Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor: 43 Tahun 2017

 

 

 

 

a. 

bahwa sehubungan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk tahun 2017 mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak PBB terhutang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan;

b.

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membuat mekanisme pengurangan secara massal nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2017 dalam rangka memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuaian nilai jual objek pajak tahun 2017;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian NJOP Tahun 2017;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16);

4.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

5.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2012 tentang Standart Operating Procedures (SOP) Pelayananan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NJOP TAHUN 2017.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2.

Bupati adalah Bupati Karawang.

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.

5.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

7.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

8.

Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan atas pokok ketetapan pajak PBB-P2 yang diberikan kepada setiap objek pajak berdasarkan persentase terhadap ketetapan pajak PBB-P2 terhutang.

 

 

 

 

(1)

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pemberian pengurangan PBB-P2.

(2)

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

a.

pemberian pengurangan;

b.

besaran pengurangan;

c.

pengecualian; dan

d.

masa pemberian pengurangan.

 

 

 

 

(1)

Pengurangan PBB-P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang.

(2)

Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap besarnya ketetapan pajak terhutang.

(3)

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi subjek pajak yang mengajukan keberatan atas pembayaran PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

(4)

Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang tidak mempunyai piutang pajak.

(5)

Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan masa waktu sebagai berikut:

 

a.

Wajib Pajak dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dapat diberikan masa waktu pengurangan PBB-P2 selama 1 (satu) Tahun;

 

b.

Wajib Pajak dengan bentuk Badan Hukum Commanditaire Vennotschap (CV) dapat diberikan masa waktu pengurangan PBB-P2 selama 2 (dua) Tahun;

 

c.

Wajib Pajak Perorangan, Rumah Tinggal, Tanah Kosong dapat diberikan masa waktu pengurangan PBB-P2 selama 2 (dua) Tahun.

 

Pasal 5

Pemberian pengurangan besaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan 9 (Sembilan) kategori sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Besaran pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan besaran pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Kewenangan Pengurangan Besaran Nilai Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sesuai dengan nilai klasifikasi;

(2)

Nilai Klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) sebagai berikut:

 

a.

Penetapan Pengurangan Nilai Ketetapan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Bupati;

 

b.

Penetapan Pengurangan Nilai Ketetapan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;

 

c.

Penetapan Pengurangan Nilai Ketetapan sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

Pemberian pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan rumusan perhitungan pemberian pengurangan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikecualikan bagi wajib pajak yang mengalami penyesuaian NJOP dengan kenaikan ketetapan sampai dengan 40% (empat puluh persen) tidak mendapat pengurangan.

 

 

 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah ketetapan PBB-P2 yang baru terbit di tahun 2017 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak.

 

 

 

 

Pemberian pengurangan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP hanya berlaku untuk SPPT tahun pajak 2017.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

 

 

 

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2017
BUPATI KARAWANG,
ttd.
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,
ttd.
TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 NOMOR 43