Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 248 Tahun 1983

 

 

 

 

 

bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksa­naan pungutan retribusi biaya pemeriksaan atas barang-barang hasil bumi, ternak, kesenian, dan industri yang dikirim ke luar Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu adanya koordinasi antara Instansi khususnya di dalam penetapan tarif, untuk menjaga kepastian di dalam pelaksanaannya.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 (L.N.) 1958 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali;

3.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Daerah tanggal 8 Januari 1969 Nomor 7/PD/DPRD-GR/1969, tentang Peraturan Biaya Pemeriksaan atas Barang-barang hasil bumi, ternak, kesenian dan industri yang dikirim ke luar Daerah Tingkat I Bali pasal 3 ayat 1 dan 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencabut Surat Keputusan kami Nomor 96/Skep/Ek/l.k/16/1981 tentang Pembentukan Panitia Penetapan Tabel Tarif Retribusi Biaya Pemeriksaan atas Barang-barang hasil Bumi, ternak , kesenian dan Industri yang dikirim ke luar Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

Membentuk kembali Panitia Penetapan Tabel Tarif Retribusi Biaya Pemeriksaan atas Barang-barang hasil bumi, ternak, kesenian dan industri yang dikirim ke luar Daerah Tingkat I Bali, dengan ke­ anggotaan sebagai daftar terlampir.

 

 

 

 

Panitia tersebut bertugas:

1.

Mengumpulkan data tentang daftar harga barang-barang hasil Bumi, Ternak, Kesenian dan Industri secara berkala

2.

Menginventarisir dan mengevaluasi data daftar harga barang hasil Bumi, Ternak, Kesenian dan industri sebagai dasar dan landasan penetapan tarif retribusi.

3.

Menetapkan tabel tarif retribusi setiap tiga bulan sekali, se­bagai dasar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

 

 

 

 

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Panitia Penetapan Tabel Tarif Retribusi Biaya Pemeriksaan atas Barang-barang hasil Bumi, Ternak, Kesenian dan Industri yang dikirim ke luar Daerah Tingkat I Bali dibebankan pada APBD Tingkat I Bali.

 

 

 

 

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 April 1983
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
MANTRA