Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor: 5 Tahun 2019

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

13.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

3.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

 

 

 

 

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif
 

(1)

Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

 

a.

triwulan I sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut;

 

b.

triwulan II sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut;

 

c.

triwulan III sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut; dan

 

d.

triwulan IV sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Target Penerimaan dan Pemberian Insentif
 

(1)

Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

 

a.

Pajak Hotel:

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pajak Restoran:

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pajak Reklame:

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pajak Penerangan Jalan:

 

 

 

 

 

 

 

e.

Pajak Parkir:

 

 

 

 

 

 

 

f.

Pajak Air Tanah:

 

 

 

 

 

 

 

g.

Pajak Hiburan:

 

 

 

 

 

 

 

h.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

 

 

 

 

 

 

 

i.

Pajak Sarang Burung Walet:

 

 

 

 

 

 

 

j.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

 

 

 

 

 

 

 

k.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

 

 

 

 

 

 

(2)

Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

(3)

Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

 

 

 

 

BAB III
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 

Insentif secara proporsional diberikan kepada:

a.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

b.

pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan

c.

pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

 

 

 

 

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

a.

Bupati sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;

b.

Wakil Bupati sebesar 4,07% (empat koma nol tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;

c.

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 90,94% (sembilan puluh koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

 

2.

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 85,94% (delapan puluh lima koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

d.

pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

(1)

Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

Penerimaan insentif pemungutan Pajak Daerah pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima insentif pemungutan Pajak Daerah.

 

 

 

 

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BANTUL,
ttd.
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 05