Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor: 26 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2009;

b.

bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;

7.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Kuningan;

b.

Bupati adalah Bupati Kuningan;

c.

Kecamatan/Desa/Kelurahan adalah Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;

d.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan;

e.

Target adalah Pokok Ketetapan PBB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;

f.

Intensifikasi adalah upaya untuk mempercepat pembayaran atau pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan;

g.

Bank adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak baik secara perorangan maupun kolektif melalui Kolektor yang ditunjuk;

h.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang memuat daftar nama-nama Wajib Pajak serta besarnya ketetapan pajak;

i.

Kolektor adalah petugas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk menerima setoran PBB dari Petugas Pemungut serta menyetorkan ke Bank;

j.

Buku blok adalah buku pegangan Petugas Pemungut PBB yang memuat daftar Wajib Pajak yang sudah dan belum membayar PBB;

k.

Daftar Penerimaan Harian selanjutnya disebut DPH adalah formulir yang memuat nama-nama Wajib Pajak yang membayar melalui petugas di Desa/Kelurahan;

l.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan;

m.

Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda setoran PBB yang dikeluarkan oleh Bank;

n.

Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas dari Desa/Kelurahan;

o.

Buku Setoran adalah buku pegangan kolektor PBB yang memuat jumlah ketetapan pajak yang telah dibayarkan oleh Kolektor ke Bank.

 

 

 

 

 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan penghargaan.

 

 

 

 

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

Kecepatan dalam pencapaian/realisasi target penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan yang dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari Tempat Pembayaran, diberikan bobot penilaian 60 poin.

b.

Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB, diberikan bobot penilaian 35 poin.

c.

Aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5 poin.

 

 

 

 

Pemberian bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan perhitungan:

 

 

 

 

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Desa/Kelurahan dengan nilai akhir sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada aspek pendukung dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain: Tanggal pelunasan berdasarkan Bukti setoran dari Bank dan jam waktu setor.

 

 

 

 

 

Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan besaran target penerimaan sebagai berikut:

 

 

 

 

(1)

Desa/Kelurahan yang lunas dan masuk dalam nominasi terbaik Tingkat Kabupaten namun tidak masuk dalam peringkat terbaik I, II, III, IV, V dan VI maka bagi Desa/Kelurahan tersebut berpeluang untuk menjadi Desa/Kelurahan terbaik Tingkat Kecamatan dan mendapat penghargaan serta hadiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2)

Kecamatan yang masuk dalam kelompok kategori VI (ketetapan diatas Rp500 Juta), disamping percepatan pelunasan nilai tertinggi akan diperhitungkan berdasarkan besaran prosentase atas realisasi penerimaan target Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Desa/Kelurahan dengan target diatas Rp150.000.000 apabila realisasi penerimaan diatas 95 % diberikan insentif dengan klasifikasi, sebagai berikut:

a.

(1)

Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp150.000.000 s.d Rp200.000.000 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000

 

(2)

Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp200.000.000 s.d Rp300.000.000 diberikan insentif sebesar Rp1.250.000

 

(3)

Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp300.000.000 s.d Rp400.000.000 diberikan insentif sebesar Rp1.500.000

 

(4)

Desa/Kelurahan dengan target penerimaan > Rp400.000.000 diberikan insentif sebesar Rp1.750.000

b.

Untuk Kecamatan Kuningan apabila realisasi penerimaan mencapai lebih dari 95%, diberikan insentif sebesar Rp2.000.000

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menetapkan penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2)

Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan dari unit kerja teknis terkait maupun hasil tinjauan langsung oleh Tim Penilai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

 

 

 

 

(1)

Jumlah penerima penghargaan dan besarnya hadiah untuk masing-masing kelompok berdasarkan kategori target disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2)

Penerima penghargaan serta bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Teknis Pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 15 September 2010

BUPATI KUNINGAN

dto.

AANG HAMID SUGANDA

 

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 17 September 2010 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

dto.

NANDANG SUDRAJAT

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 27