Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2015

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 36, 37, 38 dan 112 maka perlu diatur tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b.

bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

8.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2010 Nomor 39);

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

4.

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Tengah.

5.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.

6.

Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah, termasuk juga Bahan Hasil Pengolahan.

7.

Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan mineral logam dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan mineral logam dan batuan.

 

 

 

Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

 

 

(1)

Besaran pokok pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya dikenakan 20% dari harga/nilai jual.

(2)

Besaran harga/nilai jual mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga pasar oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Tengah.

 

 

 

Tata cara pemungutan dan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan tetap berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

 

 

 

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Harga Dasar Pengenaan pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

 

 

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 Maret 2015
BUPATI ACEH TENGAH
ttd.
NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 25 Maret 2015
Sekretaris Daerah,
ttd.
Drs. H. TAUFIK, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 373