Rekap Aturan

Rekap Aturan Pajak atas Kawasan Perdagangan Bebas

Globalisasi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada keterlibatan seluruh negara dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional membawa dampak positif bagi negara yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa batasan yang umumnya diterapkan oleh suatu negara dalam rangka melindungi produsen dalam negeri. Batasan tersebut memberikan pengaruh terhadap aliran keluar masuk barang dalam menjadi terhambat.
 
Agar dapat mengurangi hambatan tersebut muncul sebuah gagasan mengenai kawasan perdagangan bebas. Kebijakan mengenai kawasan perdagangan bebas (free trade zone) tersebut dituangkan dalam beleid Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan ketentuan UU 1/2000. Adapun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan perdagangan bebas harus berdasarkan satu kriteria yaitu letak kawasan yang strategis. Umumnya suatu wilayah dipilih sebagai kawasan perdagangan bebas karena posisi kawasan tersebut berada di persimpangan jalur perdagangan internasional yang dianggap strategis. Lantas aturan apa saja yang mengatur kawasan perdagangan bebas di Indonesia? Mari simak selengkapnya dalam rekap aturan pajak berikut ini!

Undang-Undang

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
  • Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturan Menteri Keuangan

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru.
Perlu bantuan?

Mengalami kendala dalam menemukan dokumen yang Anda cari? Kami siap membantu, serta mengharapkan kritik dan saran dari Anda.


Mempersiapkan
Print File