Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor: 10 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang telah diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;

b.

bahwa klasifikasi golongan pelanggan yang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22);

5.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 21);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP REKENING AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

 

 

 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 21) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Golongan I A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, yaitu pelanggan golongan sosial umum, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tempat-tempat ibadah, termasuk golongan ini antara lain: hydran umum, kamar mandi umum, WC umum, terminal air dimana tempat-tempat tersebut tidak dikomersialkan.

 

(2)

Golongan I B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, yaitu pelanggan golongan sosial khusus, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan bagian sumber dana dari kegiatan tersebut, termasuk golongan ini antara lain: yayasan sosial, pondok pesantren yang santrinya dikenakan biaya, panti asuhan, kamar mandi dan WC untuk umum yang dikomersialkan.

 

(3)

Golongan I C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, yaitu golongan pelanggan golongan sosial khusus, merupakan golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah termasuk golongan ini antara lain: sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Golongan II A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga sederhana yang berfungsi sebagai tempat tinggal.

 

(2)

Golongan II B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga tipe menengah yang berfungsi sebagai tempat tinggal.

 

(3)

Golongan II C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga semi mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal

 

(4)

Golongan II D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, yaitu golongan pelanggan rumah tangga, merupakan golongan pelanggan rumah tangga mewah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan usaha.

 

(5)

Penentuan pelanggan golongan II A, II B, II C dan II D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Golongan IV A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, yaitu golongan pelanggan niaga kecil yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

kios/warung;

 

 

b.

toko kelontong;

 

 

c.

ruko;

 

 

d.

pet shop;

 

 

e.

toko perlengkapan ternak;

 

 

f.

toko onderdil/helm/perlengkapan lainnya;

 

 

g.

bong supit;

 

 

h.

warung makan/kedai;

 

 

i.

usaha servis/bengkel kendaraan, elektronik dan sejenisnya;

 

 

j.

rental komputer/usaha fotokopi/warnet;

 

 

k.

counter HP;

 

 

l.

cargo/jasa pengiriman;

 

 

m.

kursus/pendidikan non formal;

 

 

n.

percetakan/sablon;

 

 

o.

depot isi ulang;

 

 

p.

penjahit/Boutiq;

 

 

q.

baber Shop;

 

 

r.

gedung serba guna;

 

 

s.

florist, pertanian, perkebunan dan peternakan; dan

 

 

t.

pemancingan.

 

(2)

Golongan IV B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, yaitu golongan pelanggan niaga sedang yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

toko mebel;

 

 

b.

toko besi;

 

 

c.

toko garmen;

 

 

d.

toko emas;

 

 

e.

rumah penduduk yang dijadikan penginapan;

 

 

f.

praktek bidan;

 

 

g.

catering ada papan nama;

 

 

h.

salon/spa;

 

 

i.

cuci mobil/motor;

 

 

j.

laundry;

 

 

k.

koperasi/BMT;

 

 

l.

rumah kost maksimal 5 kamar;

 

 

m.

biro perjalanan;

 

 

n.

apotek;

 

 

o.

laboratorium swasta;

 

 

p.

rental kendaraan;

 

 

q.

kantor konsultan/pengacara/notaris/PPAT;

 

 

r.

garasi kendaraan umum;

 

 

s.

gudang/depo;

 

 

t.

grosir; dan

 

 

u.

rumah makan sedang.

 

(3)

Golongan IV C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, yaitu golongan pelanggan niaga cukup besar yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

toko roti/makanan;

 

 

b.

losmen/penginapan/hotel melati/guest house;

 

 

c.

hotel bintang 1;

 

 

d.

praktek dokter;

 

 

e.

poliklinik/klinik kesehatan/klinik bersalin;

 

 

f.

rumah senam/fitnes;

 

 

g.

bengkel resmi dealer kendaraan;

 

 

h.

showroom motor/mobil;

 

 

i.

rumah kost yang memiliki lebih dari 5 kamar; dan

 

 

j.

rumah makan besar.

 

(4)

Golongan IV D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 1 yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

rumah sakit swasta;

 

 

b.

hotel bintang 2;

 

 

c.

restaurant/Cafe;

 

 

d.

bank;

 

 

e.

pom bensin (SPBU)/SPBE;

 

 

f.

gedung olah raga/lapangan olah raga;

 

 

g.

BUMD/BUMN;

 

 

h.

tempat olah raga yang dikelola swasta;

 

 

i.

mini market; dan

 

 

j.

art shop/gallery.

 

(5)

Golongan IV E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 2, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

toserba/supermarket; dan

 

 

b.

hotel bintang 3.

 

(6)

Golongan IV F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 3, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

hotel berbintang 4/hotel yang memiliki fasilitas kolam renang, tempat kebugaran, salon, spa dan dekat dengan pusat perbelanjaan (mall);

 

 

b.

bar dan restoran;

 

 

c.

kelab malam/diskotik/karaoke/tempat hiburan; dan

 

 

d.

kolam renang swasta.

 

(7)

Golongan IV G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7, yaitu golongan pelanggan niaga besar kelas 4, yaitu pelanggan yang memiliki bidang usaha dan memperoleh keuntungan, termasuk golongan ini antara lain:

 

 

a.

hotel berbintang 5/resort/villa dan sejenisnya; dan

 

 

b.

pusat perbelanjaan.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Golongan V A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, yaitu golongan pelanggan industri kecil yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi kecil, termasuk golongan ini adalah industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang.

 

(2)

Golongan V B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, yaitu golongan pelanggan industri sedang yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi sedang, termasuk golongan ini adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 5-19 orang.

 

(3)

Golongan V C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, yaitu golongan pelanggan industri cukup besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi cukup besar, termasuk golongan ini antara lain industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 orang.

 

(4)

Golongan V D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4, yaitu golongan pelanggan industri besar yang dalam kegiatan usaha setiap harinya menggunakan suatu barang atau jasa yang diproses menjadi barang atau jasa yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan klasifikasi besar, termasuk golongan ini antara lain industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Golongan VI A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan khusus pondok pesantren yang santrinya tidak dikenakan biaya, yang kegiatan setiap harinya memberikan pendidikan agama.

 

(2)

Golongan VI B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, yaitu golongan pelanggan khusus, merupakan golongan pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal dan berasrama.

 

(3)

Penentuan pelanggan golongan VI A dan VI B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perhitungan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggan PDAM yang melakukan pembayaran rekening air dan/atau non air setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya dikenakan denda sebesar:

 

 

a.

Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk rekening nominal sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan

 

 

b.

20% (dua puluh persen) dari jumlah nominalnya untuk rekening nominal diatas Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

 

(2)

Pelanggan yang tidak membayar rekening air dan/atau non air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya, akan dilakukan penutupan sementara instalasi air minum selama 7 (tujuh) hari.

 

(3)

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan telah melakukan pembayaran rekening dan denda, instalasi air minum dibuka kembali.

 

(4)

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening dan denda, dilakukan penutupan total dengan pengambilan meter air.

 

(5)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penutupan total sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelanggan belum dapat melunasi rekening dan denda dilakukan pembongkaran instalasi pipa dinas.

 

(6)

Penyambungan kembali instalasi pipa dinas yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan setelah pemohon membayar tunggakan rekening dan denda serta biaya penyambungan baru.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

 

Diundangkan di Kota Mungkid

pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 10