Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 46 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

8.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 1);

9.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

 

3.

Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;

 

4.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

 

5.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

 

6.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

 

7.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

 

8.

Bendahara Khusus Penerima selanjutnya disebut BKP adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran PBB P2 dan melakukan penatausahaan dokumen administrasi PBB P2;

 

9.

Juru pungut/sedahan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, memungut dan menyetorkan pembayaran PBB P2 dari wajib pajak ke BKP;

 

10.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;

 

11.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan;

 

12.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;

 

13.

Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah surat bukti tanda pembayaran sementara atas pembayaran PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT;

 

14.

Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah surat yang digunakan untuk menunjukkan bukti pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang;

 

15.

Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surat bukti setoran yang digunakan Bendahara Khusus Penerima (BKP) untuk menyetorkan ke Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

 

16.

Daftar Penerimaan Harian (DPH) adalah buku pencatatan harian penerimaan pelunasan PBB-P2 yang digunakan juru pungut/sedahan;

 

17.

Buku Pembantu Harian masing-masing desa/kelurahan adalah buku pencatatan harian penerimaan pelunasan PBB P2 yang digunakan Bendahara Khusus Penerima (BKP);

 

18.

Buku Rekapitulasi Mingguan adalah buku pencatatan yang digunakan Bendahara Khusus Penerima (BKP);

 

19.

Buku Kas Umum (BKU) adalah Buku Pencatatan yang digunakan Bendahara Khusus Penerima (BKP) untuk mencatat penerimaan dan penyetoran pelunasan PBB P2.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak melunasi pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD

 

(2)

Pembayaran pajak dilakukan dengan cara sekaligus atau lunas

 

(3)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

 

 

a.

Juru Pungut/Sedahan

 

 

b.

Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kecamatan

 

 

c.

PST (Pelayanan Satu Tempat) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

 

 

d.

Bank yang ditunjuk.

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a apabila melalui juru pungut/sedahan maka Wajib Pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari juru pungut/Sedahan.

 

(2)

Juru Pungut/Sedahan yang menerima pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatatnya ke dalam Daftar Penerimaan Harian (DPH) berdasarkan potongan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

 

(3)

Pembayaran yang terima Juru Pungut/Sedahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kecamatan paling lambat 1 x 24 jam menggunakan STS (Surat Tanda Setoran) dengan melampirkan DPH.

 

(4)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kecamatan mencatat pembayaran dari Juru Pungut/Sedahan pada Buku Pembantu Harian masing-masing desa/kelurahan dan Buku Kas Umum Bendahara Khusus Penerima (BKP) Kecamatan dan selanjutnya menyetorkan ke Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

 

(5)

Dihapus

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, apabila melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP), maka Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari Bendahara Khusus Penerima (BKP).

 

(2)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat ke dalam Buku Pembantu Harian masing-masing Desa/kelurahan dan Buku Kas Umum Bendahara Khusus Penerima (BKP).

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d, apabila melalui bank yang ditunjuk, maka Bank wajib menyampaikan Rekening Koran (RC) kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lambat satu minggu setelah penerimaan.

 

(2)

Nama Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelayanan Satu Tempat (PST) pada Badan pengelolaan Pendapatan Daerah untuk dimasukkan ke Daftar Penerimaan Harian (DPH) dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai dasar Sedahan/Juru Pungut untuk mencabut Surat Tanda Terima Setoran Nomor Obyek Pajak (STTS NOP) yang sudah dibayar

 

(3)

Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Bidang PBB dan BPHTB.

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) melakukan rekapitulasi penerimaan harian dari Juru Pungut/Sedahan, penerimaan harian dari Wajib Pajak dan penerimaan dari transfer bank pada Buku Rekapitulasi Penerimaan Mingguan.

 

(2)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan penerimaan ke Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

 

(3)

dihapus.

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.

 

(2)

Mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

 

(3)

Persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang meliputi:

 

 

a.

Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah

 

 

b.

Obyek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang hasilnya masih terbatas.

 

(4)

Persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (8) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterbitkan

 

 

a.

Sebagai dasar penagihan atas angsuran dan penundaan pembayaran PBB P2 terutang termasuk bunga;

 

 

b.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

 

(2)

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditandatangani pejabat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

 

(3)

Berdasarkan STPD, Wajib Pajak melunasi pajak tertagih.

 

(4)

Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila melalui Juru Pungut/Sedahan, maka Wajib Pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Juru Pungut/Sedahan.

 

(5)

Juru Pungut/Sedahan yang menerima pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat ke dalam Daftar Penerima Harian (DPH) berdasarkan potongan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

 

(6)

Pelunasan yang diterima Juru Pungut/Sedahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) paling lambat 1 x 24 jam.

 

(7)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) mencatat pelunasan dari Juru Pungut/Sedahan pada Suku Pembantu Harian masing-masing Desa/Kelurahan dan Suku Kas Umum Bendahara Khusus Penerima (BKP) dan menyerahkan kepada Juru Pungut/Sedahan STTS apabila pembayaran pelunasan telah rampung.

 

(8)

dihapus

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), apabila melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP), maka Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari Bendahara Khusus Penerima (BKP) apabila pembayaran pelunasan telah rampung.

 

(2)

Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang menerima pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat ke dalam Suku Pembantu Harian Masing-masing desa/kelurahan dan Suku Kas Umum Bendahara Khusus Penerima (BKP).

 

 

 

 

10.

Format lampiran I, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Peraturan ini.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI LOMBOK TENGAH,
ttd.
H. MOH SUMAILI, FT

Diundangkan di Praya
Pada tanggal                        2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
ttd.
H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR