Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk tahun 2016 mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan;

b.

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membuat mekanisme pengurangan secara massal nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2016 dalam rangka memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hasil penyesuaian nilai jual objek pajak tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memerlukan pengaturan mengenai pemberian pengurangan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian NJOP tahun 2016.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12 Seri B).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2.

Bupati adalah Bupati Karawang.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

5.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

6.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.

7.

Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 yang diberikan kepada setiap objek pajak berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun sebelumnya.

 

 

 

 

(1)

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pemberian pengurangan PBB-P2.

(2)

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

a.

pemberian pengurangan;

b.

besaran pengurangan;

c.

pengecualian; dan

d.

masa pemberian pengurangan.

 

 

 

 

(1)

Pengurangan PBB-P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan pokok ketetapan PBB-P2 yang terhutang.

(2)

Perhitungan pengurangan diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan atau selisih ketetapan tahun sebelumnya.

(3)

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pembayaran PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.

(4)

Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang tidak mempunyai piutang Pajak.

 

 

 

 

(1)

Pemberian pengurangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan 9 (sembilan) kategori besaran pokok NJOP.

(2)

Ketentuan mengenai besaran pokok NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

(1)

Besaran pengurangan pokok NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan besaran pengurangan NJOP PBB-P2.

(2)

Ketentuan mengenai besaran pengurangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

(1)

Pemberian pengurangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan rumusan perhitungan pemberian pengurangan.

(2)

Ketentuan mengenai rumusan perhitungan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

Dikecualikan bagi wajib pajak yang mengalami penyesuaian NJOP dengan kenaikan ketetapan sampai dengan 40% (empat puluh persen) tidak mendapat pengurangan.

 

 

 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah ketetapan PBB-P2 yang baru terbit di tahun 2015 akibat pendaftaran baru atau mutasi sebagian objek pajak.

 

 

 

 

Pemberian pengurangan PBB-P2 yang naik akibat penyesuaian NJOP hanya berlaku untuk SPPT tahun pajak 2016.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

 

 

 

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2016
BUPATI KARAWANG,
ttd
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,
ttd.
TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 27.