Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor: 16 Tahun 2013

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013;

b.

bahwa agar Peraturan Daerah tersebut dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu petunjuk pelaksanaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 8);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4.

Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.

6.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.

7.

Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada hewan milik klien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau jasa pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dilaksanakan oleh UPT Pusat Kesehatan Hewan.

8.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

10.

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan kesehatan pada UPT Pusat Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

11.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15.

Petugas adalah personel yang bertugas memungut retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

(1)

SKRD diterbitkan setelah Wajib Retribusi selesai mendapatkan pelayanan.

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur yang berisi identitas pasien, jenis, dan volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

(3)

Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap tiga:

 

1.

lembar pertama untuk Wajib Retribusi;

 

2.

lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Dinas; dan

 

3.

lembar ketiga untuk Petugas;

(4)

Bentuk dan isi faktur sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilaksanakan di UPT atau di tempat mendapatkan pelayanan.

(2)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas atau di tempat pelayanan lain yang ditetapkan Kepala Dinas.

(3)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan sebelum meninggalkan UPT atau sebelum petugas meninggalkan tempat mendapatkan pelayanan.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan penagihan.

(2)

Penagihan dilaksanakan melalui prosedur:

 

a.

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, kepada wajib retribusi akan diberikan surat tagihan; dan

 

b.

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

(3)

Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.

(3)

Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

 

a.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi;

 

b.

daftar umum piutang retribusi;

 

c.

surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan/atau

 

d.

keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

(5)

Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format berita acara.

(6)

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi.

(7)

Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

(8)

Contoh Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati.

(2)

Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi:

 

a.

fotokopi perhitungan SKRD;

 

b.

fotokopi identitas dapat berupa KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga atau identitas lain; dan

 

c.

alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diketahui Kepala Desa dan/atau Instansi lain yang terkait.

(3)

Alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi pada ayat (2) huruf c antara lain:

 

a.

terjadinya bencana alam;

 

b.

terjadi wabah penyakit hewan menular; dan

 

c.

wajib retribusi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau Instansi lain yang terkait.

(4)

Dinas wajib melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

(5)

Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan atas nama Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.

(6)

Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(7)

Keputusan atas permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:

 

a.

mengabulkan/menerima secara keseluruhan;

 

b.

mengabulkan/menerima sebagian; atau

 

c.

menolak.

(8)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 16