Keputusan DPRD Kabupaten Kabupaten Sumedang Nomor: 7 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 171/08/Kep.DPRD/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188.342/KEP.433-Hukham/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188.342/KEP.434-Hukham/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

4.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

 

 

 

1.

Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188.342/KEP.433-Hukham/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

2.

Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 188.342/KEP.434-Hukham/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

3.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 171/08/Kep.DPRD/2016 tentang Persetujuan atas lima (5) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Agustus 2016;

4.

Surat Bupati Sumedang 188/2098/Huk. Tanggal 3 Mei 2017 perihal Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Hasil Evaluasi Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

 

 

 

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

 

 

 

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 171/08/Kep.DPRD/2016 tentang Persetujuan atas tentang Persetujuan atas lima (5) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 15 Mei 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG WAKIL KETUA,

ttd

EDI ASKARI