Rekap Aturan

Rekap Aturan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah seorang pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Namun demikian, tidak semua pengusaha dapat menjadi Pengusaha Kena Pajak. Terdapat kriteria yang ditetapkan. Salah satunya adalah batasan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah Rp4,8 Miliar. Apabila pengusaha telah melewati batasan tersebut, maka pengusaha diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 
Pendaftaran PKP sebaiknya dilakukan sedini mungkin, bila pengusaha telah memenuhi syarat kumulatif yaitu:
  1. menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;
  2. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
  3. peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto di atas Rp4,8 Miliar.
Status PKP selain bermanfaat sebagai identitas PKP yang bersangkutan, juga dapat dimanfaatkan sebagai pengkreditan pajak masukan yang dapat digunakan bila bertransaksi dengan rekanan sesama PKP.
 
Dengan dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai PKP maka pengusaha tersebut akan menerima kewajiban sebagai Wajib Pajak di bidang PPN dan PPnBM. Lalu bagaimana negara mengatur kewajiban PKP sebagai subjek PPN? Apa saja kewajibannya? Cermati aturan lengkap berikut terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak berikut ini.
 
Undang-Undang:
 
Peraturan Pemerintah:
 
Peraturan Menteri Keuangan:
 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak:
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak:
 
Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak:
 
Formulir:
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File