Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 21 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

16.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan.

7.

Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Pangandaran.

8.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

10.

Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

12.

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

13.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

14.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial.

15.

Pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran.

16.

Penyelenggaraan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran.

17.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.

18.

Peserta lelang adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan di tempat pelelangan ikan.

19.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

20.

Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

21.

Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

22.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

23.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan dan/atau diberikan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;

2)

Cara mengukur, prinsip penetapan besarnya tarif dan penggunaan retribusi;

3)

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Dinas.

(2)

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3)

Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

(4)

Kegiatan pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Semua hasil tangkapan ikan nelayan di perairan laut harus melalui proses pelelangan ikan di TPI.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lokasi TPI berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan.

(2)

Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya dibenarkan ada satu unit TPI atau ditambah dengan TPI pembantu apabila diperlukan.

(3)

Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.

(4)

Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru lelang, juru timbang serta tata usaha dan bertanggungjawab kepada pengelola tempat pelelangan ikan.

(2)

Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran pekerjaan.

(3)

Manajer berserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pengelola tempat pelelangan ikan.

(4)

Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya ditentukan oleh pengelola tempat pelelangan ikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas apabila pengelolaan tempat pelelangan ikan dikerjasamakan.

 

 

 

 

 

 

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak boleh menjadi peserta lelang di TPI.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur.

(2)

Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:

 

a.

label data ikan;

 

b.

karcis lelang

 

c.

rekapitulasi karcis nelayan;

 

d.

rekapitulasi karcis pemenang lelang;

 

e.

buku peserta lelang;

 

f.

buku juragan;

 

g.

buku kas umum; dan

 

h.

buku kas pembantu.

(3)

Label data ikan dimaksud pada ayat (2) huruf a diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

(4)

Karcis lelang dimaksud pada ayat (2) huruf b diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk nelayan, lembar kedua untuk pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.

(5)

Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis pemenang lelang dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi:

 

a.

untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;

 

b.

sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.

(6)

Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis pemenang lelang dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada:

 

a.

lembar pertama kepada nelayan dan pemenang lelang yang bersangkutan;

 

b.

lembar kedua untuk arsip di TPI.

(7)

Buku peserta lelang dan buku Juragan dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dikerjakan oleh Tata Usaha.

(8)

Buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dikerjakan oleh kasir dan Tata Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Peserta lelang terdiri dari pemasar ikan yang berminat untuk membeli ikan di TPI.

(2)

Peserta lelang harus memiliki:

 

a.

kartu peserta lelang;

 

b.

menyetor uang jaminan;

(3)

Besaran dan tata cara pemberian jaminan ditetapkan oleh Pengelola TPI.

(4)

Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi adalah pemenang lelang.

(5)

Pemenang lelang wajib membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli/dilelang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil tangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, proses pelelangannya harus di prioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT);

 

b.

penerapan sistem rantai dingin.

(3)

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut:

 

a.

hasil tangkapan ikan yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;

 

b.

dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;

 

c.

ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;

 

d.

lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;

 

e.

karcis lelang dan rekapitulasinya diberikan kepada pemenang lelang dan pemilik ikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

1.

bagi pemenang lelang sebagai dasar perhitungan pembayaran kepada kasir TPI atas ikan yang dibeli dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;

 

 

2.

bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:

 

a.

Laporan Bulanan Capaian PAD dari TPI (Model PI. 12);

 

b.

Karcis Lelang (Model PI. 13);

 

c.

Rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI. 14);

 

d.

Rekapitulasi Karcis Pemenang Lelang (Model PI.16);

 

e.

Surat Setoran Retribusi Daerah (Model Bend.16);

 

f.

Surat Tanda Setoran (Model Bend. 17);

 

g.

Tanda Bukti Pembayaran (Model Bend. 18);

 

h.

Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI.10).

(2)

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan TPI ditetapkan alat bantu pelelangan ikan paling sedikit terdiri dari:

a.

alat timbang ikan;

b.

alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan dan/atau pompa sedot air/steam;

c.

alat pengeras suara;

d.

kursi khusus untuk juru lelang;

e.

trays/basket dan/atau yang sejenisnya; dan

f.

sepatu boats.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemenuhan atas kebutuhan alat bantu penyelenggaraan pelelangan ikan dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas dan Pihak Ketiga secara bersama-sama apabila dikerjasamakan.

