Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor: 27 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 08), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2.

Bupati adalah Bupati Bantul.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan pemungutan retribusi.

4.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

5.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

12.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.

(3)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan masing-masing SKPD.

(3)

Untuk pembayaran retribusi tempat penginapan berupa pemanfaatan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta dapat dilakukan melalui petugas yang ditunjuk dan petugas yang ditunjuk kemudian menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bantul melalui bendahara penerimaan atau melalui transfer.

(4)

Wajib retribusi yang melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan maupun petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan SSRD.

(5)

Retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(6)

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.

(3)

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat teguran diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4)

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui Bendahara Penerimaan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD menerbitkan surat teguran sebelum melakukan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Penerbitan surat teguran dilakukan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3)

Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

(2)

Kegiatan pengembangan pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

 

a.

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan retribusi yang bersangkutan;

 

b.

mendukung penyelenggaraan event/kegiatan di tempat pemungutan retribusi; dan

 

c.

meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan dan pemungut retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD atas SKRD yang telah diterbitkan.

(2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;

 

b.

fotocopy identitas diri yang sah;

 

c.

surat kuasa apabila dikuasakan;

 

d.

fotocopy identitas penerima kuasa; dan

 

e.

SKRD yang dimohonkan keberatannya.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan antara lain sebagai berikut:

 

a.

terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll;

 

b.

terjadi huru, perang, sabotase, dll;

 

c.

terjadi pemberontakan;

 

d.

terjadi pemogokan umum; dan

 

e.

adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya peraturan ini.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Kepala SKPD atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau menolak pengajuan keberatan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam hal:

 

a.

diterbitkan SKRD melebihi retribusi yang seharusnya terutang atau yang tidak seharusnya terutang; dan

 

b.

dikabulkannya permohonan keberatan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala SKPD dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan pengajuan pengembalian retribusi;

 

b.

fotocopy identitas diri yang sah;

 

c.

surat kuasa apabila dikuasakan;

 

d.

fotocopy identitas penerima kuasa;

 

e.

SKRD yang dimohonkan pengajuan pengembalian retribusi; dan

 

f.

salinan keputusan keberatan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran.

(3)

Permohonan pengembalian retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(4)

Kepala SKPD melakukan penelitian atas berkas pengajuan pengembalian retribusi dari wajib retribusi.

(5)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian retribusi, Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan SKRDLB.

(6)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(8)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(9)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(10)

Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Apabila wajib retribusi tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

SP2D atas kelebihan pembayaran retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan retribusi dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3)

SP2D atas kelebihan pembayaran retribusi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.

(2)

Besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3)

Pemberian pengurangan retribusi setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

(4)

Tata cara pemberian pengurangan retribusi sebagai berikut:

 

a.

permohonan pengurangan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

 

b.

fotocopy identitas diri yang sah;

 

c.

surat kuasa apabila dikuasakan;

 

d.

fotocopy identitas penerima kuasa;

 

e.

SKRD yang dimohonkan pengajuan pengurangan retribusi;

 

f.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan retribusi;

 

g.

apabila alasan permohonan pengurangan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan pengurangan retribusi;

 

h.

apabila permohonan pengurangan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;

 

i.

keputusan pemberian pengurangan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan

 

j.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan pengurangan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Bentuk dan isi keputusan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan retribusi.

(2)

Pemberian keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3)

Pemberian keringanan retribusi, dilakukan dengan cara membayar retribusi yang terutang secara angsuran paling banyak 2 (dua) kali angsuran.

(4)

Tata cara pemberian keringanan retribusi sebagai berikut:

 

a.

permohonan keringanan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

 

b.

fotocopy identitas diri yang sah;

 

c.

surat kuasa apabila dikuasakan;

 

d.

fotocopy identitas penerima kuasa;

 

e.

SKRD yang dimohonkan pengajuan keringanan retribusi;

 

f.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan keringanan retribusi;

 

g.

apabila alasan permohonan keringanan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan keringanan retribusi;

 

h.

apabila permohonan keringanan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;

 

i.

keputusan pemberian keringanan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan

 

j.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keringanan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan keringanan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Bentuk dan isi keputusan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3)

Pemberian pembebasan retribusi dapat dilakukan apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi jatuh pailit;

 

b.

wajib retribusi meninggal dunia;

 

c.

pengunjung tempat rekreasi merupakan tamu Pemerintah Daerah;

 

d.

pengunjung tempat rekreasi masuk objek retribusi dalam rangka melakukan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, sosial atau keagamaan; dan

 

e.

pengguna atau yang memanfaatkan tempat penginapan pada Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta dalam rangka kegiatan kesenian atau olahraga karena mewakili Pemerintah Daerah.

