Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor: 2 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (3), Pasal 9 (3), Pasal 11 (5), Pasal 13 (4), Pasal 14 (5), Pasal 17 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;

8.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial;

17.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;

20.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten pangandaran;

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten pangandaran;

8.

Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Pangandaran;

9.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

10.

Laut adalah Kewenangan Provinsi sampai dengan 4 (empat) mil;

11.

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan dan mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial;

12.

Badan Usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/ Daerah yang berusaha di bidang perikanan;

13.

Lembaga Kenelayanan antara lain; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rukun Nelayan (RN), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina dan lainnya yang sejenis;

14.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial;

15.

Pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;

16.

Penyelenggaraan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;

17.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI;

18.

Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

19.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT);

20.

Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan;

21.

Izin adalah Surat Izin Pelelangan Ikan;

22.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

23.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan dan/atau diberikan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

24.

Biaya lelang adalah ongkos-ongkos atas pelayanan yang dikenakan dalam pelaksanaan pelelangan ikan;

25.

Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26.

Pusat KUD Mina adalah koperasi sekunder perikanan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi;

27.

Koperasi Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;

28.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Semua hasil penangkapan ikan di laut harus diperjualbelikan secara lelang di TPI.

(2)

Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangan harus di prioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT);

 

b.

penerapan sistem rantai dingin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut:

a.

hasil penangkapan ikan dilaut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;

b.

dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/ berat ikan dan nama pemilik;

c.

ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptic tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;

d.

lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;

e.

kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.

bagi pemenang lelang diperuntukkan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;

 

2.

bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemenang lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli ikan di TPI;

(2)

Bagi peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli;

(3)

Uang jaminan peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI;

(4)

Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (lelang).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan;

(2)

Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya dibenarkan ada satu unit TPI atau ditambah dengan TPI pembantu apabila diperlukan;

(3)

Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan;

(4)

Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Izin penyelenggaraan pelelangan ikan pada setiap TPI diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

(2)

Setiap tahun terhadap surat izin, dilakukan herregistrasi oleh Kepala Dinas untuk TPI yang dikelola Koperasi Mina/ KUD Mina/ KUB setelah memperhatikan/mempertimbangkan pelaksanaannya dengan membubuhkan tanda herregistrasi pada surat izin yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanggung jawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru lelang, juru timbang serta tata usaha.

(2)

Jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja.

(3)

Penetapan manajer berserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pemegang izin.

(4)

Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya adalah sebagai berikut:

 

a.

berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;

 

b.

diutamakan yang memiliki pengalaman dan atau telah bekerja di TPI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;

 

c.

sehat Jasmani dan Rohani;

 

d.

diketahui dan/atau mendapatkan persetujuan dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tidak boleh menjadi peserta lelang di TPI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan, mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir Model PI. 1 dan Tembusannya disampaikan kepada PUSKUD Mina dilampiri:

 

a.

foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

 

b.

susunan kepengurusan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB dan daftar calon TPI;

 

c.

neraca akhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

 

d.

data potensi unit penangkapan ikan, Nelayan dan pembeli/Bakul berdasarkan klarifikasi usahanya;

 

e.

surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-.

(2)

Ketua PUSKUD Mina dan Kepala Dinas memberikan pertimbangan atas permohonan yang diajukan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima tembusan surat permohonan.

(3)

Untuk TPI yang belum dikelola oleh Koperasi Mina/KUD Mina/KUB, permohonan izin diajukan oleh pengelola kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir model PI. 1 tidak ada tembusan yang disampaikan kepada Kepala Dinas dilampiri:

 

a.

daftar pegawai TPI;

 

b.

data potensi Nelayan/Bakul berdasarkan klarifikasi kegiatan usahanya;

 

c.

data potensi unit penangkapan ikan.

(4)

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas permohonan izin yang diajukan oleh Dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima surat permohonan.

(5)

Untuk permohonan izin yang memenuhi persyaratan, dan setelah memperhatikan pertimbangan oleh pejabat /instansi pemberi pertimbangan, Kepala Dinas menerbitkan surat izin dengan menggunakan Model PI. 4 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat izin yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir PI.5 selanjutnya diberikan langsung kepada pemegang izin paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penerbitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat permohonan izin yang kurang lengkap diberitahukan kepada pemohon, dengan menggunakan formulir PI.2, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

(2)

Kelengkapan surat harus dipatuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikeluarkan.