(2)

Kewajiban Pemenuhan atas kebutuhan alat bantu penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus memiliki Kartu Peserta lelang dan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:

 

a.

fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;

 

b.

pas fhoto ukuran 3x4 berwarna;

 

c.

surat rekomendasi peserta lelang dari Pihak Kedua;

 

d.

surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Kesanggupan mentaati peraturan perundangan yang berlaku;

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Kartu Peserta lelang.

(3)

Penerbitan Kartu Peserta lelang tidak dipungut biaya.

(4)

Bentuk dan format Kartu Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang TPI.

(2)

Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

penerimaan daerah sebesar 2% (dua per seratus);

 

b.

 

 

1.

pengelolaan TPI sebesar 0,9% (nol koma sembilan per seratus);

 

 

2.

pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,4% (Nol koma empat per seratus) terdiri dari:

 

 

 

a)

pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20% (nol koma dua per seratus);

 

 

 

b)

himpunan Kenelayanan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus);

 

 

 

c)

Pembinaan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus);

 

 

3.

bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,2% (Nol koma dua per seratus).

(3)

Pola pembayaran untuk penerima pengelola dan penyelenggara dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dana bagi hasil retribusi kepada Desa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi retribusi tahun sebelumnya yang diterima Daerah;

(2)

Pengalokasian Dana Bagi Hasil retribusi kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

 

b.

40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa;

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk rekapitulasi karcis pemenang lelang (Model PI.16).

 

 

 

 

 

 

Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk rekapitulasi karcis pemenang lelang (Model PI. 16).

 

 

 

 

 

 

Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti pembayaran dalam bentuk (Model Bend. 18) dan surat setoran retribusi daerah (Model Bend.16) atas penerimaan setoran retribusi.

 

 

 

 

 

 

Bendahara penerimaan paling lambat 1x24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk (Model Bend. 17).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Produksi, Bantuan Paceklik dan alokasi untuk Desa melalui mekanisme bagi hasil.

(2)

Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan ketentuan:

 

a.

Penerbitan SPM untuk Pihak Ketiga dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan);

 

b.

Penerbitan SPM untuk Desa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

(3)

SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah membayar/mengeluarkan biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Produksi, Bantuan Paceklik dan alokasi untuk Desa.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Dinas meliputi:

 

a.

pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;

 

b.

pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;

 

c.

pembinaan kepada nelayan;

 

d.

pembinaan kepada peserta lelang;

 

e.

pembinaan kepada Pokmaswas;

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Dinas;

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

 

b.

keberadaan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar TPI;

 

c.

keberadaan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar jam kerja TPI.

(3)

Desa dan Pokmaswas turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di lingkup wilayah kerja masing-masing.

(4)

Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Satpol PP, Pol Air dan TNI AL.

(5)

Dalam hal Pengawasan ditemukan pelanggaran, Dinas memberikan teguran secara bertahap mulai dari teguran pertama, kedua, ketiga dan apabila teguran tidak diindahkan maka diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran diberi surat teguran/peringatan oleh pemungut retribusi.

(2)

Dalam hal pemungutan Retribusi di Kerjasamakan, Dinas membantu Pihak Ketiga dalam melakukan upaya penagihan hutang kepada wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, Pemungut Retribusi menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.

(2)

Atas Pembayaran retribusi yang tertunggak dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi karcis pemenang lelang (Model PI. 16) dari kasir TPI yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari Pemungut Retribusi, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Pemungut Retribusi melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

(2)

Bupati dapat melakukan panggilan melalui Badan Umum Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

(2)

Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

penyelenggaraan pelelangan ikan diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.10 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan capaian PAD dari TPI dengan menggunakan Formulir Model PI.12;

(2)

Laporan capaian PAD dari TPI disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada Bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara Pelelangan Ikan diwajibkan membuat laporan Kegiatan Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI setiap bulan dengan menggunakan Formulir yang ditetapkan oleh Dinas;

(2)

Jenis laporan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

Laporan monitoring pangkalan pendaratan ikan;

 

b.

Laporan penerimaan dan penyetoran retribusi tpi;

 

c.

Laporan penyelenggaraan pelelangan ikan;

 

d.

Laporan penerimaan dan penggunaan karcis lelang; dan

 

e.

Ikhtisar bulanan TPI.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), diperuntukan bagi:

 

a.

Kepala Dinas;

 

b.

Arsip di Pihak Ketiga apabila dikerjasamakan;

 

c.

arsip pada TPI yang bersangkutan.

(4)

Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikut.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Mei 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.
SUHERYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR