Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor: 5 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

10.

Peraturan Daerah Kabupeten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 49);

12.

Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 39);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1.

Mengubah semua istilah sebagai berikut:

 

a.

Istilah “Pemerintah Daerah” diubah menjadi “Pemerintah Kabupaten”;

 

b.

Istilah “Kepala Daerah” diubah menjadi “Bupati”.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 

a.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;

 

b.

Bupati adalah Bupati Kudus;

 

c.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus;

 

d.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;

 

e.

Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus;

 

f.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;

 

g.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus;

 

h.

Tempat Khusus Parkir adalah Tempat Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;

 

i.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian fasilitas-fasilitas di tempat khusus parkir.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Halaman Parkir Pusat Perbelanjaan dan Hiburan Plasa Kudus;

 

 

b.

Halaman Pasar Kliwon;

 

 

c.

Halaman Taman Bojana;

 

 

d.

Halaman Pasar Bitingan;

 

 

e.

Pangkalan Truck Klaling Kecamatan Jekulo;

 

 

f.

Halaman Pasar Jember;

 

 

g.

Halaman Pasar Piji;

 

 

h.

Halaman dan gedung parkir Mall Kudus (Ramayana); dan

 

 

i.

Halaman Rumah Sakit Daerah.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada setiap tempat khusus parkir ditempatkan petugas parkir yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan di bawah koordinasi Dinas Perhubungan.

 

(2)

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban untuk:

 

 

a.

memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat khusus parkir yang menjadi tanggung jawabnya;

 

 

b.

menyerahkan karcis retribusi tempat khusus parkir;

 

 

c.

menerima pembayaran retribusi tempat khusus parkir;

 

 

d.

menyetorkan penerimaan pembayaran retribusi tempat khusus parkir kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perhubungan atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

e.

menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjuk dan menugaskan kepada:

 

a.

Dinas Perhubungan untuk:

 

 

1.

melaksanakan pengelolaan tempat khusus parkir, antara lain meliputi kegiatan:

 

 

 

a)

penunjukan petugas tempat khusus parkir;

 

 

 

b)

penempatan petugas pada masing-masing tempat khusus parkir;

 

 

 

c)

penyiapan lokasi parkir;

 

 

 

d)

pembinaan petugas tempat khusus parkir.

 

 

2.

bertanggung jawab atas penyetoran retribusi tempat khusus parkir ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

3.

mengadakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

 

4.

memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap:

 

 

 

a)

penentuan tambahan lokasi tempat-tempat khusus parkir;

 

 

 

b)

permohonan keringanan dan pembebasan retribusi tempat khusus parkir.

 

b.

Badan Pengawasan Daerah untuk melaksanakan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini.

 

c.

Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Maret 2006
BUPATI KUDUS,
Ttd.
MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Ttd.
BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 13