Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 8 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Tata Cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·

4.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ·2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua:Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan kampung;

15.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;

16.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah;

17.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

3.

Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

4.

Perangkat Kampung adalah bagian dari unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari Banta dan Perangkat Kampung lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Kampung di bawah naungan Reje.

5.

Rayat Genap Mupakat {RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah· oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat clan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

6.

Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung.

8.

Rekening Kas Umum Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.

9.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang kabupaten/kota yang dialokasikan kepada kampung.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

(2)

Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.164.792.450,- (Dua milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(3)

Pengalokasian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemerintah kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

60%(enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh kampung; dan

 

b.

40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari kampung masing masing.

(4)

Penghitungan besaran alokasi dana kampung dari bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan berdasarkan jumlah kampung definitif.

(5)

Penghitungan besaran alokasi dana kampung dari bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya didasarkan pada capaian realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masing kampung tahun sebelumnya.

(6)

Rincian alokasi bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(7)

Rincian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran II tidak terpisahkan dari bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran dana bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

 

a.

tahap I sebesar 50% paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

 

b.

tahap II sebesar 50% paling lambat bulan November tahun berjalan.

(2)

Bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap I diberikan setelah reje menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester akhir tahun (tahun anggaran 2015).

(3)

Bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap II diberikan setelah reje menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester I tahun berkenaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum ke kas umum kampung.

(2)

Penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Pemerintah Kampung ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:

 

a.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung;

 

b.

Operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;

(2)

Penggunaan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b termasuk untuk kampung persiapan.

 

 

 

 

 

 

 

(1}

Penatausahaan dana bagi hasil bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah dilakukan oleh Bendahara Kampung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penatausahaan APBKampung.

(2)

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada Bupati Aceh Tengah C.q Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah melalui Camat setiap semester.

(2)

Laporan penggunaan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kampung.

 

 

 

 

 

 

Pemerintah kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterimanya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Monitoring dan evaluasi atas bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah.

(2)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Inspektorat Kabupaten. ·

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan ya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 Februari 2016
BUPATI ACEH TENGAH,
ttd.
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal      Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
KARIMANSYAH .I, SE, MM

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR: 414