(3)

Apabila sampai batas waktu ditentukan pemohon izin masih belum dapat melengkapi persyaratannya, pemohon izin ditolak dan dapat mengajukan kembali pemohon baru.

(4)

Penolakan permohonan surat izin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang memuat alasan penolakan dengan menggunakan formulir PI. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, apabila pemegang izin akan melanjutkan penyelenggaraan pelelangan ikan, harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan menggunakan formulir Model PI. 8.

(2)

Tata cara permohonan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan permohonan izin menggunakan model PI. 8, dengan melampirkan Foto copy surat izin yang telah di herregistrasi dengan kualifikasi baik.

(3)

Surat izin perpanjangan diterbitkan dengan menggunakan formulir model PI. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat izin yang diterbitkan dapat dicabut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan, yang dilaksanakan oleh Tim pembina dan pengawas.

(2)

Pencabutan izin didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan menggunakan formulir model PI.6 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(3)

Surat pencabutan izin diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menggunakan formulir Model PI. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:

 

a.

label data ikan;

 

b.

karcis lelang dan rekapitulasinya;

 

c.

buku bakul;

 

d.

buku juragan;

 

e.

buku kas umum dan buku kas pembantu.

(2)

Label data ikan diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

(3)

Karcis lelang diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.

(4)

Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulisi karcis bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi:

 

a.

untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;

 

b.

sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.

(5)

Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul diberikan:

 

a.

lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan;

 

b.

lembar kedua untuk arsip di TPI.

(6)

Buku bakul dan buku Juragan dikerjakan oleh Tata Usaha/Juru tulis Bakul/Juru tulis Juragan pada saat kegiatan berlangsung.

(7)

Buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan Tata Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:

 

a.

permohonan izin (Model PI. 17);

 

b.

pemberitahuan Kelengkapan Permohonan Izin (Model PI. 2);

 

c.

Pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI. 3);

 

d.

Surat Izin (Model PI. 4);

 

e.

Pemberitahuan Pengembalian Izin (Model PI. 5);

 

f.

Peringatan (Model PI. 6);

 

g.

Pencabutan Izin (Model PI. 7);

 

h.

Permohonan Perpanjangan Izin (Model PI. 8);

 

i.

Surat Izin Perpanjangan (Model PI. 9);

 

j.

Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI. 10);

 

k.

Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Model PI. 11);

 

l.

Laporan Kolektif Dinas (Model PI. 12);

 

m.

Karcis Lelang (Model PI. 13);

 

n.

Rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI. 14);

 

o.

Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan (Model PI. 15);

 

p.

Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI. 16);

 

q.

Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI. 17);

 

r.

Teguran Peringatan Retribusi Terhutang (Model PI. 18);

 

s.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Model PI. 19);

 

t.

Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan dari TPI (Model PI. 20);

 

u.

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Retribusi (Model PI. 21);

 

v.

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Dana Iuran Nelayan, Penyelenggaraan Pelelangan ikan, dana Paceklik, Dana Sosial Kecelakaan di Laut, dan Tabungan Nelayan (Model PI. 22);

 

w.

Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Retribusi (Model PI. 23);

 

x.

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Retribusi (Model PI. 24);

 

y.

Buku Kas Umum Daerah (Model Bend. 10);

 

z.

Buku Surat Setoran Retribusi Daerah (Model Bend. 16);

 

aa.

Tanda Bukti Pembayaran (Model Bend. 26);

 

bb.

Surat Tanda Setoran (Model Bend.17).

(2)

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf bb sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan alat bantu pelelangan ikan yang terdiri dari:

 

a.

alat timbang ikan;

 

b.

alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan dan atau pompa sedot air/steam;

 

c.

Alat pengeras suara;

 

d.

kursi khusus untuk juru lelang;

 

e.

trays/basket dan atau yang sejenisnya ; dan

 

f.

sepatu boots.

(2)

Alat Timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin/kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.

(3)

Alat pembersih tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan kebersihan TPI termasuk selang air pembersih.

