Rekap Aturan
Aturan Lengkap Terkait Kewajiban Perpajakan atas PTN-BH
Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam upaya membangun kesadaran wajib belajar, Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Program ini merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ke depannya juga berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan sosial.
Namun demikian, sektor pendidikan dan pajak memiliki kaitan yang cukup erat. Sektor pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga pendidikan negeri dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak. Di satu sisi, lembaga pendidikan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) memiliki perlakuan pajak yang khusus. Berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, PTN-BH memiliki perlakuan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang khusus. Lebih lanjut mengenai perlakuan pajak penghasilan sisa lebih atas PTN-BH dapat disimak di artikel berikut: Soal PPh Sisa Lebih Lembaga Pendidikan, Ini Temuan Praktik di Lapangan. Lantas bagaimana dengan aturan pajak atas PTN-BH? Bagaimana kewajiban perpajakannya? Mari kita simak rekap aturannya di bawah ini.
Undang-Undang:
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Pemerintah:
-
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Peraturan Menteri Keuangan:
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain.
-
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain.
Surat Direktur Jenderal Pajak
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
DOKUMEN TERBARU
PERATURAN PAJAK
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
GLOSARIUM
REKAP ATURAN
DOWNLOAD FORMULIR
ILUSTRASI KASUS
UU PERPAPAJAKAN KONSOLIDASI
PERSANDINGAN DOKUMEN
Perlu bantuan?
Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.
Mempersiapkan
Print File