Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor: 81 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

bahwa guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik.

 

 

 

 

 

 

1.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN SECARA ELEKTRONIK.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2.

Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

3.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

4.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

6.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dalam Peraturan Bupati ini dibatasi pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

7.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

8.

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9.

Tax Monitor adalah pengawasan secara elektronik sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi.

10.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.

pembayaran pajak secara elektronik;

b.

pelaporan pajak secara elektronik;

c.

hak dan kewajiban; dan

d.

sanksi administratif.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak secara elektronik dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.

(2)

Pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Bank Persepsi yang ditunjuk.

(3)

Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk.

(4)

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.

(5)

Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.

(6)

Pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pengawasan secara Tax Monitor untuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan pajak secara elektronik dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

(2)

Atas izin Bupati, Kepala Dinas berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada alat atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan.

(3)

Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas Pendapatan.

(4)

Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.

(5)

Pelaporan transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

 

a.

Pajak Parkir

 

 

1.

pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card; dan

 

 

2.

pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet atau pembayaran parkir berlangganan.

 

b.

Pajak Hotel

 

 

1.

pembayaran sewa kamar (room);

 

 

2.

pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);

 

 

3.

pembayaran jasa penunjang, untuk:

 

 

 

a)

laundry/binatu;

 

 

 

b)

telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;

 

 

 

c)

transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;

 

 

 

d)

service charge.

 

 

4.

pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;

 

 

5.

banquet, berupa:

 

 

 

a)

persewaan ruang rapat;

 

 

 

b)

ruang pertemuan.

 

c.

Pajak Restoran

 

 

1.

pembayaran makanan dan minuman;

 

 

2.

pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);

 

 

3.

pembayaran service charge;

 

 

4.

pembayaran jasa boga/catering.

 

d.

Pajak Hiburan

 

 

1.

Pembayaran atas room charge;

 

 

2.

harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;

 

 

3.

food and beverage; dan

 

 

4.

service charge untuk objek pajak hiburan berupa:

 

 

 

a.

tontonan film;

 

 

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

 

 

c.

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

 

 

 

d.

pameran;

 

 

 

e.

sirkus, akrobat, pasar malam, dan sulap;

 

 

 

f.

pijat refleksi, spa, dan pusat kebugaran (fitness center);

 

 

 

g.

karaoke keluarga;

 

 

 

h.

kafe;

 

 

 

i.

tempat rekreasi; dan

 

 

 

j.

arena permainan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:

 

a.

hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan

 

b.

jumlah pajak terutang.

(2)

Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:

 

a.

hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak; dan

 

b.

penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Wajib Pajak berhak:

 

a.

Memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;

 

b.

memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;

 

c.

menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

 

d.

menerima jaringan untuk secara elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan;

 

e.

memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan secara elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

 

f.

mendapatkan penggantian perangkat dan secara elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2)

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, dinas pendapatan berhak:

 

a.

memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan secara elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;

 

b.

memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

 

c.

mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;

 

d.

memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;

 

e.

mengakses hardware dan/atau software pelaporan transaksi secara elektronik;

 

f.

melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD.

 

g.

melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau perangkat tidak berfungsi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Wajib Pajak berkewajiban:

 

a.

memberikan setiap data elektronik yang dibutuhkan dengan sebenar-benarnya/sesuai dengan fakta yang ada;

 

b.

menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;

 

c.

menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;

 

d.

menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;

 

e.

melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dinas pendapatan;

 

f.

memberikan kemudahan kepada Dinas Pendapatan dalam pelaksanaan secara elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;

 

g.

memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

(2)

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Dinas Pendapatan berkewajiban:

 

a.

menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

 

b.

membangun dan menyediakan jaringan;

 

c.

mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

d.

menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Pelaporan transaksi secara elektronik;

 

e.

melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelaporan transaksi secara elektronik;

 

f.

menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

penghentian sementara kegiatan;

 

d.

penghentian tetap kegiatan;

 

e.

pencabutan sementara izin;

 

f.

pencabutan tetap izin;

 

g.

sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan Sistem Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Secara Elektronik Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,
ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd.
Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 81