Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor: 23 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

4.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

7.

Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan, dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

8.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

9.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

10.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

12.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

13.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

14.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

15.

Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari organisasi yang memuat maksud, tujuan dan besaran permohonan.

16.

Proposal adalah permohonan bantuan dari masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi yang memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

(2)

Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk:

 

a.

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;

 

b.

hewan dan tumbuhan; dan

 

c.

aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

(3)

Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.

(2)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang dapat berbentuk:

 

a.

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;

 

b.

hewan dan tumbuhan; dan

 

c.

aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(3)

Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

(4)

Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Belanja Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

 

a.

Pemerintah;

 

b.

Pemerintah Daerah Lainnya;

 

c.

Perusahaan Daerah;

 

d.

masyarakat; dan/atau

 

e.

organisasi kemasyarakatan.

(2)

Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

(3)

Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Perusahaan Daerah atau Perseroan milik Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional.

(7)

Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah.

(2)

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.

(3)

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.

(4)

Belanja Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria:

a.

peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;

b.

untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;

c.

untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasional/regional;

d.

untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;

e.

tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f.

memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

a.

penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah dan pemerintahan Daerah Lainnya;

 

b.

Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

c.

mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(2)

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

a.

penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;

 

b.

Penerima Belanja Hibah berkedudukan sebagai Perusahaan Daerah;

 

c.

mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(3)

Belanja Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

a.

memiliki kepengurusan yang jelas;

 

b.

Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;

 

c.

mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(4)

Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

a.

memiliki kepengurusan yang jelas;

 

b.

telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Majalengka paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

c.

berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah;

 

d.

memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan

 

e.

mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(5)

Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kepada lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pesantren, LSM yang bersifat non formal, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikecualikan.

(6)

Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Bupati.

(2)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:

 

a.

Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;

 

b.

Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;

 

c.

Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan

 

d.

Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

(3)

Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), paling sedikit dilengkapi dokumen:

 

a.

proposal, yang paling sedikit memuat:

 

 

1.

latar belakang;

 

 

2.

maksud dan tujuan;

 

 

3.

rincian rencana kegiatan; dan

 

 

4.

jadual kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;

 

b.

surat keterangan tanggung jawab; dan

 

c.

surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.

(2)

Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

 

a.

Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

 

b.

surat pernyataan tanggung jawab;

 

c.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

d.

surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;

 

e.

izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

 

f.

bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

 

g.

salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

 

h.

salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

(5)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, c, e, dan f untuk Belanja Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

(6)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada saat proses perencanaan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

 

 

 

 

 

(1)

Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.

(2)

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.

(3)

Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.

(4)

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi.

(5)

Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi dan memerintah untuk evaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:

 

a.

urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

 

b.

urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

 

c.

urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka;

 

d.

urusan pekerjaan umum bidang irigasi, dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka;

 

e.

urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka;

 

f.

urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

 

g.

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

 

h.

urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

 

i.

urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

 

j.

urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka;

 

k.

urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;

 

l.

urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka;

 

m.

urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka;

 

n.

urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;

 

o.

urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka;

 

p.

urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka;

 

q.

urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majalengka;

 

r.

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

 

s.

urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

 

t.

urusan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

 

u.

urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka;

 

v.

urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Majalengka;

 

w.

urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka; dan

 

x.

urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah.

(2)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(3)

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(4)

Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rencana KUA dan PPAS.

(5)

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek Belanja Hibah.

(5)

Hibah yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan diakomodir dalam bentuk program dan kegiatan dalam bentuk uang dapat dianggarkan dalam RKA-SKPD.

(6)

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan perlombaan dan/atau penghargaan atas prestasi tertentu.

(7)

SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

(8)

Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran hibah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2)

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang/jasa.

(3)

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan Belanja Hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD terkait memberitahukan kepada Penerima Belanja Hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran Belanja Hibah yang ditetapkan dalam DPA.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.

(2)

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Belanja Hibah.

(2)

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.

(3)

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

 

a.

Pemberi dan Penerima Belanja Hibah;

 

b.

jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;

 

c.

besaran/rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan diterima;

 

d.

hak dan kewajiban;

 

e.

tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Belanja Hibah;

 

f.

penggunaan Belanja Hibah; dan

 

g.

sanksi.

(4)

Bupati dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

(5)

Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka.

(6)

Kepala SKPD bertanggung jawab atas substansi NPHD.

 

 

 

 

 

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA PPKD dan NPHD.

(2)

Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah.

(3)

Dalam hal pencairan Belanja Hibah dilakukan secara bertahap maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Belanja Hibah menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada Bendahara belanja hibah.

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Bupati melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada DPKAD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

 

a.

Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala SKPD;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;

 

 

4.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya;

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab;

 

 

7.

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

b.

Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;

 

 

4.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah.

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain.

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab; dan

 

 

7.

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

c.

Belanja Hibah untuk masyarakat, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;

 

 

4.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah.

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

d.

Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;

 

 

4.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

(5)

Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Bupati.

