Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor: 80 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali tata cara pemberian insentif besaran yang akan diterima pihak­ pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880};

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nahma Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2.

Bupati adalah Bupati Natuna.

3.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Natuna.

4.

Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Naruna.

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

8.

Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10.

Pemungut atau Juru Pungut adalah orang yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian Dan Pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan apabila pemungutan pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu.

(2)

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:

 

a.

kinerja Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;

 

c.

pendapatan daerah; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Pejabat dan pegawai Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Retribusi;

 

b.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;

 

c.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

 

d.

Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak; dan

 

e.

Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan, Retribusi Daerah.

(3)

Pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan, Kelurahan/desa dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana, dan Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diberikan apabila pemerintah belum menerapkan remunerasi untuk Perangkat Daerah dan/atau upah/honorarium untuk Pemungut atau Juru Pungut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{1)

Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

(2)

Apabila Daerah sudah menjalankan Remunerasi tetapi Bupati dan Wakil Bupati tidak menerima Remunerasi, maka Bupati dan Wakil Bupati masih berhak menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungut atau Juru Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai target penerimaan pajak atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

 

a.

sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas per seratus);

 

b.

sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh per seratus);

 

c.

sampai dengan triwulan Ill: 75% (tujuh puluh lima per seratus);

 

d.

sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus per seratus).

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja.

(3)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang telah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Besaran Anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

5% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

 

a.

5% untuk Pemungut atau Juru pungut berdasarkan besaran realisasi yang dipungut oleh Pemungut atau Juru pungut;

 

b.

5% untuk Kepala Daerah dibagi klasifikasikan sebagai berikut:

 

 

1.

3,5% untuk Bupati dari realisasi pendapatan yang dikelola langsung oleh Bendahara Penerimaan dan langsung disetor ke Kas Daerah oleh wajib pajak: tanpa melalui Pemungut atau Juru Pungut;

 

 

2.

1,5% untuk Wakil Bupati dari realisasi pendapatan yang dikelola langsung oleh Bendahara Penerimaan dan langsung disetor ke Kas Daerah oleh wajib pajak: tanpa melalui Pemungut atau Juru Pungut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan Nilai besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima penerima· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)

Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak atau retribusi serta rincian objek belanja pajak atau retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI NATUNA
ttd.
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd.
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 8I