Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor: 54 Tahun 2017

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Menpekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.

Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2).

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

4.

Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

5.

Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.

6.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan peruridang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

7.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

8.

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

10.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

12.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17.

Rencana penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

 

BAB II
PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA
 

(1)

Pemberi kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

(3)

Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan:

 

a.

surat permohonan perpanjangan IMTA;

 

b.

copy surat pemberian IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

 

c.

copy Pengesahan RPTKA;

 

d.

copy Passport;

 

e.

copy KITAS;

 

f.

copy polis asuransi/kepesertaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

 

g.

bukti setor Retribusi;

 

h.

copy tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;

 

i.

copy struktur organisasi perusahaan;

 

j.

pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;

 

k.

copy IMTA;

 

l.

rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.

(4)

Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan qari Peraturan Bupati ini.

 

BAB III
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN
 

(1)

Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan menerbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Data isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut; wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(4)

Bentuk dan isi SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang sebagai bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Wajib Retribusi melalukan pembayaran kepada Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau bendahara penerima atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2)

Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain y g dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.

(3)

SSRD dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukan bagi:

 

a.

Lembar 1 untuk Wajib Retribusi;

 

b.

Lembar 2 untuk Bank yang ditunjuk;

 

c.

Lembar 3 untuk Bendahara Penerima;

 

d.

Lembar 4 untuk Dinas;

 

e.

Lembar 5 untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

(4)

Bendahara Penerima dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetor Retribusi yang diterima ke Kas Daerah.

(5)

Dalam hal Bendahara penerima berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;

 

b.

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;

 

c.

apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerima pengganti.

(6)

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

 

BAB V
JATUH TEMPO PEMBAYARAN
 

Jatuh tempo pembayaran adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya Retribusi.

 

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4)

Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5)

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.

 

BAB VII
PENGEMBALIAN RETRIBUSI
 

(1)

Dalam hal tenaga kerja asing tidak bekerja sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan apabila kontrak kerja TKA berakhir sebelum masa berlaku IMTA habis.

(3)

Berakhirnya Kontrak kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya antara TKA dan Pemberi Kerja TKA.

(4)

Nilai Pengembalian Retribusi IMTA dikurskan dalam rupiah sesuai dengan nilai rupiah pada saat penyetoran IMTA.

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pei;nbayaran Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pengembalian kelebihan· pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Dinas.

(3)

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.

(4)

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:

 

a.

copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;

 

b.

copy IMTA;

 

c.

copy KITAS;

 

d.

SKRD;

 

e.

Surat Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya antara TKA dan Pemberi Kerja TKA;

 

f.

SSRD;

 

g.

bukti pemutusan kontrak kerja.

(5)

Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.

(6)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya: permohonan harus memberikan keputusan.

(7)

Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

(8)

PPKD mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.

 

BAB VIII
PENERBITAN IMTA
 

(1)

Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

 

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2017
BUPATI CIANJUR,
ttd.
IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 54