Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 11 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 27 dan 28 yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah untuk mencatatkan dan memberikan Akta Kelahiran secara gratis bagi masyarakat;

b.

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10.

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

11.

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2011;

12.

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun 2011.

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK USIA 0 - 18 TAHUN

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.

5.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara.

7.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

8.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

9.

Kepala Keluarga adalah:

 

a.

Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;

 

b.

Orang yang bertempat tinggal seorang diri;

 

c.

Kepala asrama, rumah pesantren dan Iain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

12.

Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

13.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

14.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

15.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

16.

Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang,

17.

Mutasi Biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.

18.

Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

19.

Kutipan Akta adalah catatan yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama.

20.

Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas instansi yang berwenang karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

21.

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil.

22

Tanda Bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.

23.

Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh Dinas yang bersangkutan.

24.

Legalisir adalah pengesahan foto copy Akta Catatan Sipil yang disahkan oleh Kepala Dinas.

25.

Lahir Mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya.

26.

Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.

27.

Pindah dan datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.

28.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

29.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang disebabkan karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:

 

a.

Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabuk/pamadat ataupun;

 

b.

judi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

 

c.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

 

d.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

 

e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

 

f.

Antara suami dan istri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

30.

Pengakuan Anak adalah seseorang atau pasangan suami istri baik WNI maupun WNA mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

31.

Pengesahan Anak adalah pemberian dokumen kependudukan oleh Dinas instansi berwenang baik WNI maupun WNA.

 

 

 

 

 

Setiap Pelayanan Akta Kelahiran diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya kepada masyarakat Aceh Tenggara khusus untuk anak usia 0 - 18 tahun.

 

 

 

 

Obyek Pembebasan Retribusi adalah pemberian Pelayanan Akta Kelahiran khusus untuk anak usia 0-18 tahun pada Instansi Pelaksana.

 

 

 

 

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1.

Penyediaan Formulir Pendaftaran;

2.

Penyediaan Blangko-blangko;

3.

Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;

4.

Akta-akta Catatan Sipil;

5.

Pengesahan Anak;

6.

Pengangkatan Anak;

7.

Pencatatan Perubahan;

8.

Salinan Akta;

9.

Bukti Pelaporan;

10.

Legalisasi Kutipan Akta.

 

 

 

 

Obyek Pembebasan Retribusi Akta Kelahiran adalah anak yang berusia 0 - 18 tahun, sedangkan anak usia 18 tahun ke atas tetap akan dipungut retribusi.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Akta Kelahiran usia 18 tahun ke atas, pelayanan pencatatan sipil lainnya dan pendaftaran penduduk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terhutang dipungut di Kabupaten Aceh Tenggara.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

 

 

 

 

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

 

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan/Keputusan Bupati antara lain:

1.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 01/HK/2009 tanggal: 03 Januari 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2.

Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 73 Tahun 2010 tanggal: 01 Juni 2010 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Pemohon Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

3.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 02/HK/2011 tanggal: 3 Januari 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Disesuaikan dengan Peraturan ini.

 

 

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 13 Juni 2011
BUPATI ACEH TENGGARA
ttd.
H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane,
pada tanggal 17 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
DRS. HASANUDDINDARJO, MM.

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 11