Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor: 21 Tahun 2017

 

 

 

a.

bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bumi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

2.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

3.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanda simpul, dimana fungsi, design dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

4.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

5.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

6.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

7.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

8.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

9.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

11.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

12.

Indeks Komponen adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam presentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel atau faktor tertentu.

13.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

15.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta untuk mendukung terwujudnya kemandirian Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Komponen penghitungan penetapan besaran tarif retribusi meliputi:

 

a.

pemanfaatan ruang;

 

b.

keamanan; dan

 

c.

kepentingan umum.

(2)

Parameter komponen penghitungan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu lokasi keberadaan menara telekomunikasi dikaitkan dengan peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3)

Parameter komponen penghitungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu ketinggian dari setiap menara telekomunikasi.

(4)

Parameter komponen penghitungan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jenis menara tunggal/bersama dan jumlah penduduk dalam desa sebagai lokasi menara telekomunikasi.

(5)

Komponen penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Indeks komponen dihitung berdasarkan hasil perkalian antara bobot komponen dengan skoring parameter komponen.

(2)

Indeks komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi ditentukan selama 1 (satu) tahun.

(2)

Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menara telekomunikasi baru terhitung sejak diterbitkannya perizinan pendirian menara telekomunikasi sampai tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat retribusi terutang yaitu pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Penentuan saat retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut keadaan objek retribusi pada tanggal 1 Januari.

(1)

Batas penyetoran untuk setiap masa retribusi ditentukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menara telekomunikasi baru batas waktu pembayaran retribusi tanggal 15 Desember tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.

(2)

Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau ke Kas Daerah melalui transfer antar bank.

(3)

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran.

(3)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau permohonan keringanan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bupati dapat memberikan keringanan retribusi atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

(3)

Pemberian pengurangan retribusi dapat diberikan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

(4)

Bentuk dan isi SKRD keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara permohonan pengurangan retribusi sebagai berikut:

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan; dan

b.

dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika memberikan jawaban atas permohonan dari Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan pemberian pengurangan retribusi sebagai berikut:

a.

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika atas nama Bupati menetapkan besarnya pemberian pengurangan retribusi; dan

b.

pemberian pengurangan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

(2)

Berdasarkan pemberitahuan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika menerbitkan SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

(2)

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang komunikasi dan informatika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana ayat (1) harus memberikan telaah dan kajian kepada Bupati.

(3)

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pencairan untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai berikut:

a.

Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD;

b.

Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan;

d.

berdasarkan persetujuan pencairan Bupati, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (SPP-LSPPKD) untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan

e.

Bendahara pengeluaran PPKD melakukan transfer atas pengembalian pendapatan daerah tahun sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Selain sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa:

 

a.

teguran tertulis;

 

b.

penghentian sementara kegiatan; dan

 

c.

pencabutan tetap izin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi apabila setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran belum memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi.

(2)

Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(3)

Apabila setelah teguran ketiga/terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, Tim Pengawas dan Pengendali Menara Telekomunikasi memberikan sanksi berupa pemasangan tanda peringatan tunggakan retribusi di lokasi menara dan penyegelan pintu masuk menara.

(4)

Apabila setelah sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara telekomunikasi belum memenuhi kewajiban membayar, Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan perintah penghentian sementara kegiatan kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

(5)

Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara telekomunikasi belum memenuhi kewajibannya, Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pencabutan tetap izin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi tahun 2017 terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

(2)

Pembayaran Retribusi berdasarkan masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 Desember 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Juni 2017
BUPATI KULON PROGO,
ttd.
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
ttd.
ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 23