjuk, ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(5)

Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melakukan pungutan atau pemotongan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak atas pembayaran tersebut.

(6)

Pungutan atau pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berlokasi di wilayah pemungutan Kabupaten Pangandaran.

(7)

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu menyetorkan seluruh hasil penerimaan pajaknya yang dipungut/dipotong langsung dari Wajib Pajak, ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(8)

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak restoran atau dokumen lain yang dipersamakan.

(9)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa STS.

(10)

Penyetoran pajak ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pendapatan pajak restoran.

(11)

Formulir SSPD terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan peruntukkan:

 

a.

lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak.

 

b.

lembar kedua (warna merah) untuk Badan;

 

c.

lembar ketiga (warna kuning) untuk Bendahara Penerimaan;

 

d.

lembar keempat (warna hijau) untuk Kasubid Penagihan;

 

e.

lembar kelima (warna biru) untuk Kasubid Pemeriksaan.

(12)

Formulir STS terdiri dari 7 (tujuh) rangkap dengan peruntukkan:

 

a.

lembar pertama (warna putih) untuk Bank Penerima Setoran;

 

b.

lembar kedua (warna merah) untuk Bank Penerima Setoran;

 

c.

lembar ketiga (warna kuning) untuk Bendahara Kas Daerah;

 

d.

lembar keempat (warna hijau) untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

 

e.

lembar kelima (warna biru) untuk SPJ Bendahara Penerimaan;

 

f.

lembar keenam (warna Kuning) untuk Wajib Pajak;

 

g.

lembar ketujuh (warna hijau) untuk Kasubid Penagihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPTPD, dan sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disertai dengan dokumen:

 

a.

keadaan keuangan perusahaan;

 

b.

rekening koran perusahaan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang menunjukkan saldo uang di bank;

 

c.

besarnya pajak yang terutang yang ditunjukkan dengan SPTPD dan SSPD.

(3)

Badan melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan.

(4)

Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

 

a.

angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut- turut, maksimal 4 (empat) kali, selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati;

 

b.

penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.

(5)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

(2)

Formulir STPD terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan peruntukkan:

 

a.

lembar pertama untuk Wajib Pajak;

 

b.

lembar kedua untuk Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara penagihan pajak adalah sebagai berikut:

 

a.

Penagihan dengan Surat Teguran, dilaksanakan melalui:

 

 

1.

pembuatan Daftar Surat Teguran Wajib Pajak, 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;

 

 

2.

penerbitan Surat Teguran;

 

 

3.

penyampaian/penyerahan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;

 

 

4.

formulir dan buku/daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

b.

Penagihan dengan Surat Paksa, dilaksanakan melalui:

 

 

1.

pembuatan Daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor pajak terutang;

 

 

2.

penerbitan Surat Paksa berdasarkan Daftar Surat Paksa;

 

 

3.

pengiriman/penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak;

 

 

4.

pembuatan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;

 

 

5.

formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

c.

Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dilaksanakan melalui:

 

 

1.

pembuatan Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk yang belum melunasi utang pajaknya 2 x 24 jam setelah penerbitan Surat Paksa;

 

 

2.

penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

 

 

3.

pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyerahkan barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita;

 

 

4.

pembuatan Laporan Pelaksanaan Penyitaan;

 

 

5.

formulir dan buku/daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

d.

Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang, dilaksanakan melalui:

 

 

1.

pembuatan Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan;

 

 

2.

pemeriksaan hari, tanggal, dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala Badan dan Permintaan Penegasan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

 

 

3.

penyiapan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pengumuman Lelang;

 

 

4.

pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan;

 

 

5.

formulir surat permintaan pelaksanaan lelang yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

e.

Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang, dilaksanakan melalui:

 

 

1.

pembuatan Daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum Pengumuman Lelang;

 

 

2.

penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan;

 

 

3.

pelaksanaan Pencabutan Penyitaan dengan pembuatan Berita Acara Pencabutan Penyitaan;

 

 

4.

pembuatan Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan;

 

 

5.

monitoring penyetoran Wajib Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya sesudah Pengumuman Lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang;

 

 

6.

pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;

 

 

7.

penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang;

 

 

8.

pengiriman/penyerahan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak;

 

 

9.

formulir dan buku/daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

f.

Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

 

 

1

pembuatan Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);

 

 

2

penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);

 

 

3

penyerahan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);

 

 

4

pembuatan Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S);

 

 

5

formulir dan buku/daftar yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

(1)

Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan sekurang-kurangnya dilampiri:

 

a.

SPTPD asli;

 

b.

bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;

 

c.

laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2)

Kepala Badan dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak, melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan sebagai dasar pemberian persetujuan.

(4)

Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan:

 

a.

pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;

 

b.

keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.

(5)

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan disertai alasan yang jelas.

(2)

Bupati melalui Kepala Badan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badantidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

(4)

Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

 

a.

menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak;

 

b.

meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan;

 

c.

membuat Laporan Hasil Penelitian;

 

d.

menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Badan untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;

 

e.

membuat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan, berupa Surat Keputusan Penolakan bila permohonan ditolak, dan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif bila permohonan diterima;

 

f.

menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

 

a.

SKPDKB;

 

b.

SKPDKBT;

 

c.

SKPDLB;

 

d.

SKPDN;

 

e.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasar Peraturan Daerah.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan dilampiri:

 

a.

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;

 

b.

bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

 

c.

laporan keuangan yang sah, periode permohonan keberatan pajak.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

a.

menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak;

b.

meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan;

c.

membuat Laporan Hasil Penelitian;

d.

menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Badan untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak;

e.

menyampaikan berkas permohonan keberatan yang sudah dipertimbangkan Kepala Badan kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak;

f.

pembuatan Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;

g.

penyerahan Keputusan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan sekurang-kurangnya mencantumkan:

 

a.

nama dan alamat Wajib Pajak;

 

b.

masa pajak;

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran pajak;

 

d.

argumen yang jelas;

 

e.

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN asli;

 

f.

bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

(2)

Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, Kepala Badan dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.

(3)

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(8)

Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

a.

Badan melaksanakan pendataan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan database yang dimiliki;

b.

Badan melaksanakan pengecekan ulang atau validasi atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

c.

berdasarkan hasil validasi, Kepala Badan mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kepada Bupati;

d.

berdasarkan usulan Kepala Badan, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa;

e.

keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa dilampiri dengan Daftar Rinci Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dan dagang dengan omzet di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

(2)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib,teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(3)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(4)

Pembukuan atau pencatatan diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(5)

Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah,dan disusun dalam bahasa indonesia yang baik dan benar.

(6)

Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai jumlah item,harga item,pendapatan dan total pendapatan,sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

(7)

Buku,Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui Kepala Badan menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

(3)

Tata cara pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut:

 

a.

kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pajak atas suatu Wajib Pajak;

 

b.

petugas yang ditunjuk minimal berjumlah 2 (dua) orang;

 

c.

jangka waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;

 

d.

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperpanjang apabila diperlukan;

 

e.

petugas membuat dokumentasi berupa kertas kerja pemeriksaan atas pemeriksaan pajak yang dilakukan;

 

f.

permasalahan hasil pemeriksaan dibahas antara petugas dengan Wajib Pajak untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan, dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan;

 

g.

petugas membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak;

 

h.

laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Kepala Badan secara berjenjang;

 

i.

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD.

(4)

Dalam melakukan pemeriksaan, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib:

 

a.

memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak;

 

b.

memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak perihal akan dilakukannya pemeriksaan pajak;

 

c.

menjelaskan kepada Wajib Pajak maksud dan tujuan pemeriksaan pajak;

 

d.

menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai hasil pemeriksaan serta adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;

 

e.

mengembalikan kepada Wajib Pajak seluruh dokumen yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak.

(5)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai huruf e, menjadi hak Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa dalam hal kepada Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dalam bentuk:

 

a.

Pemeriksaan lengkap

 

b.

Pemeriksaan sederhana

(2)

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha wajib pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

(3)

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:

 

a.

di lapangan untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

 

b.

di kantor untuk tahun pajak berjalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila:

 

a.

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2);

 

b.

Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;

 

c.

Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang patut diduga tidak benar, palsu atau dipalsukan.

(2)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat wajib pajak apabila:

 

a.

Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;

 

b.

Karena pertimbangan teknis pemeriksa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat wajib pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan, pengalokasiannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, sepanjang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 September 2017
BUPATI PANGANDARAN,
ttd/cap
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
ttd/cap
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 35