Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor: 28 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2007 telah diatur mengenai pembagian hasil penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;

b.

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB Sektor Perdesaan adalah 9% (sembilan per seratus) yang merupakan bagian Daerah, kemudian dalam pembagiannya dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pengaturan sebagai berikut:

 

(2)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB Sektor Perkotaan adalah 9% (sembilan per seratus) yang merupakan bagian Daerah, kemudian dalam pembagiannya dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pengaturan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB bagi Aparat Kabupaten dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pembagian diatur sebagai berikut:

 

a.

Untuk Tim Intensifikasi PBB sebesar 47% dengan perincian sebagai berikut:

 

 

 

b.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo (Instansi Pelaksana) 53,00%.

(2)

Pembagian untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB bagi Aparat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pembagian diatur sebagai berikut:

 

(2)

Bagi Kecamatan yang karena keadaan tertentu tidak terdapat staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Unsur Pendukung dimaksud ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Camat.

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB bagi Aparat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pembagian diatur sebagai berikut:

 

(2)

Pembagian hasil penerimaan BP-PBB bagi Aparat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan 100% (seratus per seratus) dengan pembagian diatur sebagai berikut:

 

(3)

Bagi Desa yang karena keadaan tertentu tidak terdapat pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembagiannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Penjabat Kepala Desa.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan; dan

b.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkotaan dan Perdesaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd.

H. TOYO SANTOSO DIPO

 

Diundangkan di Wates

pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

SO’IM

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E