Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 74 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2011;

b.

bahwa seiring dengan perkembangan yang ada dari sisi penganggaran yang ada di Puskesmas, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2011;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pemeriksaan Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk penggunaan dana dari seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut:

 

 

a.

Penggunaan penerimaan dari retribusi UPTD Puskesmas 100% seluruhnya disetorkan ke kas daerah, untuk digunakan 100% bagi operasional Dinas.

 

 

b.

Dikecualikan dari ketentuan huruf a, adalah:

 

 

 

1)

untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 100%;

 

 

 

2)

operasional laboratorium 85%;

 

 

 

3)

puskesmas perawatan (untuk pasien yang dirawat) 85%; dan

 

 

 

4)

Persalinan 85%.

 

(2)

Dari Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan di Laboratorium, diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional UPTD Labkesda diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

 

 

2.

Biaya jasa pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

 

 

3.

Biaya bahan dan alat pada UPTD Labkesda diatur berdasarkan Peraturan Daerah.

 

(3)

Penggunaan dari penerimaan retribusi pemeriksaan kesehatan di UPTD Labkesda diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional dan bahan alat diperuntukan:

 

 

 

a.

Operasional dinas sebesar 15%.

 

 

 

b.

Operasional UPTD Labkesda sebesar 85%.

 

 

2.

Biaya jasa pelayanan sebesar 100% untuk UPTD Labkesda.

 

(4)

Dari penerimaan retribusi rontgen photo diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional sebesar 40%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Biaya Operasional UPTD Puskesmas sebesar 35%.

 

 

 

b.

Biaya pembinaan manajemen Dinas Kesehatan sebesar 20%.

 

 

 

c.

Biaya pemeliharaan UPTD Puskesmas sebesar 25%.

 

 

 

d.

Biaya pengadaan bahan penunjang di UPTD Puskesmas sebesar 20%.

 

 

2.

Biaya jasa pelayanan sebesar 30%, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Biaya pembinaan unsur SDM di UPTD Puskesmas sebesar 25%.

 

 

 

b.

Biaya jasa radiografer sebesar 20%.

 

 

 

c.

Biaya transport konsultan sebesar 35%.

 

 

3.

Biaya bahan dan alat sebesar 30%, dengan rincian penggunaan biaya bahan dan alat radiologi di UPTD Puskesmas sebesar 100%.

 

(5)

Dari penerimaan retribusi kendaraan ambulance/mobil jenazah diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional UPTD Puskesmas/UPTD Labkesda sebesar 50%

 

 

2.

Biaya operasional dinas sebesar 50%

 

(6)

Dari penerimaan retribusi pemeriksaan haji diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional UPTD Puskesmas sebesar 20%

 

 

2.

Biaya jasa medis/paramedis sebesar 80%

 

(7)

Dari penerimaan retribusi kunjungan pasien yang dirawat diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional UPTD Puskesmas sebesar 50%

 

 

2.

Biaya jasa medis/paramedis sebesar 50%

 

(8)

Dari penerimaan retribusi persalinan diatur sebagai berikut:

 

 

1.

Biaya operasional UPTD Puskesmas sebesar 20%

 

 

2.

Biaya jasa medis/paramedis sebesar 70%

 

 

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI KUNINGAN,
ttd.
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
ttd.
YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 26