Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor: 14 Tahun 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta upaya untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah, Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur mengenai kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 5);

17.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 72);

18.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 61);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bupati adalah Bupati Kediri.

2.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

7.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi.

12.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan kinerja tertentu.

(2)

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

(3)

Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

(2)

Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(3)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

 

b.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

 

c.

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan

 

d.

Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(4)

Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pejabat dan pegawai pada:

 

a.

Badan Pendapatan Daerah;

 

b.

Dinas Perhubungan;

 

c.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

 

d.

Dinas Perdagangan;

 

e.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

f.

Dinas Perikanan;

 

g.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

 

h.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

 

i.

Satuan Polisi Pamong Praja;

 

j.

Dinas Lingkungan Hidup;

 

k.

Dinas Pertanian dan Perkebunan;

 

l.

Bagian Umum.

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:

 

a.

kinerja Instansi;

 

b.

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

 

c.

pendapatan daerah; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(3)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(4)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(5)

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka insentif diberikan untuk triwulan Ill dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, bertugas melaksanakan pemungutan:

 

a.

Pajak:

 

 

1)

Hotel;

 

 

2)

Restoran;

 

 

3)

Hiburan;

 

 

4)

Reklame;

 

 

5)

Penerangan Jalan;

 

 

6)

Air tanah;

 

 

7)

Mineral bukan logam dan batuan;

 

 

8)

Parkir;

 

 

9)

Sarang burung walet;

 

 

10)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

 

 

11)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

 

b.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengenai pemanfaatan tanah untuk pemasangan reklame.

(2)

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

a.

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

b.

Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

c.

Penyeberangan di Air; dan

 

d.

Izin Trayek.

(3)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(4)

Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

1)

Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

2)

Pelayanan Pasar; dan

 

3)

Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai:

 

 

1)

Pemakaian Tanah;

 

 

2)

Pemakaian kios/pertokoan/gudang; dan

 

 

3)

Pemakaian timbangan ternak di pasar hewan.

(5)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

(6)

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

1)

Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

2)

Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(7)

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi:

 

1)

Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

2)

Rumah Potong Hewan;

 

3)

Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(8)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, mengenai penyewaan alat berat.

(9)

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

(10)

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

(11)

Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf k, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(12)

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf l, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi.

(2)

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

 

 

 

 

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi harus menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

Penganggaran insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah, serta belanja jasa insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

(3)

Penganggaran insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan retribusi daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah.

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Pemberian insentif kepada Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak/Retribusi, dan Kepala Desa/Lurah dimulai pada bulan Januari 2021.

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal, 26 April 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

 

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd.

DEDE SUJANA

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 14