Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor: 13 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit khususnya di Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman perlu menyesuaikan tarif layanan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, kenaikan bahan dan jasa pada kebutuhan sarana dan prasarana serta tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;

b.

bahwa guna penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, tarif layanan pada paviliun Wijaya Kusuma sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2011 tentang Tarif Layanan Pada Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

14.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 46);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA PAVILIUN WIJAYA KUSUMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Magetan.

2.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

3.

Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip prinsip bisnis sehat, efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

4.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

5.

Paviliun Wijaya Kusuma adalah Paviliun pada RSUD dr. Sayidiman.

6.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk pemeriksaan, diagnosis, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.

7.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medis dengan menginap.

8.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang bersifat kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.

9.

Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medis dasar dan/atau medis spesialis (lanjutan) dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medis, observasi, visite, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, tindakan medis anestesi, tindakan medis psikiatrik, rehabilitasi medis maupun penunjang medis.

10.

Tindakan Medis adalah tindakan dalam rangka diagnosa dan terapi menggunakan peralatan medis berupa tindakan medis operatif maupun non operatif, dengan atau tanpa pembiusan.

11.

Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

12.

Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

13.

Tindakan anestesi adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan medis dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.

14.

Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.

15.

Pelayanan Penunjang Medis adalah pemeriksaan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan/atau terapi, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiologi dan/atau pelayanan diagnostik elektromedis.

16.

Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis, keperawatan, dan tenaga penunjang medis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

17.

Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.

18.

Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.

19.

Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD.

20.

Pelayanan persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di RSUD.

21.

Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

22.

Tindakan Medis Pelimpahan adalah tindakan medis tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medis yang memberikan tugas limpah.

23.

Visite adalah kunjungan tenaga medis di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.

24.

Pelayanan rawat invasif adalah pelayanan medis intervensional dengan menggunakan peralatan medis khusus, baik untuk tujuan diagnostik dan/atau terapi.

25.

Pelayanan Transportasi pasien (ambulan) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.

26.

Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medis pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, namun tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.

27.

Pelayanan terapi oksigen adalah pelayanan dalam rangka pemberian oksigenasi pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan memberikan oksigen sesuai rekomendasi dokter yang merawat, meliputi pemasangan (setting set oksigen), maupun pemantauan respon pasien.

28.

Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.

29.

Tarif adalah sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) sebagai imbalan atas dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.

30.

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP), dan/atau peralatan medis yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medis, rehabilitasi, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

31.

Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna pelayanan RSUD dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pemeriksaan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).

32.

Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan keperawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

33.

Obat adalah benda yang digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.

34.

Biaya makan atau nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh RSUD.

35.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi Rumah Sakit dan bantuan lain yang sah.

36.

Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di RSUD.

37.

Perjanjian Kerjasama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di RSUD dengan pihak ketiga.

38.

Biaya satuan (unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (fix cost), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (variable cost).

39.

Pasien Paviliun Wijaya Kusuma adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma.

40.

Hari rawat adalah lamanya penderita dirawat yang dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar RSUD, untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat.

41.

Pelayanan rekam medis adalah pelayanan pengelolaan rekam medis pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medis kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medis antar unit pelayanan dan penyimpanannya.

42.

Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medis, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud pengaturan tarif untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD, sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi layanan dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.

(2)

Tujuan pengaturan tarif adalah:

 

a.

terwujudnya pelayanan masyarakat yang menghendaki pelayanan VIP di RSUD;

 

b.

terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD;

 

c.

tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD sesuai dengan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Layanan yang dikenakan tarif adalah segala pelayanan di Paviliun Wijaya Kusuma yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat, tenaga kesehatan lainnya serta menggunakan sarana dan prasarana di RSUD.

(2)

Pelayanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:

 

a.

berdasarkan kelompoknya:

 

 

1.

Pelayanan Rawat Jalan (Klinik Spesialis); dan

 

 

2.

Pelayanan Rawat Inap.

 

b.

berdasarkan jenis pelayanan:

 

 

1.