(5)

Berdasarkan Persetujuan Bupati, Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara belanja hibah untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(4)

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

(5)

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6)

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

(2)

SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.

(3)

Penyerahan Belanja Hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati/Walikota;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan

 

 

4.

surat pernyataan tanggung jawab;

 

 

5.

Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

b.

Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan; dan

 

 

4.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

5.

Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

c.

Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi; dan

 

 

4.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

d.

Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Hibah;

 

 

2.

NPHD;

 

 

3.

salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Hibah; dan

 

 

4.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD.

(2)

Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah bertanggung jawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.

(2)

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

 

a.

untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:

 

 

1.

laporan penggunaan;

 

 

2.

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

 

 

3.

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

b.

untuk penggunaan Belanja Hibah berupa barang atau jasa, meliputi:

 

 

1.

laporan penggunaan;

 

 

2.

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

 

 

3.

salinan bukti serah terima barang atau jasa.

(3)

Penerima Belanja Hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

(4)

Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(5)

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian belanja hibah meliputi:

 

a.

Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada Bupati;

 

b.

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;

 

c.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan

 

d.

SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.

 

 

 

 

 

(1)

Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)

SKPD menyampaikan Rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja hibah dan dokumen laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten Pembangunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(3)

Asisten Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Belanja Hibah, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa kepada PPKD melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Majalengka, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(4)

SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan Belanja Hibah kepada Penerima Belanja Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(5)

Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Belanja Hibah dilakukan secara bertahap, maka Penerima Belanja Hibah berkewajiban:

 

a.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya; dan

 

b.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(6)

Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

 

 

 

 

(1)

Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:

 

I.

surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati;

 

II.

laporan kegiatan, terdiri atas:

 

 

a.

latar belakang;

 

 

b.

maksud dan tujuan;

 

 

c.

ruang lingkup kegiatan;

 

 

d.

realisasi pelaksanaan kegiatan;

 

 

e.

daftar personalia pelaksana; dan

 

 

f.

penutup;

 

III.

laporan keuangan, meliputi:

 

 

a.

realisasi penerimaan Belanja Hibah; dan

 

 

b.

realisasi penggunaan;

 

IV.

lampiran.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermeterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi Pemerintah, Bupati/Walikota, Direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat.

(3)

Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka laporan penggunaan Belanja Hibah disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta memuat informasi minimal mengenai:

 

a.

realisasi penerimaan dan penggunaan Belanja Hibah; dan

 

b.

daftar personalia pelaksana.

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

(3)

PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4)

Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(5)

Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Hibah berupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.

(2)

Audit Belanja Hibah yang dilakukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

kesesuaian penggunaan Belanja Hibah dengan NPHD; dan

 

b.

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penerima Belanja Hibah menunjuk Akuntan Publik dengan biaya dibebankan pada Penerima Belanja Hibah yang bersangkutan.

(4)

Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja Hibah berupa uang, disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Majalengka dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Pembangunan.

(5)

Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja Hibah berupa barang atau jasa, disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3)

Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

 

b.

lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

 

 

 

 

 

 

Belanja Bantuan Sosial bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah disetujui.

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian Belanja Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

selektif;

 

b.

memenuhi persyaratan Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

c.

bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

 

d.

sesuai dengan tujuan penggunaan.

(2)

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan risiko sosial.

(3)

Kriteria persyaratan Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

 

a.

memiliki identitas yang jelas; dan

 

b.

berdomisili di Jawa Barat.

(4)

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Belanja Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5)

Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai Penerima Belanja Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial.

(6)

Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

 

a.

rehabilitasi sosial;

 

b.

perlindungan sosial;

 

c.

pemberdayaan sosial;

 

d.

jaminan sosial;

 

e.

penanggulangan kemiskinan; dan

 

f.

penanggulangan bencana.

 

 

 

 

 

 

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi:

a.

risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;

b.

risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma;

c.

risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2)

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3)

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4)

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5)

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6)

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

 

a.

pelatihan vokasional;

 

b.

pembinaan kewirausahaan;

 

c.

bimbingan mental spiritual;

 

d.

bimbingan fisik;

 

e.

pelayanan aksesibilitas;

 

f.

bimbingan sosial dan konseling;

 

g.

bantuan dan asistensi sosial, dan/atau

 

h.

bimbingan resosialisasi.

(2)

Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

 

a.

bantuan langsung;

 

b.

penyediaan aksesibilitas;

 

c.

penguatan kelembagaan;

 

d.

advokasi sosial; dan/atau

 

e.

bantuan hukum.

(3)

Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

 

a.

peningkatan kemauan dan kemampuan;

 

b.

pelatihan keterampilan;

 

c.

pemberian stimulan modal;

 

d.

peralatan usaha dan tempat usaha;

 

e.

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

 

f.

penataan lingkungan;

 

g.

supervisi dan advokasi sosial;

 

h.

penguatan keserasian sosial; dan

 

i.

pendampingan.

(4)

Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.

(5)

Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

 

a.

penyuluhan dan bimbingan sosial;

 

b.

pelayanan sosial;

 

c.

penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

 

d.

penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

 

e.

penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

 

f.

penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan

 

g.

penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

(6)

Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi:

 

a.

penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;

 

b.

pemulihan darurat prasarana dan sarana;

 

c.

bantuan perbaikan rumah masyarakat;

 

d.

santunan duka cita; dan

 

e.

santunan kecacatan.

