Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 64 Tahun 2020

 

 

a.

bahwa berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan transfer pendapatan transfer ke daerah dan dana Desa sebagai akibat adanya Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, serta penyesuaian pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan perekonomian di daerah;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

15.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

16.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

17.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

18.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 132 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

 

 

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

3.

Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4.

Perangkat Kampung adalah bagian dari unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari banta dan perangkat kampung lainnya yang merupakan aparatur pemerintah kampung di bawah naungan Reje.

5.

Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berlungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Anggaran belanja tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK Aceh Tengah, pendapatan asli kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung.

7.

Rekening Kas Umum Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.

8.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

9.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

10.

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang kabupaten yang dialokasikan kepada kampung.

 

 

(1)

Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang penetapan besaran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

(2)

Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

 

 

(1)

Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung sebesar 10% (Sepuluh persen) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersumber dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020, berdasarkan rencana penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.826.733.800,- (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(3)

Rincian alokasi besaran bagian dari penerimaan basil pajak dan retribusi daerah masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

 

 

(1)

Penghitungan bagian dari penerimaan basil pajak dan retribusi daerah diberikan kepada pemerintah kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

40% (Empat puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh kampung;

 

b.

60% (Enam puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan basil pajak dan retribusi dari masing-masing kampung.

(2)

Penghitungan besaran alokasi dana kampung dari bagian penerimaan basil pajak dan retribusi daerah dialokasikan berdasarkan jumlah kampung dan banyak didasarkan pada capaian realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masing-masing kampung tahun sebelumnya.

 

 

(1)

Penyaluran dana bagian dari penerimaan basil pajak dan retribusi daerah diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

 

a.

tahap I sebesar 50% paling lambat bulan Juni tahun berjalan;

 

b.

tahap II sebesar 50% paling cepat bulan November tahun berjalan.

(2)

Bagian basil pajak dan retribusi daerah tahap I diberikan setelah reje menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester akhir tahun (tahun anggaran 2019).

(3)

Bagian basil pajak dan retribusi daerah tahap II diberikan setelah reje menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester I tahun berkenaan.

 

(1)

Penyaluran bagian penerimaan basil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.

(2)

Penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Pemerintah Kampung ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

 

 

(1)

Penggunaan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:

 

a.

Operasional pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (Pendataan, sosialisasi, honorarium pemuktahiran data dan honorarium petugas pemungut);

 

b.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.

 

 

(1)

Penatausahaan dana bagi hasil bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Bendahara Kampung yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penatausahaan APBKampung.

(2)

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­-undangan yang berlaku.

 

 

(1)

Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi kepada Bupati Aceh Tengah C.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah melalui Camat setiap semester.

(2)

Laporan penggunaan dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kampung.

 

Pemerintah kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima.

 

 

(1)

Monitoring dan evaluasi atas bagian penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

(2)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Inspektur Kabupaten.

 

 

(1)

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

 

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 10 November 2020
BUPATI ACEH TENGAH
ttd.
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 10 November 2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH
ttd.
ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR: 911