Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor: 1 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak restoran serta karena adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

4.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

 

3.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

 

4.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pacitan.

 

5.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pacitan.

 

6.

Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.

 

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

 

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

 

9.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

11.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang asli pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

 

12.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

 

13.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.

 

14.

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

 

15.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

 

16.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

 

17.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

 

18.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

 

19.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

 

20.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

23.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

24.

Piutang Pajak Daerah adalah selisih ketetapan pajak daerah dengan pembayaran pajak, tidak termasuk pembayaran sanksi administrasi per tanggal jatuh tempo untuk satu masa pajak.

 

25.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilaksanakan berdasarkan kategori sebagai berikut:

 

 

a.

Pajak restoran yang bersumber dari belanja APBD dan APBDesa;

 

 

b.

Pajak restoran yang bersumber dari belanja non APBD dan non APBDesa.

 

(2)

Pembayaran pajak restoran yang bersumber dari belanja APBD/atau APBDesa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Pajak dipungut oleh Bendahara Pengeluaran/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu/atau Bendahara Desa;

 

 

b.

Pembayaran pajak tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

 

 

c.

Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor oleh Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

 

(3)

Pembayaran pajak terhadap belanja makanan dan minuman yang bersumber dari Non APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

a.

Wajib pajak membayar langsung kepada Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD atau melalui petugas pemungut;

 

 

b.

Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disetor oleh Bendahara Penerimaan Instansi Pemungut ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 Jam.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak. terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Instansi Pemungut.

 

(2)

Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dari Jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

 

(3)

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Instansi Pemungut dengan dikenai sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari Jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.

 

(4)

Pembayaran pajak secara angsuran dan/penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah.

 

(5)

Permohonan angsuran dan/atau penundaan, harus dilengkapi dengan foto kopi SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

 

(6)

PD mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.

 

(7)

Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 tahun takwim.

 

(8)

Jangka waktu penundaan pembayaran diberikan paling lama 2 bulan sebelum berakhirnya masa pajak satu tahun takwim.

 

(9)

Bentuk, Jenis, isi ukuran buku penerimaan dan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

(2)

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa;

 

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

 

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

 

(4)

Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

(5)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah.

 

(6)

Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Instansi Pemungut dan dapat dibantu oleh instansi lain yang terkait.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI PACITAN,
dto.
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN,
dto.
Drs.SUKO WIYONO,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 1