Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 5 Tahun 2017

 

 

 

a.

bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya analisa terhadap dugaan pencemaran yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha/kegiatan melalui uji laboratorium lingkungan;

b.

bahwa laboratorium lingkungan merupakan salah satu aset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

 

 

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

 

 

RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

4.

Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium lingkungan milik Pemerintah daerah yang merupakan kekayaan atau aset Daerah.

5.

Jasa lingkungan adalah imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai penerima jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

6.

Analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

8.

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

9.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10.

Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

12.

Surat Tanda Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD.

13.

Kas Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah.

 

 

 

Dengan nama retribusi pemakaian Parameter laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dipungut retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

 

 

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan, berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan.

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai laboratorium lingkungan.

 

 

 

Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan Pemerintahan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur.

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji

(2)

Besarnya Tarif pemakaian/pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan adalah di Laboratorium Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah.

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terhitung harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

Dalam Hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

 

 

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI ACEH TENGAH,
ttd.
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 514