Pelayanan Medis

 

 

 

a)

Tindakan medis operatif;

 

 

 

b)

Tindakan medis non operatif;

 

 

 

c)

Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan;

 

 

 

d)

Pelayanan konsultasi medis dan konsultasi Psikologi; dan

 

 

 

e)

Pelayanan pengujian kesehatan.

 

 

2.

Pelayanan Keperawatan

 

 

3.

Pelayanan Penunjang Medis

 

 

 

a)

Instalasi Laboratorium;

 

 

 

b)

Instalasi Radiologi;

 

 

 

c)

Instalasi Farmasi; dan

 

 

 

d)

Instalasi Rehabilitasi Medis.

 

 

4.

Pelayanan Penunjang Non Medis

 

 

 

a)

Instalasi Gizi;

 

 

 

b)

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

 

 

 

c)

Instalasi Sanitasi;

 

 

 

d)

Instalasi CSSD; dan

 

 

 

e)

Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi Jenazah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kelas Perawatan diklasifikasikan menjadi:

 

a.

Kelas Utama;

 

b.

Kelas VIP II;

 

c.

Kelas VIP I;

 

d.

Kelas VVIP; dan

 

e.

High Care Unit (HCU).

(2)

Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD.

(3)

Setiap pasien dan atau keluarga berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.

(4)

Pemilihan kelas/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin maka kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan diagnosa dokter yang merawatnya disediakan ruang perawatan khusus atau ruang isolasi sesuai bidang penyakitnya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan dan diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

(2)

Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.

(3)

Tarif per jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.

(4)

Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan.

(5)

Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya.

(6)

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan pemakaian alat serta sarana pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Segala jenis layanan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

(2)

Biaya bahan dan alat habis pakai yang belum masuk jasa sarana dan obat-obatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

(3)

Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSUD.

(4)

Pelayanan administrasi rawat inap di Paviliun sudah termasuk pelayanan rekam medis dikenakan sekali selama dirawat.

(5)

Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.

(6)

Pasien pindah ruangan dari kelas di bawahnya ke Paviliun Wijaya Kusuma, dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam dihitung dengan tarif paviliun sejak pasien masuk rawat inap.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan rawat jalan spesialistis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Spesialis.

(2)

Bagi pasien baru di RSUD akan dikenakan biaya kartu identitas (ID Patient Card) dan rekam medis yang berlaku seumur hidup (single numbering identity).

(3)

Dalam hal kunjungan ulang pasien lama tidak membawa kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena berbagai sebab, dikenakan tarif penggantian biaya kartu identitas.

(4)

Kategori pasien rawat jalan Spesialis diklasifikasikan dalam pelayanan pasien privat.

(5)

Setiap pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berupa tindakan medis, konsultasi, penunjang medis, pelayanan rekam medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainya dikenakan tarif tersendiri sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan Paviliun Wijaya Kusuma sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pasien rawat inap di Paviliun Wijaya Kusuma dikenakan tarif layanan yang meliputi:

 

a.

tarif akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet;

 

b.

makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;

 

c.

asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);

 

d.

visite sesuai kategori dokter yang merawat dihitung per kunjungan;

 

e.

jasa konsultasi (on site) apabila diperlukan dan hanya dikenakan satu kali sesuai jenis spesialisasinya.

(2)

Setiap pasien rawat inap yang mendapat tindakan medis (operatif, non operatif), pemeriksaan penunjang medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterimanya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Paviliun Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tentang pelayanan kesehatan, penjamin pihak ketiga berbentuk Badan Hukum, yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

(2)

Dalam hal kerjasama pelayanan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.

(3)

Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap tarif pelayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(4)

Dalam hal mendatangkan dokter spesialis tamu atau tenaga kesehatan tamu lainnya, jasa medis dokter spesialis tamu atau jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur dan pihak terkait.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pelayanan Medis di Paviliun Wijaya Kusuma RSUD dr. Sayidiman Magetan terdiri dari:

 

a.

tindakan medis, meliputi:

 

 

1)

tindakan medis operatif; dan

 

 

2)

tindakan medis non operatif.

