Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor: 34 Tahun 2016

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

8.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

9.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

10.

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB-P2.

11.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

13.

PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

15.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

16.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.

22.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

 

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:

 

a.

SKPD;

 

b.

STPD;

 

c.

SKPDKB; atau

 

d.

SKPDKBT.

 

 

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu), SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

b.

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c.

diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;

d.

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri dokumen berupa:

 

1.

fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

 

2.

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

 

3.

fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD; dan/atau

 

4.

dokumen pendukung lainnya.

e.

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;

f.

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;

g.

Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan

h.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

 

(1)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari permohonan yang pertama.

(3)

Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4)

Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati harus memberi surat keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari Wajib Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

(2)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, maka surat permohonan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak oleh Perangkat Daerah.

 

(1).

Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang cukup jelas.

(2).

Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(1)

Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

 

 

(1)

Dalam hal tidak ada permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, Kepala bidang PBB-P2 atau Pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.

(2)

Usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara jabatan.

 

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar.

(2)

Pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:

 

a.

luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;

 

b.

Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;

 

c.

penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2, pada SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

(3)

Pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

 

d.

dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan pengurangan;

 

e.

Permohonan dilampiri dokumen berupa:

 

 

1.

fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

 

 

2.

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD atau STPD, tidak benar;

 

 

3.

fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD; dan/atau

 

 

4.

dokumen pendukung lainnya.

 

f.

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

 

g.

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan

 

h.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

(2)

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

(3)

Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

 

(1)

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2)

Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

 

d.

permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:

 

 

1.

fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

 

 

2.

asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang dimohonkan pembatalan;

 

 

3.

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

 

 

4.

dokumen pendukung lainnya.

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

(3)

Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;

 

c.

diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;

 

d.

permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:

 

 

1.

fotokopi identitas Wajib Pajak;

 

 

2.

asli SPPT yang dimohonkan pembatalan

 

 

3.

dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

 

 

4.

dokumen pendukung lainnya.

(4)

Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(5)

Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

 

(1)

Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2)

Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(1)

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

 

 

(1)

Dalam hal tidak ada permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD, Kepala bidang PBB-P2 atau Pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD, yang tidak benar secara jabatan.

(2)

Usulan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara jabatan.

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atas suatu:

 

a.

SPPT;

 

b.

SKPD;

 

c.

SKPDKB;

 

d.

SKPDKBT; dan

 

e.

SKPDLB.

(2)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

(4)

Satu keberatan diajukan hanya terhadap ketetapan PBB-P2 per tahun pajak.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan tidak benar;

b.

surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus;

c.

surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan lampiran dokumen, berupa:

 

1.

Asli SPPT/SKPD;

 

2.

Fotokopi KTP Wajib Pajak;

 

3.

Surat Kuasa Khusus dan fotokopi KTP yang diberi kuasa dalam hal dikuasakan ke pihak lain; dan

 

4.

Dokumen lain yang mendukung materi keberatan.

 

(1)

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

 

(1)

Terhadap permohonan keberatan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan serta menuangkannya dalam Uraian Penelitian Keberatan sebagai bahan Surat Keputusan Keberatan

(2)

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

(3)

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lewat, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

 

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 terhutang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2.

(2)

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:

 

a.

kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau

 

b.

objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3)

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk:

 

a.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

 

b.

objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/atau perikanan/atau peternakan dengan hasil sangat terbatas, yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

 

c.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;

 

d.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;

 

e.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;dan/atau

 

f.

objek pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

 

g.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;

 

h.

objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta; dan

 

i.

objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.

(4)

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(5)

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.

(2)

PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3)

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

 

 

(1)

Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat diberikan untuk:

 

a.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda atau dudanya, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

 

b.

objek pajak berupa:

 

 

1.

lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;

 

 

2.

lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

 

 

3.

lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

 

c.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, antara lain:

 

 

1.

pensiunan aparatur sipil negara termasuk janda atau dudanya untuk golongan I dan II sebesar 40% dari PBB-P2 yang terutang;

 

 

2.

pensiunan aparatur sipil negara termasuk janda atau dudanya Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi sebesar 35% dari PBB-P2 yang terutang;

 

 

3.

pensiunan anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian republik Indonesia dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara sebesar 40% dari PBB-P2 yang terutang;

 

 

4.

pensiunan anggota tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian republik Indonesia dengan pangkat terakhir perwira sebesar 25% dari PBB-P2 yang terutang;dan

 

 

5.

pensiunan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebesar 25% dari PBB-P2 yang terutang.

 

d.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan, surat keterangan tidak mampu sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan/atau

 

e.

objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dengan kriteria:

 

 

1.

peningkatan NJOP per meter perseginya lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

 

 

2.

peningkatan NJOP per meter perseginya antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);

 

 

3.

peningkatan NJOP per meter perseginya antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

f.

objek pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(2)

Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat diberikan:

 

a.

sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak tahun pajak sebelumnya;

 

b.

sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh satuan pendidikan swasta atau perguruan tinggi swasta; dan

 

c.

sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.

(3)

PenguranganPBB-P2 untuk objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), sebesar paling tinggi 100% dari PBB-P2 yang terutang.

 

 

(1)

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2)

Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:

 

a.

perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau

 

b.

perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

 

 

(1)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:

 

a.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2;

 

d.

dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;

 

e.

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus

 

f.

diajukan dalam jangka waktu:

 

 

1.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

2.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;

 

 

3.

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;

 

 

4.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

5.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

g.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

h.

tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

 

 

(1)

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, dapat diajukan:

 

a.

sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

 

b.

setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

 

 

1.

kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

 

 

2.

kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain ketentuan ayat (3) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau

 

 

3.

kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau ayat (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

 

a.

setiap permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 oleh pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;

 

d.

diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan

 

e.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

(3)

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

 

a.

setiap permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

 

c.

diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2, oleh pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait atau kepala desa setempat;

 

d.

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;

 

e.

diajukan dalam jangka waktu:

 

 

1.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

 

 

2.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

 

 

3.

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

 

 

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

f.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

 

g.

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

 

 

 

(1)

Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2)

Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

 

a.

Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau

 

b.

pengurus legiun veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

(3)

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan pengurangan PBB-P2.

 

Atas permohonan pengurangan PBB-P2, kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas berkas permohonan pengurangan dan kelengkapannya serta dibuat Berita Acara Penelitian yang memuat pertimbangan dan rekomendasi pengurangan PBB-P2.

 

 

(1)

Atas pertimbangan dan rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 menerbitkan surat keputusan pengurangan PBB-P2.

(2)

Keputusan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak

(3)

Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan PBB-P2.

(3)

Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

 

a.

tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan terpadu atau petugas yang ditunjuk; atau

 

b.

tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

 

 

Bentuk formulir dan format keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

 

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Oktober 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.
MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 34 SERI B