Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor: 12 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

b.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi jasa umum, Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

5.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

6.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Demak.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Demak.

4.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak adalah Perangkat Daerah yang menangani Pasar Daerah di Kabupaten Demak.

5.

Toko/Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang beratap dan dibatasi dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perdagangan/jasa.

6.

Los adalah bangunan beratap yang tidak mempunyai dinding atau bangsal yang dipergunakan untuk mendasarkan/menjajakan dagangan atau menyimpan barang dagangan.

7.

Klasifikasi adalah Pengelompokan suatu kelas pasar, toko/kios dan tanah berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.

8.

Rekomendasi adalah Surat Persetujuan yang diterbitkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai syarat untuk mendapat Persetujuan Tempat Berjualan.

9.

Surat Persetujuan Tempat Berjualan adalah Surat yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi persetujuan atau izin menempati atau berjualan di toko/kios dan los Pemerintah Daerah/Swadaya, yang berada pada lingkungan wilayah Pasar maupun diluar wilayah pasar yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

10.

Sewa adalah Pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa kepada Pemerintah Daerah.

11.

Retribusi Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang disediakan/diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12.

Petugas Pemungut Retribusi adalah Petugas yang mempunyai tugas untuk memungut Retribusi di wilayah Pasar Pemerintah Daerah dan fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

13.

Balik nama adalah pengalihan hak untuk menempati toko/kios dan los dalam satu pasar sebagai akibat adanya perubahan pihak-pihak yang menempati atau suatu keadaan perubahan tempat, ukuran luas, blok dan zonasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak mempunyai wewenang untuk:

 

a.

memberikan rekomendasi tempat berjualan di toko/kios dan los Pemerintah Daerah/Swadaya;

 

b.

menetapkan besaran nilai jual objek retribusi berupa toko/kios dan los Pemerintah Daerah/Swadaya; dan

 

c.

memberikan persetujuan pengelolaan MCK/WC dan parkir di dalam lingkungan pasar.

(2)

Setiap pemakai dasaran di dalam pasar wajib mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak.

(3)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat utama untuk mengajukan Surat Persetujuan Tempat Berjualan di toko/kios dan los Pemerintah Daerah/Swadaya.

(4)

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

memperhatikan pengelompokan jenis dagangan (zonasi) atau sesuai dengan peruntukannya;

 

b.

jangka waktu persetujuan adalah 2 (dua) tahun dan harus diperbaharui dengan mengajukan perpanjangan; dan

 

c.

jika lewat 2 (dua) tahun tidak mengajukan perpanjangan dan telah dilakukan teguran 3 (tiga) kali maka hak menempati toko/kios dan los dicabut dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(5)

Terhadap pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

(6)

Pemungutan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak melalui pasar yang bersangkutan.

(7)

Bagi pemegang persetujuan karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan kegiatan dan dilimpahkan kepada orang lain harus terlebih dahulu mengajukan rekomendasi balik nama.

(8)

Bagi Pedagang yang akan menempati pasar baru karena revitalisasi/pembangunan pasar baik pedagang yang sudah mempunyai persetujuan menempati dasaran di toko/kios dan los Pemerintah Daerah/Swadaya, dikenakan biaya balik nama, karena adanya perubahan nama pemakai toko/kios dan los, perubahan tempat, ukuran luas, blok dan zonasi.

(9)

Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pasar Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

 

a.

Pasar Daerah dengan klasifikasi I, yaitu:

 

 

1.

Pasar Bintoro;

 

 

2.

Pasar Buyaran;

 

 

3.

Pasar Sayung;

 

 

4.

Pasar Mranggen;

 

 

5.

Pasar Brambang;

 

 

6.

Pasar Gajah; dan

 

 

7.

Pasar Wonopolo.

 

b.

Pasar Daerah dengan klasifikasi II, yaitu:

 

 

1.

Pasar Karanganyar;

 

 

2.

Pasar Gebang;

 

 

3.

Pasar Wedung;

 

 

4.

Pasar Wonosalam;

 

 

5.

Pasar Jebor; dan

 

 

6.

Pasar Sriwulan.

 

c.

Pasar Daerah dengan klasifikasi III, yaitu:

 

 

1.

Pasar Guntur;

 

 

2.

Pasar Gading; dan

 

 

3.

Pasar Gablok.

(2)

Pengecualian terhadap klasifikasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pasar khusus sebagai berikut:

 

1.

Pasar Hewan/Sepeda Mranggen; dan

 

2.

Pasar Hewan Banjarsari Buyaran.

(3)

Terhadap pembayaran retribusi pemakaian dasaran di dalam/lingkungan pasar sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

(1)

Toko/Kios Pasar Daerah dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

 

a.

Toko/Kios klasifikasi I, meliputi:

 

 

1.

Kios Bintoro Permai;

 

 

2.

Lantai I Kios depan/hadap barat Pasar Bintoro;

 

 

3.