 

b.

tindakan anestesi;

 

c.

pelayanan konsultasi medis; dan

 

d.

visite dan pemeriksaan.

(2)

Klasifikasi tindakan medis dikategorikan sebagai berikut:

 

a.

berdasarkan kondisi pasien, diklasifikasikan menjadi:

 

 

1)

tindakan medis elektif (terencana); dan

 

 

2)

tindakan medis penyegeraan (cito).

 

b.

berdasarkan kategori asal pasien yaitu tindakan medis pasien privat.

(3)

Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medis), penggunaan alat canggih dan profesionalisme tindakan medis (operatif maupun non operatif) dikelompokkan dalam klasifikasi meliputi:

 

a.

tindakan medis Kategori 1;

 

b.

tindakan medis Kategori 2;

 

c.

tindakan medis Kategori 3;

 

d.

tindakan medis Kategori 4;

 

e.

tindakan medis Kategori 5;

 

f.

tindakan medis Kategori 6;

 

g.

tindakan medis Kategori 7;

 

h.

tindakan medis Kategori 8; dan

 

i.

tindakan medis Kategori 9.

(4)

Jasa medis spesialis anestesi ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa medis operator sesuai dengan tingkat status fisik pasien atau tingkat penyulit atau tindakan khusus dalam bidang anestesi.

(5)

Jasa penata anestesi sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operator.

(6)

Jasa perawat asisten operator sebesar 35% (tiga puluh lima) dari jasa tenaga medis operator.

(7)

Pengelompokan nama-nama jenis tindakan medis sesuai klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan anestesi (pembiusan) dan tidak dapat dikenakan tarif akomodasi.

(2)

Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dari 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya, dilakukan tindakan medis resusitasi atau tindakan medis lainnya dan dikenakan tambahan biaya sesuai tarif tindakan medis sesuai yang diterimanya.

(3)

Tindakan medis operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation) dan/atau didampingi non operator bidang spesialisasi lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medis operator atau jasa pelayanan medis spesialis non bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medis operatifnya.

(4)

Dalam hal terjadi perluasan operasi dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medis operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarananya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.

(5)

Dalam hal tindakan medis operatif memerlukan sejumlah tindakan medis operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama jasa sarananya diperhitungkan satu tindakan medis operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medis operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

(6)

Tambahan jasa medis tindakan medis penyegeraan (cito) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa medis tindakan elektif/terencana.

(7)

Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medis operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medis intervensional menggunakan peralatan medis khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.

(2)

Jenis rawat invasif yang dapat diselenggarakan meliputi dan tak terbatas pada jenis pelayanan medis berikut:

 

a.

pelayanan endoscopy;

 

b.

pelayanan laparascopy;

 

c.

pelayanan invasive minimal intervensional urogenital; dan

 

d.

pelayanan invasif diagnostik kardiovaskuler (Kateterisasi Jantung/Cath Lab).

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, terdiri dari:

 

a.

pelayanan penyakit kandungan, antara lain terdiri dari pemeriksaan IVA (inpection Visual Asam Asetat), Cryo Terapi, dan Pap Smear;

 

b.

pelayanan tindakan medis operatif kebidanan dan penyakit kandungan disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi Tindakan Medis Operatifnya;

 

c.

pelayanan Keluarga Berencana, antara lain pemasangan dan pelepasan IUD, pemasangan dan pelepasan Implant, vasektomi dan tubektomi;

 

d.

pemeriksaan dan perawatan ibu Hamil (Ante Natal Care/ANC);

 

e.

pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (Post Natal Care/PNC); dan

 

f.

pertolongan persalinan dengan tindakan medis, berupa:

 

 

1)

tindakan pervaginam; dan

 

 

2)

tindakan medis operatif.

(2)

Pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan dan tindakan medis kebidanan sesuai kategori tenaga medis atau bidan yang melaksanakan.

