Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor: 11 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

b.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menentukan Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2018;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

4.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan yang meliputi Puskesmas tanpa atau dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa.

5.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dasar yang diberikan oleh tenaga medis, mitramedis, dan tenaga lainnya yang ada di puskesmas.

6.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

7.

Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.

8.

Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas langsung kepada Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut secara harian.

(3)

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali dan wajib disimpan dengan baik oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.

(4)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada UPT Puskesmas Kabupaten Cilacap Tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut:

 

(2)

Format bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada UPT Puskesmas Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

Sebelum dipergunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diporporasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

(1)

Dinas Kesehatan mendistribusikan Karcis Retribusi kepada UPT Puskesmas.

(2)

Distribusi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Karcis Retribusi oleh Kepala UPT Puskesmas.

 

 

 

 

 

Kepala UPT Puskesmas wajib mengembalikan sisa Karcis Retribusi kepada Dinas Kesehatan.

 

 

 

 

(1)

Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.

(3)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:

 

a.

menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b.

membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;

 

c.

membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;

 

d.

membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

e.

melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 122 Tahun 2016 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

 

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd.

FARID MA’RUF

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 11