Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor: 503 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1905 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 9).

 

 

 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Garut.

4.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Garut.

7.

Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

14.

Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

15.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

16.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

17.

Zona Parkir adalah wilayah parkir yang ditentukan berdasarkan frekuensi kendaraan yang parkir pada satu lokasi.

18.

Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

19.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

20.

Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

21.

Tempat parkir pada badan jalan (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.

22.

Fasilitas di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir di luar badan jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

23.

Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.

24.

Jalur Sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

25.

Jalur Gang adalah jalur antara dua daratan ruang parkir yang berdekatan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan berdasarkan klasifikasi zona parkir, yaitu:

 

a.

zona I; dan

 

b.

zona II.

(2)

Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

a.

zona I, meliputi:

 

 

 

 

 

b.

zona II, meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan parkir pada tempat khusus parkir, merupakan pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di wilayah:

 

a.

Kawasan Hotel Cipanas Indah;

 

b.

Pasar Guntur;

 

c.

Pasar Wanaraja;

 

d.

Pasar Limbangan;

 

e.

Pasar Leles;

 

f.

Pasar Samarang;

 

g.

Pasar Cibodas;

 

h.

Pasar Andir Bayongbong;

 

i.

Pasar Cilimus;

 

j.

Pasar Bojongloa;

 

k.

Pasar Cikajang; dan

 

l.

Pasar Pameungpeuk.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan pelayanan parkir yang diberikan pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan parkir sesuai jenis tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dipungut dengan menggunakan karcis.

(2)

Setiap orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir, diberikan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda pembayaran retribusi.

(3)

Pemberian karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemberian karcis dilakukan setelah menggunakan jasa pelayanan parkir

 

b.

untuk pelayanan parkir pada tempat khusus parkir, pemberian karcis dilakukan pada saat kendaraan bermotor akan menggunakan jasa pelayanan parkir

(4)

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan parkir di tepi jalan umum atau pada tempat khusus parkir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, dimanfaatkan untuk menutup biaya penyediaan jasa, yang meliputi:

 

a.

biaya administrasi, yaitu penyediaan karcis

 

b.

biaya operasi dan pemeliharaan, yaitu:

 

 

1.

jasa petugas pemungut retribusi;

 

 

2.

pemeliharaan sarana dan prasarana parkir; dan

 

 

3.

pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

 

c.

biaya modal, yaitu pengadaan sarana dan prasarana parkir.

(2)

Pelaksanaan pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(2)

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI GARUT,

ttd

ACENG H.M. FIKRI

 

Diundangkan di Garut

pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011 NOMOR 35