(3)

Tarif akomodasi bayi baru lahir rawat gabung adalah 50% (lima puluh persen) tarif akomodasi ibunya.

(4)

Setiap tindakan persalinan operatif dikenakan jasa operator (dokter spesialis Obsgyn), jasa anestesi dan/atau jasa dokter spesialis anak.

(5)

Besaran jasa dokter spesialis anak baik pada persalinan pervaginam maupun operatif sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa medis operator.

(6)

Jasa perawat atau bidan asisten dokter spesialis anak sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa tenaga medis operatornya.

(7)

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diklasifikasikan menurut tenaga kesehatan pelaksana dan jenis alat kontrasepsi serta ada/tidaknya penyulit.

(8)

Tarif pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri.

(9)

Dalam hal alat kontrasepsi disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, hanya dikenakan tarif pelayanannya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan transfusi darah di Paviliun dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah.

(2)

Penghitungan jasa sarana meliputi pemakaian sarana (freezer, blood warmer), bahan habis pakai dasar, tidak termasuk harga darah per bag.

(3)

Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.

(4)

Penghitungan tarif layanan pemberian transfusi darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.

(5)

Pelayanan terapi oksigen yang menggunakan gas medis sesuai dengan indikasi medis.

(6)

Gas medis untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BAHP tindakan medis operatif sedangkan penggunaan gas medis untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif tersendiri.

(7)

Penyediaan BAHP berupa gas medis penetapan harga disesuaikan harga gas medis yang berlaku saat itu.

(8)

Jasa sarana pemakaian gas medis meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medis, serta sewa pemakaian manometer/masker oksigen dan tidak termasuk nasal set (disposable).

(9)

Jasa pelayanan pemakaian gas medis meliputi jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani dan memonitor pemasangan atau pemakaian gas medis.

(10)

Pengukuran pemakaian gas medis dihitung volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan masker oksigen dikenakan pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan pengujian kesehatan (general check up) merupakan paket pelayanan, meliputi:

 

a.

pelayanan pemeriksaan kesehatan calon haji;

 

b.

pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;

 

c.

pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Anggota KPU, dan/atau atas permintaan Instansi dan/atau Perusahaan tertentu;

 

d.

pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi; dan

 

e.

pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk persyaratan pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.

(2)

Tarif paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medis, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3)

Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.

(4)

Pemeriksaan kesehatan calon haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan tarif pemeriksaan test kehamilan.

(5)

Pelayanan pemeriksaan calon pengantin meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemberian tetanus toksoid (TT) dan/atau konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).

(6)

Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari tarif pemberian tetanus toksoid (TT).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan keperawatan meliputi:

 

a.

asuhan keperawatan (oleh Perawat atau Bidan);

 

b.

tindakan keperawatan mandiri;

 

c.

tindakan keperawatan tugas limpah;

 

d.

tindakan keperawatan kolaboratif (tim medis); dan

 

e.

pelayanan pendampingan rujukan pasien.

(2)

Asuhan keperawatan pasien rawat inap di Paviliun Wijaya Kusuma diklasifikasikan dalam:

 

a.

asuhan keperawatan minimal (minimum nursing care) untuk kategori pelayanan 1 sampai 3 jam/hari;

 

b.

asuhan keperawatan parsial (partial nursing care) untuk kategori pelayanan 4 sampai 6 jam/hari;

 

c.

asuhan keperawatan total (total nursing care) untuk kategori pelayanan 7 sampai 9 jam/hari; dan

 

d.

asuhan keperawatan intensif (intensive nursing care) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 jam/hari.

(3)

Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai klasifikasi asuhan perawatannya.

(4)

Tindakan medis yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medis yang bersangkutan.

(5)

Pelayanan keperawatan tugas limpah dan tugas kolaboratif jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medis yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam keputusan direktur.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan penunjang medis di Paviliun terdiri dari:

 

a.

jenis pelayanan laboratorium klinik, meliputi:

 

 

1)

pemeriksaan hematologi;

 

 

2)

pemeriksaan kimia klinik;

 

 

3)

pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;

 

 

4)

pemeriksaan mikrobiologi klinik;

 

 

5)

pemeriksaan imunologi dan serologi;

 

 

6)

pemeriksaan toksikologi (NAPZA); dan

 

 

7)

pemeriksaan patologi anatomi.

