Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor: 1 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air yang ditetapkan oleh Gubernur;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah di Kabupaten Magelang.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;

8.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN MAGELANG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Magelang.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.

8.

Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.

9.

Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah Komponen kompensasi pemulihan dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan.

10.

Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.

11.

Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

HDA ditetapkan dengan memperhitungkan KKP dan KKPP.

(2)

KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam 1 (satu) bulan.

(3)

Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:

 

a.

0 s/d 100 m³;

 

b.

101 s/d 500 m³;

 

c.

501 s/d 1.000 m³;

 

d.

1.001 s/d 2.500 m³;

 

e.

2.501 s/d 5.000 m³;

 

f.

5001 s/d 10.000 m³;

 

g.

lebih dari 10.000 m³.

(4)

KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pemakainya sebagai berikut:

 

a.

Sosial/non niaga;

 

b.

Niaga kecil;

 

c.

Industri kecil dan menengah;

 

d.

Niaga besar; dan

 

e.

Industri besar.

(5)

Pengelompokkan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

 

a.

sosial/non niaga meliputi:

 

 

1.

asrama;

 

 

2.

rumah sakit pemerintah;

 

 

3.

lembaga pendidikan;

 

 

4.

terminal bus;

 

 

5.

pasar;

 

 

6.

real estate; dan

 

 

7.

kelompok usaha lain yang sejenis.

 

b.

niaga kecil meliputi:

 

 

1.

warung/rumah makan;

 

 

2.

kantor swasta;

 

 

3.

rumah sakit swasta;

 

 

4.

poliklinik;

 

 

5.

laboratorium;

 

 

6.

penginapan/mes/apartemen;

 

 

7.

klab malam;

 

 

8.

bar;

 

 

9.

panti pijat;

 

 

10.

salon;

 

 

11.

service station;

 

 

12.

bengkel;

 

 

13.

warung air;

 

 

14.

kolam renang;

 

 

15.

tempat hiburan;

 

 

16.

usaha pertanian/peternakan/kehutanan;

 

 

17.

pergudangan;

 

 

18.

perikanan;

 

 

19.

tambak;

 

 

20.

lapangan golf;

 

 

21.

pasar tradisional; dan

 

 

22.

kelompok usaha lain yang sejenis.

 

c.

industri kecil dan menengah meliputi:

 

 

1.

industri rumah tangga;

 

 

2.

pabrik es;

 

 

3.

karoseri;

 

 

4.

perakitan;

 

 

5.

pengepakan;

 

 

6.

percetakan;

 

 

7.

pengecoran logam;

 

 

8.

furniture; dan

 

 

9.

usaha kelompok lain yang sejenis.

 

d.

niaga besar meliputi:

 

 

1.

hotel berbintang;

 

 

2.

motel;

 

 

3.

restoran;

 

 

4.

jalan tol;

 

 

5.

mall/pasaraya;

 

 

6.

pelabuhan angkutan kereta api; dan

 

 

7.

kelompok usaha lain yang sejenis.

 

e.

industri besar meliputi:

 

 

1.

industri tekstil;

 

 

2.

printing;

 

 

3.

pengolahan;

 

 

4.

garmen;

 

 

5.

makanan;

 

 

6.

minuman;

 

 

7.

air dalam kemasan;

 

 

8.

rokok;

 

 

9.

kertas;

 

 

10.

peleburan besi;

 

 

11.

keramik;

 

 

12.

cat;

 

 

13.

kosmetik; dan

 

 

14.

kelompok usaha lain yang sejenis.

(6)

HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.

(2)

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

(3)

Pengenaan HDA pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(4)

Pengenaan HDA pada Tahun 2019 dan seterusnya sebesar 100% (seratus persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI MAGELANG,
ttd.
ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd.
EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 1