Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor: 9 Tahun 2015

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah, Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/191/418.57/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Berita Acara Nomor 050/1808/418.57/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Instansi Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Pencapaian Kinerja Tertentu diatur dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 8);

18.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 36).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Kediri.

2.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

12.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan kinerja tertentu.

(2)

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

(3)

Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis Pajak dan jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

(2)

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(3)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan

 

c.

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

 

d.

Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(4)

Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pejabat dan pegawai pada:

 

a.

Dinas Pendapatan Daerah;

 

b.

Dinas Perhubungan;

 

c.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

 

d.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

 

e.

Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu;

 

f.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

 

g.

Dinas Peternakan dan Perikanan;

 

h.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

 

i.

Dinas Pekerjaan Umum;

 

J.

Dinas Kesehatan;

 

k.

Dinas Pertanian;

 

l.

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi;

 

m.

Bagian Umum;

 

n.

Kecamatan Pare; dan

 

o.

Kelurahan Pare.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:

 

a.

kinerja Instansi;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

 

c.

pendapatan daerah; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(5)

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, bertugas melaksanakan pemungutan:

 

a.

Pajak:

 

 

1.

Hotel;

 

 

2.

Restoran;

 

 

3.

Hiburan;

 

 

4.

Reklame;

 

 

5.

Penerangan Jalan;

 

 

6.

Air tanah;

 

 

7.

Mineral bukan logam dan batuan;

 

 

8.

Parkir;

 

 

9.

Sarang burung walet;

 

 

10.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

 

 

11.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

 

b.

Retribusi:

 

 

1.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

 

2.

Pelayanan Pasar; dan

 

 

3.

Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai:

 

 

 

a)

Pemakaian Tanah;

 

 

 

b)

Pemakaian kios/pertokoan/gudang; dan

 

 

 

c)

Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan.

(2)

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

b.

Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

c.

Terminal;

 

d.

Penyeberangan di Air;

 

e.

Izin Trayek; dan

 

f.

Pemakaian Kekayaan Daerah mengenai pemakaian tanah untuk terop.

(3)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan

 

b.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

(4)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(5)

Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Izin Mendirikan Bangunan; dan

 

b.

Izin Gangguan;

 

untuk bulan Januari tahun 2015.

(6)

Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Izin Mendirikan Bangunan; dan

 

b.

Izin Gangguan;

 

untuk bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2015.

(7)

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian laboratorium kesehatan hewan, Pemakaian sarana laboratorium perikanan, Pemakaian klinik hewan, Pemakaian kolam ikan dan kolam pemancingan;

 

b.

Rumah Potong Hewan; dan

 

c.

Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(8)

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian rumah dinas di lingkungan sekolah dasar.

(9)

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian alat berat dan Pemakaian alat penelitian laboratorium jalan.

(10)

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian rumah dinas di lingkungan UPTD Puskesmas.

(11)

Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf k, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(12)

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf I, bertugas melaksanakan pemungutan Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai pemakaian tanah pengairan.

(13)

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf m, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian lapangan olahraga, Pemakaian Gedung Bagawanta Shari, Pemakaian Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul dan Pemakaian Rumah Dinas di lingkungan Kantor Kecamatan.

(14)

Kecamatan Pare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf n, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian Sanggar Budaya Pare.

(15)

Kelurahan Pare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf o, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai Pemakaian Gedung Serbaguna Pare.

 

 

 

 

 

 

 

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.

(2)

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

 

 

 

 

 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi harus menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

Penganggaran Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.

(3)

Penganggaran Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/191/418.57/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Nomor 050/1808/418.57/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu disusun Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Februari 2015
BUPATI KEDIRI,
ttd.
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd.
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 9