 

b.

Pelayanan radiodiagnostik meliputi:

 

 

1)

Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras;

 

 

2)

Pemeriksaan radiodiagnostik tanpa kontras;

 

 

3)

Pemeriksaan radiodiagnostik imaging; dan

 

 

4)

Pelayanan diagnostik elektromedis.

 

c.

Pelayanan Rehabilitasi Medis.

 

d.

Pelayanan Farmasi Klinik.

 

e.

Pelayanan Gizi Klinik.

(2)

Jenis pemeriksaan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan, dokter spesialis, peralatan laboratorium, peralatan radiologi, peralatan rehabilitasi medis dan tenaga teknisinya (analis medis, radiografer, fisioterapis, psikolog dan/atau teknisi elektromedis).

(3)

Setiap pemeriksaan penunjang medis yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.

(4)

Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang medis karena kesalahan petugas (human error) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif yang memerlukan pengulangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.

(2)

Di Paviliun Wijaya Kusuma dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan medical check up.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif setiap pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan, per lokasi (regio), dan jenis alat radiologi.

(2)

Pemeriksaan radiologis yang membutuhkan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu.

(3)

Dalam hal Paviliun Wijaya Kusuma tidak dapat menyediakan bahan kontras, maka penyediaan bahan kontras melalui resep dokter.

(4)

Pemeriksaan USG (Ultra Sono Grafi) termasuk print out (cetakan hasil) kecuali USG Monitor (pemeriksaan kehamilan/janin).

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Rehabilitasi Medis terdiri dari:

 

a.

pelayanan fisioterasi;

 

b.

pelayanan okupasi terapi;

 

c.

pelayanan terapi gymnasium;

 

d.

pelayanan komplementer terapi akupuntur; dan

 

e.

pelayanan konsultasi dan terapi psikologi.

(2)

Tarif setiap pelayanan tindakan dihitung per tindakan, per lokasi (regio), dan jenis alat rehabilitasi medis.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan farmasi Paviliun merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.

(2)

Pelayanan obat dan bahan habis pakai kepada pasien hanya melalui pelayanan instalasi farmasi sesuai dengan formularium RSUD;

(3)

Pelayanan farmasi di Paviliun, meliputi:

 

a.

pelayanan konsultasi/informasi obat;

 

b.

pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer);

 

c.

pelayanan farmasi klinik;

 

d.

pelayanan handling (pencampuran) obat sitostatika.

(4)

Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan bahan atau alat kesehatan habis pakai di luar jasa sarana sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan gizi klinik di Paviliun, meliputi:

 

a.

pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;

 

b.

pelayanan makanan non diet pasien rawat inap; dan

 

c.

pelayanan penyediaan makanan diet khusus.

(2)

Setiap pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.

(3)

Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan Sanitasi dan Sterilisasi Sentral yang dikenai tarif adalah pelayanan desinfeksi ruang perawatan ditujukan untuk mensterilkan ruangan dari penyebab penyakit menular.

(2)

Tarif layanan desinfeksi ruang perawatan berlaku untuk pasien dengan diagnosa penyakit menular dan dikenakan hanya satu kali selama perawatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan transportasi pasien dan/atau pelayanan transportasi jenazah di Paviliun disesuaikan ketersediaan mobil jenazah.

(2)

Besaran dan komponen tarif pelayanan transportasi ambulan atau pelayan transportasi jenazah di Paviliun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Seluruh penerimaan pelayanan kesehatan di RSUD yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD disetor ke Rekening Kas BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)

Pendapatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan akesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSUD.

(3)

Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

(4)

Pelayanan administrasi klaim Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan pada Paviliun Wijaya Kusuma Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd.

SUMANTRI

 

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 18 Maret 2016

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

MEI SUGIARTINI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 13