(4)

Tata cara pemberian pembebasan retribusi sebagai berikut:

 

a.

permohonan pembebasan retribusi disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

 

b.

fotocopy identitas diri yang sah;

 

c.

surat kuasa apabila dikuasakan;

 

d.

fotocopy identitas penerima kuasa;

 

e.

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD melakukan analisa kelayakan permohonan pembebasan retribusi;

 

f.

apabila alasan permohonan pembebasan retribusi dikabulkan, maka Kepala SKPD menerbitkan surat keputusan pembebasan retribusi;

 

g.

apabila permohonan pembebasan retribusi ditolak, Kepala SKPD harus memberitahukan kepada wajib retribusi disertai alasan penolakannya;

 

h.

keputusan pemberian pembebasan retribusi harus disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima; dan

 

i.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i telah dilampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembebasan retribusi dianggap dikabulkan dan keputusan pembebasan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Bentuk dan isi keputusan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.

(2)

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang retribusi oleh Kepala SKPD pemungut retribusi.

(3)

Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

 

a.

nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

jumlah piutang retribusi;

 

c.

tahun retribusi yang terutang; dan

 

d.

alasan penghapusan piutang retribusi.

(4)

Piutang retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang retribusi yang terdapat dalam:

 

a.

SKRD; atau

 

b.

STRD.

(5)

Piutang retribusi menurut data tunggakan retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

wajib retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

 

b.

wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

 

c.

perusahaan tempat bekerja terjadi alih manajemen;

 

d.

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;

 

e.

wajib retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan/atau

 

f.

sebab lain sesuai hasil penelitian.

(6)

Piutang wajib retribusi berupa Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

 

a.

wajib retribusi bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

 

b.

wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi;

 

c.

penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;

 

d.

hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa; atau

 

e.

sebab lain sesuai hasil penelitian.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPD pemungut retribusi yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2)

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

 

 

 

 

 

Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

 

 

 

 

 

(1)

SKPD pemungut retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setiap akhir tahun takwim.

(2)

Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD pemungut retribusi setiap awal tahun berikutnya.

(3)

SKPD pemungut retribusi menyampaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang retribusi di lampiri daftar rekapitulasi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penagihan setelah dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan retribusi.

(2)

Bentuk formulir, surat perintah penelitian, dan laporan hasil penelitian, pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:

 

a.

semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;

 

b.

pendapatan asli daerah;

 

c.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3)

Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan pemungutan retribusi ditugaskan kepada SKPD sebagai berikut:

 

a.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari:

 

 

1.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

 

 

2.

mesin gilas;

 

 

3.

stampler; dan

 

 

4.

molen.

 

b.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian bus;

 

c.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk retribusi tempat rekreasi yang terdiri dari:

 

 

1.

kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;

 

 

2.

kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru;

 

 

3.

kawasan Goa Selarong;

 

 

4.

kawasan Goa Cermai;

 

 

5.

fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Parangtritis;

 

 

6.

fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Parangkusumo;

 

 

7.

fasilitas tempat rekreasi berupa Pendopo Joglo Pantai Pandansimo; dan

 

 

8.

fasilitas tempat rekreasi berupa tempat peristirahatan di Goa Cerme;

 

d.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk retribusi tempat rekreasi yang terdiri dari:

 

 

1.

Kebun Buah Mangunan;

 

 

2.

fasilitas tempat rekreasi berupa aula I, aula II, aula III besar dan aula III kecil di Kebun Buah Mangunan; dan

 

 

3.

arena perkemahan di Kebun Buah Mangunan.

 

e.

Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari penggunaan:

 

 

1.

lapangan sepakbola Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

2.

lintasan atletik di Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

3.

gedung pertemuan Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

4.

ruang rapat Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

5.

ruang ganti Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

6.

lapangan tenis indoor di Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

7.

lapangan tenis outdoor di Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

8.

halaman parkir Stadion Olahraga Sultan Agung;

 

 

9.

starting gate pacuan kuda; dan

 

 

10.

sirkuit lapangan pacuan kuda.

 

f.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul untuk retribusi yang terdiri dari;

 

 

1.

penjualan hasil produksi usaha pertanian; dan

 

 

2.

penjualan hasil produksi usaha peternakan.

 

g.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk retribusi penjualan hasil produksi usaha perikanan; dan

 

h.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pemanfaatan tempat penginapan pada gedung milik Pemerintah Daerah di Jakarta.

(2)

SKPD dapat bekerja sama dengan Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

 

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 27