(4)

Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

(5)

Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

(6)

Trays/Basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai tempat wadah ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.

(7)

Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan tempat pelelangan ikan untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang TPI.

(2)

Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi khusus untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

penerimaan daerah sebesar 1,60 % (satu koma enam nol per seratus);

 

b.

penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang sebesar 1,40 % (satu koma empat nol per seratus) dengan rincian:

 

 

1.

pengelolaan TPI sebesar 0,80% (nol koma Sembilan nol per seratus) ;

 

 

2.

pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,40% (Nol koma empat nol per seratus) terdiri dari:

 

 

 

a)

pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20 % (Nol koma dua nol per seratus)

 

 

 

b)

himpunan kenelayanan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus) ;

 

 

 

c)

pembinaan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);

 

 

3.

bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,20% (Nol koma dua nol per seratus).

(3)

Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi untuk Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

penerimaan daerah sebesar 2,00 % (dua koma nol nol per seratus);

 

b.

penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang sebesar 1,50 % (satu koma lima nol per seratus) dengan rincian:

 

 

1.

pengelolaan TPI sebesar 0,90% (Nol koma Sembilan nol per seratus) ;

 

 

2.

pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,40% (Nol koma empat nol per seratus) terdiri dari:

 

 

 

a)

pengawasan dan pengamanan sebesar 0,20 % (Nol koma dua nol per seratus);

 

 

 

b)

himpunan Kenelayanan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);

 

 

 

c)

Pembinaan sebesar 0,10% (Nol koma satu per seratus);

 

 

3.

bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,20% (Nol koma dua nol per seratus).

(4)

Pola pembayaran untuk penerima pengelola dan penyelenggara dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis lelang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk retribusi karcis nelayan (Model PI. 15) atau rekapitulasi karcis bakul (Model PI. 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk (Model Bend. 26) atas penerimaan setoran retribusi.

Bendahara penerimaan paling lambat 1x24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk (Model Bend. 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.

(2)

Atas Pembayaran retribusi yang tertunggak dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI. 16) dari kasir TPI yang bersangkutan.

(3)

Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagian dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI. 17) dari kasir TPI yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari manajer TPI, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Manajer TPI yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Ketua Koperasi Mina/KUD Mina/KUB yang bersangkutan;

(2)

Bupati dapat melakukan panggilan melalui Badan Umum Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

(2)

Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas yang terdiri dari Biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan pengamanan serta bantuan paceklik melalui mekanisme bagi hasil.

(2)

Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setiap tiga bulan (triwulan).

(3)

Dinas membayar/mengeluarkan biaya Pengelolaan TPI, biaya pembinaan, pengawasan dan pengamanan serta bantuan paceklik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas yang meliputi:

 

a.

tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;

 

b.

pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;

 

c.

pemberitahuan Penolakan Izin (Model PI.3).

(2)

Pembinaan oleh lembaga kenelayanan meliputi:

 

a.

mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelanggaraan pelelangan ikan di TPI;

 

b.

meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen Koperasi Mina/KUD Mina/KUB sehingga dapat menyelengarakan pelelangan ikan di TPI;

 

c.

memfasilitasi akses sumber permodalan untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;

 

d.

pembinaan penggunaan biaya lelang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Manajer TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan sepengetahuan pemegang dan izin Kepala Dinas.

(2)

Rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepada Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.12 dan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pungutan dengan menggunakan Formulir Model PI.21, untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya;

(2)

Lembar pertama laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat setiap tanggal 10 pada Bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan Kegiatan Penyelenggara Pelelangan Ikan dengan menggunakan Formulir Model PI.11, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan dana paceklik, dana sosial kecelakaan di laut dan tabungan nelayan dengan menggunakan Formulir Model PI.23 setiap Bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima), diperuntukan bagi:

 

a.

kepala dinas;

 

b.

lembaga kenelayanan;

 

c.

arsip pada TPI yang bersangkutan.

(3)

Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal pembiayaan selain dalam Pasal 29 diatur oleh seluruh pemegang izin berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Koperasi Mina/KUD Mina/KUB penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat izin penyelenggaraan pelelangan ikan yang sudah di terbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Januari 2017
BUPATI PANGANDARAN,
ttd.
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
ttd.
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 2