Kios Depan, samping kanan/kiri Pasar Buyaran;

 

 

4.

Lantai I Kios Blok A1 Pasar Mranggen; dan

 

 

5.

Kios Pujasera.

 

b.

Toko/Kios klasifikasi II, meliputi:

 

 

1.

Lantai 1 Kios Tengah, Samping dan belakang Pasar Bintoro;

 

 

2.

Kios Joglo hadap luar;

 

 

3.

Lantai 1 Kios dalam, samping dan belakang Pasar Mranggen;

 

 

4.

Kios Depan, Pasar Sayung;

 

 

5.

Kios Depan Pasar Brambang; dan

 

 

6.

Pertokoan Mranggen ukuran 4 x 4 m (empat kali empat meter).

 

c.

Toko/Kios klasifikasi III, meliputi:

 

 

1.

Lantai 2 Kios Pasar Bintoro;

 

 

2.

Kios Joglo Dalam.;

 

 

3.

Lantai 2 Kios Pasar Mranggen;

 

 

4.

Pertokoan Mranggen ukuran 3 x 4 m (tiga kali empat meter);

 

 

5.

Kios samping, dalam dan belakang Pasar Buyaran;

 

 

6.

Kios Dalam, Samping Pasar Sayung;

 

 

7.

Kios Dalam Pasar Brambang;

 

 

8.

Kios hadap luar Pasar Gajah;

 

 

9.

Kios hadap Luar Pasar Wonopolo;

 

 

10.

Kios Pasar Karanganyar;

 

 

11.

Kios Pasar Wonosalam;

 

 

12.

Kios Pasar Jebor hadap luar;

 

 

13.

Kios Depan Pasar Wedung;

 

 

14.

Kios Depan Pasar Guntur; dan

 

 

15.

Kios Pasar Hewan Banjarsari.

 

d.

Toko/Kios klasifikasi IV, meliputi:

 

 

1.

Kios Dalam Pasar Gajah;

 

 

2.

Kios Dalam Pasar Wonopolo;

 

 

3.

Kios dalam Pasar Jebor;

 

 

4.

Kios Depan Pasar Gebang;

 

 

5.

Kios Dalam Pasar Guntur;

 

 

6.

Kios Belakang Pasar Wedung;

 

 

7.

Kios Depan/hadap selatan Pasar Gading; dan

 

 

8.

Kios Pasar Gablok.

 

e.

Toko/Kios klasifikasi V, meliputi:

 

 

1.

Kios Pasar Sriwulan;

 

 

2.

Kios Tengah dan Belakang Pasar Gebang;

 

 

3.

Kios samping dan dalam Pasar Gading; dan

 

 

4.

Kios Pasar Sepeda/Hewan Mranggen.

(2)

Terhadap penggunaan pemanfaatan Toko/Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

(3)

Tanah–tanah dalam wilayah Pasar dan Tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk menjadi toko/kios Swadaya dibagi menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:

 

a.

tanah klasifikasi I, meliputi:

 

 

tanah/lahan pada wilayah Pasar Bintoro.

 

b.

tanah klasifikasi II, meliputi:

 

 

1.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Buyaran;

 

 

2.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Karanganyar;

 

 

3.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Gajah; dan

 

 

4.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Mranggen.

 

c.

tanah klasifikasi III, meliputi:

 

 

1.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Sayung;

 

 

2.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Brambang;

 

 

3.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Wonopolo Dempet;

 

 

4.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Jebor;

 

 

5.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Gebang;

 

 

6.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung;

 

 

7.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung Wonosalam; dan

 

 

8.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Wedung Guntur.

 

d.

tanah klasifikasi IV, meliputi:

 

 

1.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Gading;

 

 

2.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Gablok; dan

 

 

3.

tanah/lahan pada wilayah Pasar Sriwulan.

(4)

Terhadap penggunaan/pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa dengan besaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

 

Tata cara Pelaksanaan Pemungutan retribusi diatur sebagai berikut:

a.

Retribusi pelayanan Pasar dipungut oleh Petugas Penarik Retribusi dengan cara datang langsung kepada semua Wajib Retribusi;

b.

Petugas Penarik Retribusi ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak;

c.

Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan kepada bendahara penerimaan pembantu masing-masing Pasar Daerah;

d.

Bendahara Penerima atau bendahara penerimaan pembantu pada masing masing pasar di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak wajib menyetor seluruh pendapatan dari retribusi pasar ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan bukti setor disampaikan kepada bendahara penerimaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak;

e.

tempat penyetoran retribusi dari bendahara penerimaan pembantu ke Kas Umum Daerah disetorkan pada Kas Umum Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Dalam hal pemungutan retribusi pelayanan pasar menggunakan teknologi elektronik (e-retribusi), tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI DEMAK,

ttd.

HM. NATSIR

 

Diundangkan di Demak

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SINGGIH SETYONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 12