Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor: 5 Tahun 2021

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka konfirmasi status wajib pajak perlu landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Brebes;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126)

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

11.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 69);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BREBES.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes

3.

Bupati adalah Bupati Brebes.

4.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

6.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

7.

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.

8.

Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.

9.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12.

Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

13.

Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kabupaten Brebes).

 

 

 

 

Tujuan KSWPD adalah:

a.

mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah;

b.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;

c.

mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan

d.

melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;

b.

tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;

c.

penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan

d.

pembinaan dan pengawasan.

 

 

 

 

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
 

(1)

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP.

(2)

Untuk mendapatkan layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan harus mendapatkan SKSWPD dengan status valid.

 

 

 

 

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
 

(1)

DPMPTSP melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2)

DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan setelah melakukan KSWPD kepada BAPENDA.

(3)

Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKSWPD.

(4)

Penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual dan/atau secara elektronik.

(5)

BAPENDA menyatakan validitas atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

(6)

Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid dalam hal telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

(7)

Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

(8)

SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengan status valid atau status tidak valid.

(9)

Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status valid, maka DPMPTSP memproses permohonan tersebut.

(10)

Apabila SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP menolak untuk selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan daerahnya terlebih dahulu.

(11)

Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12)

Bagan alur penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

BAB IV
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
 

(1)

Guna penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BAPENDA melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada BAPENDA.

(3)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi:

 

a.

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (termasuk piutang pajak dan denda);

 

b.

pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan bulan berjalan (termasuk piutang pajak dan denda); dan/atau

 

c.

pembayaran Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

(4)

Atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA menerbitkan SKSWPD yang berisi:

 

a.

nama wajib pajak;

 

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Objek Pajak;

 

c.

status Wajib Pajak;

 

d.

jenis Pajak Daerah; dan

 

e.

jumlah tagihan.

 

 

 

 

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 

(1)

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Bupati.

(2)

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan KSWPD kepada BAPENDA melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(3)

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

(4)

BAPENDA dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

 

 

 

 

BAB VI
PENUTUP
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

 

 

 

 

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,
ttd.
IDZA PRIYANTI