Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 977 Tahun 1984

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 21 Juli 1984 Nomor 188.342/4103/SWD perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ta­banan;

b.

bahwa tiada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c.

bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

2.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da­erah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Teng­gara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da­erah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe­merintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta­hun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 3 TAHUN 1984 TEN­TANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPA­TEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5/PERDA/II.C/TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupa­ten Daerah Tingkat Ii Tabanan Nomor 5/PERDA/II.C/Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

a.

Penamaan.

 

Titik dua antara kata "NOMOR" dan angka " 5", dihapus.

 

 

 

 

 

 

b.

Pembukaan.

 

b.1.

Pada akhir kata-kata "BUPATI ... dan seterusnya" ditam­bah tanda koma (,).

 

b.2.

Konsiderans Menimbang diubah dan dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang

 

 

a. 

bahwa semakin lajunya perkembangan per­ekonomian dewasa ini dengan bertambah banyaknya perusahaan-perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor, maka perlu dibina penertiban Usaha Angkutan Kendara­an Bermotor dan ditingkatkan pemeliharaan jalan-jalan umum;

 

 

b.

bahwa dipandang perlu untuk mengubah yang kedua kalinya Peraturan Daerah Kabu­paten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 5/PERDA/II.C./Tahun 1976 tentang Retri­busi Angkutan Kendaraan Bermotor Umum;

 

 

c.

bahwa perubahan Peraturan Daerah dimak­sud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

 

 

 

 

 

 

 

b.3.

Konsiderans Mengingat

 

 

b.3.1.

Angka 1, 2, 3 dan 4, kata "NO" dibaca "Nomor" dan kata "RI" dibaca "Republik Indonesia."

 

 

b.3.2.

Angka 1, 2 dan 4; antara kata "Nomor" dan kata "No" di dalam kurung, disisipkan "Republik Indonesia."

 

 

b.3.3.

Angka 1, antara kata "Tahun 1957" dan kata "Tam­bahan" disisipkan tanda titik koma (;).

 

 

b.3.4.

Angka 2, antara kata "Tahun 1958" dan kata "Tam­bahan" disisipkan tanda titik koma (;).

 

 

b.3.5.

Angka 3, "Kurung tutup" antara angka "1965" dan "titik koma (;)" dihapus, dan setelah "titik koma (;)" pada akhir kalimat ditulis "Tambahan Lembaran Ne­gara Republik Indonesia Nomor 2742);"

 

 

b.3.6.

Angka 4, antara kata "Tahun 1974" dan kata "Tam­bahan" disisipkan tanda "titik koma" (;) dan pada akhir kalimat dibubuhi "titik" (.).

 

 

b.3.7.

Angka 5, 6 dan 7 serta kalimat berikutnya dihapus.

 

b.4,.

Kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewab" dibaca "Persetujuan."

 

b.5.

Memutuskan:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada akhir kata ''MEMUTUSKAN", seharusnya "titik dua" (:).

 

 

 

 

 

 

c.

Batang tubuh.

 

c.1.

Pasal I.

 

 

c.1.1.

Kata "NO" antara huruf "B" dan angka "4" dan an­tara huruf "B" dan angka ''.2" dibaca "Nomor.''

 

 

c.1.2.

Pasal 2 ayat (2) dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Penjelasan.

 

d.1.

Penjelasan Umum huruf a, kata "Membina" dan ''Meningkat­kan" dibaca "membina" dan "meningkatkan."

 

d.2.

Penjelasan pasal demi pasal, dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

"II. PASAL DEMI PASAL"

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Nopember 1984
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
MANTRA

 

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

pada tanggal 14 Desember 1984

Sekretaris Wilayah/daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI