Rekap Aturan

Rekap Aturan dan Formulir Pendaftaran NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, manfaat lain dari kepemilikan NPWP adalah untuk kemudahan administrasi perpajakan, administrasi perbankan dalam rangka kredit dan rekening koran, pengajuan izin Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), syarat pembuatan paspor, serta memudahkan persyaratan administrasi dalam melamar pekerjaan.
 
Kini, hampir seluruh pemberi kerja telah mewajibkan para karyawannya untuk memiliki NPWP agar memudahkan administrasi perpajakan. Ini merupakan satu langkah awal agar kepatuhan pajak di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, di beberapa negara di dunia NPWP dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh berbagai fasilitas dari negara. Dengan kata lain, NPWP menjadi sejenis “saham politik” milik warga negara untuk dapat mengakses fasilitas yang disediakan negara.
 
Salah satu syarat mendaftar NPWP adalah memiliki penghasilan dalam setahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila Anda merupakan salah satu orang yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP, artinya sudah saatnya Anda mendaftar NPWP. Lantas, bagaimana negara mengatur kepemilikan NPWP? Bagaimana cara mendaftarkannya? Bagaimana pula menghapuskannya? Bisakah mendaftarkan diri secara online? Cermati aturan lengkap dan formulir pendaftaran NPWP di sini:
 
Undang-Undang:
 
Peraturan Pemerintah:
 
Peraturan Menteri Keuangan:
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran WP dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP.
 
Peraturan Dirjen Pajak:
 
Keputusan Dirjen Pajak:
 
Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak:
 
Formulir:
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File