(7)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)

Dalam hal Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

(2)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

 

b.

bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilengkapi proposal yang paling sedikit memuat informasi tentang:

 

a.

latar belakang;

 

b.

maksud dan tujuan;

 

c.

hasil yang diharapkan;

 

d.

lokasi pelaksanaan;

 

e.

waktu pelaksanaan;

 

f.

data umum organisasi/lembaga;

 

g.

alamat lengkap;

 

h.

daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;

 

i.

rencana anggaran biaya;

 

j.

nomor rekening bank yang masih berlaku;

 

k.

NPWP lembaga; dan

 

l.

penutup.

(2)

Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.

(3)

Persyaratan administrasi permohonan Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi:

 

a.

Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

 

b.

surat pernyataan tanggung jawab;

 

c.

NPWP;

 

d.

surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;

 

e.

izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

 

f.

bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

 

g.

salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

 

h.

salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf a, c, e, dan f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

 

 

 

 

 

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang:

a.

maksud dan tujuan penggunaan;

b.

jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan;

c.

identitas lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial, terdiri atas:

 

1.

nama lengkap;

 

2.

tempat/tanggal lahir;

 

3.

alamat lengkap;

 

4.

nomor KTP;

 

5.

pekerjaan/aktivitas;

 

6.

status perkawinan; dan

 

7.

nomor rekening bank.

d.

salinan/photocopy nomor rekening atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial; dan

e.

salinan/photocopy KTP yang masih berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.

(2)

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Bantuan Belanja Sosial yang bersangkutan.

(3)

Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.

(4)

Bupati menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial kepada SKPD yang membidangi.

(5)

Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial kepada SKPD yang membidangi dan memerintah untuk evaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:

 

a.

urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

 

b.

urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

 

c.

urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;

 

d.

urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka;

 

e.

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

 

f.

urusan sosial dan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Majalengka;

 

g.

urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka; dan

 

h.

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(2)

Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.

(3)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui Bagian terkait pada Sekretariat Daerah.

(4)

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.

(5)

Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).

(6)

Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNCP-BBS kepada Bupati.

(7)

Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCP-BBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(8)

Persetujuan Bupati terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial.

(5)

SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang atau jasa.

(6)

Rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial.

(7)

Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2)

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk barang.

(3)

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan Belanja bantuan Sosial dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD terkait memberitahukan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam DPA.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.

(2)

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan pada DPA-SKPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada DPA-PPKD.

(2)

Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada DPKAD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

 

a.

Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

3.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

4.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

b.

Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

3.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

4.

kuitansi rangkap 4 (empat) berme

terai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

c.

Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari:

 

 

1.

surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

3.

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;

 

 

4.

kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

(2)

Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan kepada Bupati.

(3)

Berdasarkan Persetujuan Bupati, Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(4)

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

(5)

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6)

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang, bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(2)

SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.

(3)

Penyerahan Belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi:

 

a.

bagi Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

3.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

b.

bagi Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

3.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

c.

bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas:

 

 

1.

Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;

 

 

2.

salinan/photocopy KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;

 

 

3.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.

(2)

Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.

(2)

Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

laporan penggunaan;

 

b.

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

 

c.

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;

 

d.

salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.

(3)

Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4)

Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.

(5)

Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi:

 

a.

permohonan dari calon penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati;

 

b.

surat keterangan tanggung jawab dari penerima belanja bantuan sosial yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

 

c.

SPM 54

 

c.

SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa uang;

 

d.

Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa barang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Laporan penggunaan Belanja Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2)

SKPD menyampaikan Rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan belanja bantuan sosial dan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten Pembangunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

(3)

Asisten Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang/jasa kepada PPKD melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(4)

SKPD terkait mengirim surat permintaan laporan penggunaan Belanja Hibah kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(5)

Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

 

 

 

 

Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

(3)

PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4)

Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(5)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas keabsahan dan kelengkapan permohonan Belanja Bantuan Hibah dan permohonan Belanja Bantuan Sosial, Kepala SKPD terkait membentuk Tim Evaluasi.

(2)

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan/atau peninjauan lapangan atas keabsahan dan kelengkapan permohonan.

(3)

Hasil evaluasi permohonan Belanja Bantuan Hibah dan permohonan Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

(2)

SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten Pembangunan.

(3)

Asisten Pembangunan melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Asisten Pembangunan melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.

(5)

Inspektorat Kabupaten Majalengka melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 48 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran Belanja Hibah yang diberikan secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Bupati melalui Asisten Pembangunan dan SKPD terkait menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Penerima Belanja Hibah, ditetapkan dalam NPHD.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, usulan permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang akan dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2012 dan telah melalui tahap pembahasan SKPD dan TAPD serta telah dituangkan dalam KUA dan PPAS, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8) sepanjang mengenai hibah dan bantuan sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2012.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Oktober 2011
BUPATI MAJALENGKA,
Cap/ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
Cap/Ttd
ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 23