Rekap Aturan

Rekap Aturan Kebijakan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun data, keterangan, ataupun bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini dalam rangka menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak dan demi tujuan lainnya. Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain misalnya seperti pemeriksaan dalam rangka penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, dan masih banyak lagi.

Sejak diterbitkan SE-07/PJ/2020, DJP mulai mendesain ulang metode pemeriksaan terhadap wajib pajak yakni dengan pemisahan segmentasi. Adapun segmentasi ini dibedakan menjadi 2 yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Pembagian segmentasi ini bertujuan supaya DJP dapat melaksanakan pemeriksaan dan penelitian dengan metode berbeda. Selengkapnya mengenai perbedaan penelitian dan pemeriksaan dapat dilihat pada artikel berikut, Mau Tahu Perbedaan Penelitian dan Pemeriksaan Pajak? Simak di Sini.

Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum. Adapun hak wajib pajak selama proses pemeriksaan antara lain, hak untuk meminta pemeriksa pajak memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, mengajukan permohonan quality assurance pemeriksaan bila belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan, dan mengisi kuisioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kewajiban wajib pajak dalam mengikuti rangkaian proses pemeriksaan yaitu memenuhi panggilan untuk dating menghadiri pemeriksaan secara tepat waktu, memperlihatkan ataupun meminjamkan dokumen dasar penghitungan penghasilan, memberikan akses data yang dikelola secara elektronik, mempersilahkan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan tempat penyimpanan dokumen, meminjamkan kertas kerja pemeriksa yang dibuat oleh Akuntan Publik, menyampaikan tanggapan secara tertulis, dan memberikan keterangan lisan bila diperlukan.

Lantas bagaimana aturan lengkap mengenai pemeriksaan pajak? Apa landasan hukum yang menjamin hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak? Mari simak aturan lengkapnya di bawah ini!

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1985.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Keputusan Direktur Jenderal:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi Dan/Atau Permintaan Keterangan Terkait Dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Atau Surat Ketetapan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Keuangan atas Pemenuhan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan Untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.