Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor: 28 Tahun 2012

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 7 Seri C);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

10.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

11.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

12.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

13.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

16.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

22.

Cost Reproduction New yang selanjutnya disingkat CRN adalah estimasi biaya untuk menentukan nilai NJOP sebuah bangunan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tahun 2003.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan retribusi penyelenggaraan/operasional menara telekomunikasi.

 

 

 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a.

memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam retribusi pengendalian menara bersama telekomunikasi;

b.

menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; dan

c.

meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah;

 

 

 

 

BAB II
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 

(1)

Tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua per seratus) dari nilai jual objek pajak (NJOP) menara yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

(2)

Tarif retribusi merupakan penjumlahan dari nilai variabel dalam satuan prosentase dikalikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP), yang perhitungannya berdasarkan analisa CRN.

(3)

NJOP yang dimaksud dalam ayat (2), adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
 

(1)

Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terhutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.

(2)

Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(3)

Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:

 

a.

disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau

 

b.

disetor melalui bendahara penerimaan;

(4)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas darah dan/atau bendahara penerimaan SKPD pengguna barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(5)

Bendahara penerimaan SKPD pengguna barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.

(6)

Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
 

(1)

Pejabat menerbitkan STRD apabila:

 

a.

retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

b.

dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau

 

c.

wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

(2)

Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.

(3)

Sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan tanggal pembayaran.

(4)

Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(5)

Jatuh tempo pembayaran dengan diterbitkannya surat teguran ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat teguran tersebut.

(6)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

(7)

Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3)

Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3)

Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

 

a.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan retribusi;

 

b.

daftar umur piutang retribusi;

 

c.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi;

 

d.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5)

Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita acara.

(6)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.

(7)

Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud.

 

 

 

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juli 2012
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C.