Perda Provinsi Jawa Timur Nomor: 14 Tahun 1981

 

 

 

Bahwa sehubungan dengan usaha menambah pendapatan Daerah bagi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dipandang perlu untuk mengadakan opsen atas pajak kekayaan yang dipungut di Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-Undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur;

3.

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan penyempumaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925;

4.

Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG OPSEN ATAS PAJAK KEKAYAAN YANG DIPUNGUT 131 JAWA TIMUR.

 

 

(1)

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan opsen atas pokok pajak kekayaan yang dipungut di Jawa Timur, selanjutnya disebut opsen pajak kekayaan;

(2)

Opsen pajak kekayaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak, yang dimuat dalam setiap surat ketetapan pajak kekayaan yang diterbitkan Instansi yang berwenang memungut dan disetor kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

 

 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan dan penyetoran hasil pemungutan opsen pajak kekayaan dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, bersama dengan Instansi yang berwenang memungut pajak kekayaan.

 

 

(1)

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

(2)

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

 

 

Surabaya, 8 Juni 1981.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Ketua,
ttd.
BLEGOH SOEMARTO

 

 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd.
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

 

 

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1981 Nomor 973.341.35-502.
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ttd.
(Drs. H. SOEMARNO)

 

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1981 Sen A tanggal 10 Juli 1981 Nomor 3/A.
aji. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
TRBIARJONO, SH

 

 

 

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka selain yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah, yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I adalah opsen atas pokok pajak kekayaan (ordonansi pajak kekayaan tahun 1932 beserta perubahannya).

Dalam usaha meningkatkan kemampuan pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, perlu digali pendapatan Daerah baru, dan untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Opsen pajak kekayaan.

 

 

 

 

Pasal 1 sampai dengan 3