Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor: 43 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3.

Bupati adalah Bupati Malang.

4.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.

6.

Tempat Pelayanan adalah tempat menerima permohonan layanan yang diajukan Wajib Pajak ke Dinas.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

9.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

11.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

12.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan karena, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

13.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

14.

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

15.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atas PBB yang terutang.

(2)

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak, berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:

 

a.

karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;

 

b.

Objek Pajak terkena bencana yakni bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau sebab lain yang luar biasa.

(3)

Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak orang pribadi, meliputi:

 

 

1.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;

 

 

2.

Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah;

 

 

3.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya hanya mempunyai penghasilan dari pensiunan dan kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;

 

 

4.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah dan kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi; dan/atau

 

 

5.

Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah, yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

 

b.

Wajib Pajak Badan dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak, maka pengajuan pengurangan hanya dapat diberikan untuk Objek Pajak yang ditempati, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila Objek Pajak selain Objek Pajak yang ditempati, dikuasai dan/atau dimanfaatkan terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(4)

PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(5)

SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

 

 

 

 

 

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1;

b.

sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (3) huruf b; atau

c.

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan secara:

 

a.

perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

 

b.

perseorangan untuk SKPD PBB.

(2)

Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB yang terutang paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

 

b.

setelah SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB yang terutang paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

 

c.

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

 

d.

Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan pengurangan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

permohonan harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;

 

b.

melampirkan persyaratan:

 

 

1.

fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

 

 

2.

fotokopi SPPT atau SKPD PBB;

 

 

3.

surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan.

 

c.

surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;

 

d.

tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pelunasan SPPT atau SKPD PBB tahun sebelumnya, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

e.

tidak sedang diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(2)

Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

permohonan harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;

 

b.

diajukan oleh:

 

 

1.

Pengurus LVRI setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; atau

 

 

2.

Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d.

 

c.

melampirkan persyaratan:

 

 

1.

fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);

 

 

2.

fotokopi SPPT;

 

 

3.

surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan.

 

d.

surat permohonan diajukan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;

 

e.

tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pelunasan SPPT kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

f.

tidak sedang diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(3)

Permohonan pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:

 

a.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

b.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;

 

c.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan,

 

kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaaan di luar kekuasaannya.

(4)

Tanggal penerimaan permohonan pengurangan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah:

 

a.

tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau

 

b.

tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

 

 

 

 

 

Bentuk permohonan untuk:

a.

pengurangan secara perseorangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b.

pengurangan secara kolektif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan merupakan permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dianggap bukan merupakan permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(3)

Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;

 

b.

Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(4)

Dalam hal permohonan pengurangan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

 

 

 

 

 

(1)

Penyelesaian permohonan pengurangan berdasarkan hasil penelitian administrasi/kantor atau penelitian lapangan.

(2)

Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Datam hat permohonan pengurangan memerlukan penelitian lapangan, Kepata Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.

(2)

Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4)

Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5)

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB yang sama.

 

 

 

 

 

Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI MALANG,

dto.

H RENDRA KRESNA

 

Diundangkan di Malang

pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

dto.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

 

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri 8