Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor: 52 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang ­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH KABUPATEN KARIMUN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karimun

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3.

Bupati adalah Bupati Karimun.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Penagihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

6.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

7.

Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

8.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

9.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan/atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang­ undangan perpajakan.

11.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha ·yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

12.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

13.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

14

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat KSPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

15.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa dengan dan/atau bunga.

16.

Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang terutang dalam satu tahun pajak.

17.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang dapat menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

18.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

19.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dalam hal:

a.

Pembetulan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar dalam penerbitannya;

b.

Pembatalan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar;

c.

Pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan

d.

Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembetulan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SSPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

a.

Kesalahan tulis;

b.

Kesalahan hitung; dan/atau

c.

Kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ undangan tentang pajak daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan pembetulan dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;

b.

Surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan

c.

Melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya :

 

1.

Fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor/NPWPD);

 

2.

Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang dikuasakan; dan

 

3.

data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT tersebut tidak benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembetulan SPPT PSS-P2, STPD, SKPD, SKPDKS, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar penerbitannya sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.

(2)

Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Sapenda dapat menunjuk Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

(3)

Hasil penelitian setempat sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(4)

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SPPT PSS-P2, STPD, SKPD, SKPDKS, dan/atau SKPDKST yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan Pajak Daerah.

(5)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatalan SPPT PSS-P2, STPD, SKPD, SKPDKS, dan/atau SKPDKST yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

a.

SPPT PSS-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKST ganda;

b.

Objek pajak tidak ada;

c.

Objek pajak merupakan fasilitas umum;

d.

Objek atau subjek pajak dinyatakan batal demi hukum; dan/atau

e.

Penetapan Wajib Pajak atas objek pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan pembatalan dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;

b.

Surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;

c.

Melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya:

 

1.

Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor/NPWPD);

 

2.

Surat kuasa bermaterai 6000 bagi yang dikuasakan; dan

 

3.

data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT tersebut tidak benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembatalan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar penerbitannya sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.

(2)

Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Bapenda dapat menunjuk Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

(3)

Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(4)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan Pajak.

(5)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan Wajib Pajak.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak jangka·waktu berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dan harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

a.

setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;

b.

permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;

c.

surat kuasa bermaterai 6.000 (apabila dikuasakan);

d.

SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan

e.

surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan harus disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama:

 

a.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, STPD, SKPD , SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;

 

b.

3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; atau

 

c.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(2)

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila:

 

a.

Tidak memiliki tunggakan pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohon pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

b.

Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.

(2)

Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat membentuk Tim yang terdiri dari pejabat dan pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

(3)

Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(4)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.

(5)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak .

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dilakukan terhadap:

 

a.

kekhilafan Wajib Pajak; atau

 

b.

bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(3)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(4)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam hal:

 

a.

Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; atau

 

b.

bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

(5)

Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan surat keputusan atas angsuran terhadap SPPT PBB­ P2/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan kembali Mahkamah Agung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.

(2)

Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.

(3)

Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau badan memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit untuk menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.

(4)

Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam, bencana nasional atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;

 

b.

Wajib Pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dimana Wajib Pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan; atau

 

c.

Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diauditakuntan public atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pajak dan/atau permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan/atau kondisi tertentu wajib pajak berupa mengalami force majeure berupa bencana alam dan/atau hilang dan/atau terbakar.

(5)

Wajib pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c diberikan penghapusan sanksi administrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dalam hal kesalahan administrasi oleh petugas pajak atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi.

(2)

Kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

 

a.

Keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT sehingga Wajib Pajak mendapatkan SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah;

 

b.

Wajib Pajak Mengajukan Permohonan pengurangan Pajak Daerah, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi karena kesalahan Petugas Pajak selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administrasi.

(4)

Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

 

a.

Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah (pengajuan oleh ahli waris);

 

b.

Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;

 

c.

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi;

 

d.

Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administrasi mengalami force majeure berupa musibah seperti terkena musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(5)

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan penghapusan sanksi administrasi.

(6)

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam hal:

 

a.

Gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran pajak daerah; atau

 

b.

Gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran pajak daerah sebesar persentase sanksi administrasi yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.

(7)

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :

 

a.

Diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam hal musibah· yang terjadi mengakibatkan kerusakan oleh objek pajak lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen);

 

b.

Diberikan pengurangan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak kurang dari 50% (lima puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dalam pasal 19 ayat (3), harus memenuhi ketentuan :

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;

 

b.

Surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:

 

 

1.

Nama dan alamat Wajib Pajak; .

 

 

2.

NPWPD;

 

 

3.

Jenis pajak;

 

 

4.

Jumlah, sanksi administrasi;

 

 

5.

Besar pengurangan yang dimohon; dan

 

 

6.

Alasan yang mendasari diajukannya permohonan.

 

c.

Disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPPT PBB-P2, STPD, SKPD, SKPDKB atau KSPDKBT kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

d.

Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak; dan/atau

 

e.

Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa.

(2)

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

 

a.

Fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan;

 

b.

Surat kuasa jika dikuasakan;

 

c.

Fotokopi SPPT PBB-P2;

 

d.

Fotokopi STPD;

 

e.

Fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;

 

f.

Fotokopi bukti pelunasan pokok pajak;

 

g.

Surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan

 

h.

Bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan.

(3)

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima sebagian.

(4)

Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(5)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian dan menuangkannya dalam Laporan Hasil Penelitian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan.

(2)

Penerbitan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu.

(3)

Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

 

a.

Kepentingan Daerah dalam rangka:

 

 

1.

Percepatan target penerimaan; dan/atau

 

 

2.

Penggalian potensi piutang Pajak Daerah.

 

b.

Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau

 

c.

Kepentingan sosial kemanusiaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administrasi, tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi dan sebaliknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI KARIMUN,
ttd.
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,
ttd.
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 53