Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor: 94 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b.

bahwa sehubungan dengan ketentuan dimaksud dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

8.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 47);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 48);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN · PEMBAYARAN RETRIBUSI KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai jasa atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Obyek Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di pungut Retribusi Administrasi atas Penggantian Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi meliputi pencetakan dan atau penerbitan:

a.

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga:

 

1.

Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;

 

2.

Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing;

 

3.

Kartu Keluarga;

 

4.

Surat Keterangan Tempat Tinggal.

b.

Akta Catatan Sipil:

 

1.

Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia;

 

2.

Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;

 

3.

Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;

 

4.

Kuti pan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;

 

5.

Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;

 

6.

Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;

 

7.

Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

8.

Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

9.

Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;

 

10.

Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing;

 

11.

Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

12.

Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

13.

Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

14.

Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

15.

Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia;

 

16.

Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;

 

17.

Salinan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia;

 

18.

Salinan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;

 

19.

Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;

 

20.

Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;

 

21.

Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;

 

22.

Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;

 

23.

Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

24.

Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

25.

Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;

 

26.

Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas adalah Pemungut dan Pengelola Retribusi.

(2)

Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut langsung dari masyarakat oleh petugas yang ada pada Dinas.

(3)

Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

(4)

Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Agustus 2012
BUPATI CILACAP
ttd.
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 Agustus 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP
ttd.
ANTON SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 94